Berita Terpopuler

Selasa, 01 April 2014

Pemkot Bandung Tebang Pilih Dalam Penegakkan Perda

PKL Disikat, BTS Ilegal Disepadan Sungai Dibiarkan


Bandung, INA-INA.
LEMAHNYA pengawasan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) Kota Bandung sehingga Base Tran-sceiver Station (BTS) ilegal berdiri kokoh diwilayah Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung. BTS milik PT. Naragita ini belum memiliki IMB, tapi pembangunannya sudah mencapai 100 persen. Desas desus dilapangan beberapa oknum dinas terkait diduga menerima uang pelicin, sehingga enggan untuk menertibkan pembangunan BTS tersebut.
Lurah Cisarenten Endah, Farida ketika dikonfirmasi Indonesia-Indonesia mengatakan bah-wa keberadaan BTS disepadan sungai jelas melanggar Perda, tapi PT. Naragita sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang didampingi oleh pegawai Distarcip Kota Bandung. Memang, saya di undang sosialisasi tersebut, tapi karena jelas itu melanggar aturan saya ngga' datang. Tetapi entah kenapa, pengakuan Farida, setelah di lakukan sosialisasi, pihak PT. Naragita didampingi pegawai Distarcip Kota Bandung berinisial (S) datang ke Kantor Kelurahan meminta tandatangan saya sebagai mengetahui telah dilakukan sosialisasi kepada tentang pembangunan BTS.
Menurut sumber Indonesia-Indonesia yang tidak mau ditulis jatidirinya bahwa yang mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) BTS tersebut pegawai Distarcip Kota Bandung. Sehingga PT Naragita seenaknya saja membangun BTS walaupun IMB belum keluar, karena yang mengurusnya juga pegawai Distarcip. Mungkin ada jaminan dari pegawai Distarcip tersebut, sehingga pembangunan tower sudah hampir selesai. Peme-rintah Kota Bandung sepertinya tebang pilih dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda), kebaradaan PKL mentang-mentang orang kecil disikat, tapi BTS yang tidak memiliki Izin dibiarkan keberadaannya. Mungkin, pemilik BTS memberikan “sesuatu” kepada Pemkot Bandung, sedangkan PKL tidak memberikan apa-apa, langsu-ng disikat,” ungkapnya.....................

Sabtu, 22 Juni 2013

DPD APERSI Jabar Dukung Eddy Ganefo Sebagai Ketum DPP APERSI Masa Bhakti 2013- 2016

Dra.Hj. Ainoor Kardiman
Pontianak, INA-INA.
     MUSYAWARAH Nasional (Munas) IV Asosiasi Peng-embang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) yang digelar di Grand Sahid Hotel, Jakarta, (12/6) lalu gagal memi-lih Ketua Umum baru periode 2013-2016. Penyelenggaran Munas Apersi berjalan dinamis diwarnai hujan interupsi dan perbedaan pandangan soal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). 
    Meski berpolemik, Munas IV APERSI kembali digelar di Pontianak menetapkan Eddy Ganefo sebagai Ketua Umum DPP APERSI Periode 2013-2016. Pada hari yang sama Munas IV APERSI juga dilaksanakan di hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu (19/6) mentapkan Anton R. Santoso sebagai Ketum APERSI tahun 2013-2016.
    Ketua DPD Apersi Jawa Barat, Dra.Hj. Ainoor Kardiman yang hadir pada Munas IV APRESI di Pontianak ketika dihubungi Indonesia-Indonesia menyatakan bahwa DPD APERSI Jawa Barat bersama 17 DPD lainnya mendukung dan memilih Eddy Ganefo sebagai Ketua Umum DPP APERSI Masa Bhakti 2013 – 2016.
    Hj. Ainoor menegaskan APERSI Jabar masih memberi kesempatan memberikan kesempatan kepada Eddy Ganefo untuk meneruskan program kerjanya yang masih tertunda. Eddy Ganefo tinggal 1 (satu) periode ini, kita berikan beliau untuk meneruskan berbagai program yang telah dirancangnya. Kalau dari segi kinerjanya beliau sangat bangus, salahsatunya yaitu APERSI berhasil menggugat kebijakan pemerintah (Kementerian Perumahan Rakyat), khususnya pasal 22 ayat (3) Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait penetapan rumah tipe 36 untuk mendapatkan kredit FLPP. Apalagi Eddy Ganefo peduli dalam membantu anggota yang meng-alami kesulitan diberbagai hal. Kinerja Eddy Ganefo sudah terbukti. Itulah alasannya DPD APERSI Jabar masih memberikan kesempatan dan mendu-kung Eddy Ganefo untuk menjadi Ketua Umum DPP APERSI.
    Hj. Ainoor menjelaskan dalam sidang paripurna APERSI di Pontianak menghasilkan beberapa keputusan, terutama memilih Ketua Umum DPP APERSI Periode 2013-2016. Sidang Munas Apersi tersebut dihadiri Unsur Pimpinan Sidang Munas APERSI, DPD APERSI, Dewan Pertimbangan Organisasi, para pendiri, panitia, ang-gota biasa dan pengurus DPP demi-sioner, serta peninjau. Hasil Sidang Paripurna tersebut menghasilkan bebe-rapa keputusan, salah satunya mengangkat Eddy Ganefo, kandidat incumbent, sebagai Ketua Umum DPP Apersi periode 2013-2016, yang terpilih secara aklamasi,” ungkap Hj. Ainoor.
    Hj. Ainoor menambahkan bahwa hasil sidang tersebut juga memutuskan formatur sebanyak 5 orang, meliputi Eddy Ganefo (Ketua) dan anggota Pendi Hasanuddin, Vidi Surfiadi, Junaidi Abdillah dan Dorce Kalesaran. Adapun  Pengurus DPP Apersi periode 2013-2016 mendatang terdiri dari Eddy Ganefo (Ketua Umum), HM Hidayat (Sekretaris Jenderal), serta Doortje Kalesaran (Bendahara Umum).
    Alhamdulillah, kata Hj. Ainoor sidang berlangsung dengan lancar dan kondusif. Ke depan semua akan berjalan sesuai program APERSI. Kami DPD APERSI Jawa Barat mengucapkan Selamat Dan Sukses Atas Terpilih Kembali Bapak Eddy Ganefo Sebagai Ketua Umum DPP APERSI Periode 2013-2016. Dan melanjutkan kembali program DPP APERSI yang masih tertunda. Seperti program 1.000 unit rumah gratis yang telah dicanangkan dan akan dikemas dalam dalam bentuk reality show TV. Dan program 1.000 unit rumah gratis ini mendapat respon positif dari Wakil Presiden RI, Boediono dan Menteri Perumahan Rakyat, Djan Farid,” ujar Ainoor.
    Wapres Boediono berharap rencana APERSI membagikan 1.000 unit rumah gratis kepada masyarakat mis-kin tidak berhenti sebatas wacana belaka. "Saya sangat bangga, terharu dan sangat senang dengan ide ini. Dan ini membuktikan APERSI sebagai pengembang yang pro rakyat dan mau berbagi untung.
    Boediono berharap realisasi rencana ini dapat berjalan lancar. "Oleh karenanya, saya akan mencurahkan perhatian saya untuk selalu membantu APERSI," kata Wapres ketika ditemui perwakilan APERSI di Jakarta, (13/6) lalu.
    Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan bahwa sesuai dengan tema yang di angkat pada Munas kali ini “APERSI bertekad menjadi Pilar Utama Dalam Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah oleh karenanya bertambah yakin  bahwa fokus dan orientasi APERSI kedepan akan lebih memprioritaskan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai target dan sa-saran pembangunan perumahannya, hal ini terbukti dengan akan di bangunnya 1000 unit rumah teruntukan bagi MBR. Edwandi

Jumat, 07 Juni 2013

Kasie Penyidik, Nono Sumarno,SH.,MH.:

  "Kami Tegas, Tidak Berizin Kita Tertibkan”

Nono Sumarno,SH.,MH.
Bandung, INA-INA.
     SATUAN Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung gencar-gencarnya menertibkan reklame-reklame liar yang melanggar Peratur-an Daerah (Perda) Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3).
     Satpol PP Kota Bandung tidak akan pandang bulu dan akan menye-luruh dalam penertiban reklame liar. Tujuan penertiban sendiri, agar para pengusaha segera membereskan perizinan dan membayar pajak reklame. Jika para pengusaha masih mambandel, maka tim penertiban akan membongkar reklame yang bermasalah tersebut. Hal tersebut dikatakan Kasie Penyidik Satpol PP Kota Bandung, Nono Sumarno,SH.,MH ketika ditemui Indonesia-Indonesia, diruang kerjanya, baru-baru ini.
    Lebih lanjut dikatakan Nono, tidak menutup kemungkinan reklame-reklame liar baru akan bermunculan. Padahal para pemasang atau pengusa-ha reklame sudah seringkali kita himbau agar mengurus perizinan reklame tersebut, akan tetapi, peringatan tersebut seringkali tak digubris. Reklame yang terindikasi ilegal pasti akan kita bongkar, dan kami selalu memberitahu serta memperingatkan terlebih dahulu kepada para pemasang reklame bermasalah. Operasi penertiban akhirnya tetap dilakukan saat peringatan itu tetap tak dipatuhi para pema-sang reklame, agar ada efek jera pada mereka si pemasang," ujar Nono.
    "Kami tegas. Yang tidak berizin kita tertibkan. Barang bukti konstruksi akan menjadi milik pemerintah dan tidak bisa diambil lagi. Nono pun menghimbau, sebelum Satpol PP melakukan penertiban hingga penyitaan, sebaiknya para pengusaha segera membereskan segala perizinannya. Namun bila tetap membandel, selain melakukan penyitaan juga akan mere-komendasikan agar pengusaha tersebut tidak diberikan izin lagi. "Kita akan sangat tegas. Tidak ada izin dan tidak bayar pajak, apalagi memban-del, pengusaha atau bironya tidak akan diberikan izin lagi. Kita akan rekomendasikan hal itu agar mereka jera dan menghargai penegak perda," ,” tegas Nono.
     Menurut Nono reklame ilegal biasanya dipasang semaunya saja sehing-ga membahayakan pejalan kaki dan pengguna jalan. Karena ilegal, tak ada pemasukan untuk PAD Kota Bandung. Reklame terkena penertiban jika izin pemasangan telah habis, serta dipasang di titik-titik yang tidak diper-bolehkan,” pungkas Nono. Edwandi

Kamis, 06 Juni 2013

Ketua DPD APERSI Jabar, Dra.Hj. Ainoor Kardiman :

“Fokus MBR, Sulitnya Proses Perizinan Penghambat Percepatan Pembangunan”


Dra.Hj. Ainoor Kardiman

Bandung, INA-INA.
     PENGEMBANG properti nasional masih enggan untuk mengembangkan sayapnya ke kancah internasional, karena pasar properti di Indonesia masih terbuka. Saat ini masih banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membutuhkan perumahan. Sulitnya proses perizinan menjadi ancaman utama eksistensi pengembangan perumahan.
    Ketua DPD Asosiasi Pengembang dan Perumahan Seluruh Indonesia (DPD APERSI) Jawa Barat, Dra.Hj. Ainoor Kardiman mengatakan bahwa kami masih berpikir bagaimana 1,3 juta jiwa warga di dalam negeri dapat memiliki perumahan. Sulitnya proses perizinan menjadi ancaman utama eksistensi pengembang perumahan. Kondisi ini diyakini bakal menjadi penghambat dalam upaya percepatan pembangunan. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, bakal menjadi ancaman serius dalam mendorong pertumbuhan pembangunan. Kami berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kab/Kota dapat memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan bagi pengembang perumahan,” harap Hj. Ainoor.
     Tahun 2013 ini, kata Hj, Ainoor bahwa DPD Apersi Jabar menargetkan dapat memasok 24.000 unit Rumah Sejahtera Tapak (RST). Jumlah tahun ini meningkat 60% dari 2012 yang hanya 13.000 unit. Meningkatnya pasokan RST karena Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi Pasal 22 ayat (3) UU No 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap UUD 1945.

Festival Gunung Tangkuban Parahu 2013

video

Jumat, 08 Maret 2013

Kepala KUA Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung Iwan MisbahH.M.Ag

 Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap Masyarakat


Iwan MisbahH.M.Ag 
 Kab. Bandung

Keberadaan KUA (Kantor urusan Agama)  merupakan bagian dari institusi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang urusan agama Islam, KUA telah berusaha seoptimal mungkin dengan kemampuan dan fasilitas yang ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Namun demikian upaya untuk mempublikasikan peran, fungsi dan tugas KUA harus selalu diupayakan. Realita dilapangan menunjukkan masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tugas dan fungsi KUA. Akibatnya tidak heran, ada kesan bahwa tugas KUA hanya tukang baca do’a dan menikahkan saja. Hal tersebut diungkapkan Kepala KUA Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung Iwan MisbahH.M.Ag saat ditemui diruang kerjanya, baru-baru ini

Selasa, 05 Maret 2013

"Hapus Pungli Di KUA"

Jakarta, INA-INA.
    Para pegawai KUA sebagai abdi negara jelas dilarang menerima gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
   Selama ini proses pencatatan perkawinan di KUA banyak memunculkan keluhan dari masyarakat. Mulai dari pelayanan yang dianggap berbelit-belit sampai dengan besarnya biaya yang dikenakan pada calon pengantin (catin) yang mencapai ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2004 tentang PNBP biaya pencatatan pernikahan hanya Rp 30.000.
Maka segala tarikan biaya yang dilakukan di luar ketentuan jelas merupakan pungli yang oleh Irjen Kemenag sendiri disebutkan angkanya bisa mencapai 1,2 Trilun per tahun.
   Tak hanya itu hasil survei integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kementerian/lembaga dan BUMN di sektor pelayanan publik, juga mengungkap bahwa layanan di Kantor Urusan Agama sangat buruk. Dari hasil Survei Integritas Sektor Publik tahun 2012 ini, layanan Administrasi Pernikahan KUA Kementerian Agama  mendapat nilai terendah di unit layanan vertikal.
    Soal pungli dan rendahnya kinerja pelayanan publik ini pun membuat para kepala KUA dari beragam propinsi merasa gerah. Mereka pun menuangkan uneg-uneg mereka di ruang Rapat Pleno PKS, Kamis (28/2) saat digelar Diskusi Terbuka bertema “Hapus Pungli di KUA”.
     “Kami tidak terima disebut melakukan pungli,” tegas Kepala KUA Senen.
    “Kami sungguh merasa terpojok dengan sebutan menerima pungli ini,” ujar Kepala KUA Kepulauan Riau. “Kalau kami juga dianggap berkinerja rendah dalam melakukan pelayanan publik, saya paparkan bahwa kamilah satu-satunya instansi yang justru “tunduk” dengan kemauan masyarakat. Jadwal nikah, tempat nikah, kami yang ikuti kemauan masyarakat,” paparnya lebih lanjut.
   Tak sedikit pula yang memaparkan betapa luasnya tugas yang mereka emban sementara anggaran yang tersedia sangat minim sebagaimana dicontohkan kepala KUA dari Kalimantan Selatan. Di sana, satu Kepala KUA harus melayani sekitar 300 ribu penduduk, sehingga harus dibantu oleh petugas pencatat nikah yang kesemuanya tidak bergaji. Biaya nikah yang ditetapkan 30 ribu. Namun biaya perjalanan ke satu tempat nikah bisa mencapai 200 ribu rupiah, sementara di tempat pernikahan mereka seringkali juga harus menjadi penceramah, pendoa, wali hakim hingga pembawa acara.
   “Apakah kami harus menutup layanan pada hari Sabtu, Ahad, hari libur pun permintaan di luar jam kerja? Kami harus bagaimana?” itu simpulan uneg-uneg yang terungkap.
   Ledia Hanifa selaku wakil pimpinan PKS menegaskan bahwa diskusi terbuka yang menghadirkan narasumber  Prof. Abdul Djamil (Dirjen Bimas Islam Kemenag), Moch. Jasin (Irjen Kemenag), M.Chairul Anwar (Komisioner Ombudsman), Aida Ratna (Litbang KPK) dan HM Nasir Djamil dari Poksi VIII FPKS ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menuding atau menghakimi salah satu pihak, tetapi justru untuk mencari solusi perbaikan di masa datang.
   Kita memahami bahwa tugas dan fungsi KUA sangat banyak sementara anggarannya minim, lanjut Ledia. “Namun hal itu tidak menyebabkan kita boleh menutup mata atas temuan pungli di KUA dan hasil survei KPK soal rendahnya integritas layanan publik KUA,” jelas anggota komisi VIII FPKS ini mengenai alasan PKS menggelar acara ini.
   Masalah yang muncul harus ditangani. Begitu pula masyarakat yang akan menikah tidak boleh sampai terbebani dengan biaya administrasi pernikahan yang tinggi. Namun, KUA termasuk para pegawainya tidak bisa juga dibiarkan terjebak dalam kondisi “terpaksa pungli”, dimana mereka harus memberikan pelayanan publik dalam urusan pernikahan tetapi tidak memperoleh anggaran memadai untuk mampu berkhidmat secara maksimal.
   Karena itu FPKS lantas memberikan solusi untuk menggratiskan biaya nikah sebagaimana KTP dan Akta Lahir. Biaya operasional KUA yang selama ini hanya dua juta sebulan pun selayaknya ditingkatkan, setidaknya menjadi 20 juta sebulan.
   “Kalau puskesmas punya  BOK, Bantuan Operasional Kesehatan, KUA pun layak mendapat Bantuan Operasional KUA yang diperuntukkan secara jelas untuk menunjang operasional KUA di luar gaji, honor dan penyediaan fasilitas sarana prasarana KUA.”

Senin, 04 Maret 2013

“SMPN 25 Kota Bandung Pungut Uang Pemantapan Rp. 400 Ribu”

Bandung, INA-INA.
    ORANG tua murid SMPN 25 Kota Bandung mengeluh dan meminta kepada aparat Dinas Pendidikan Kota Bandung lebih tegas dan memanggil Kepsek yang meminta uang untuk membayar pemantapan sebesar Rp. 400.000,-.
    Miris dengan adanya pihak seko-lah yang melakukan pungutan uang pemantapan menjelang ujian nasional (UN) terhadap orangtua atau wali siswa. Salah seorang orangtua siswa berinisial “UA” mengeluhkan adanya pe-mungutan uang pemantapan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri  25 Kota Bandung sebesar Rp. 400.000,-. Pasalnya, penentuan besaran biaya pemantapan tersebut dilakukan tanpa melalui musyawarah orang tua murid. Biaya pemantapan tersebut disampaikan oleh wali kelas ketika mengambil rapor semester.
    “UA” merasa kecolongan, awal-nya anak saya minta uang sebesar Rp. 400.000,- untuk membayar biaya pe-mantapan, saya tidak hiraukan, karena takut, anak saya minta ke Ibunya, dan dikasihlah uang untuk pemantapan tersebut.
    “UA” gemas dengan perlakuan pi-hak sekolah yang sudah semena-mena melakukan pungutan uang pemanta-pan sebesar Rp.400. 000,-. Uang sebesar ini sangat memberatkan orang tua siswa.
    Menurutnya, biaya untuk pemantapan belajar bagi siswa kelas IX guna menghadapi UN sangat memberatkan. Pasalnya, besarnya biaya pemantapan itu tidak sejalan dengan program pemerintah yang menggratiskan biaya sekolah. Semua orang tua kecewa, kenapa SMPN 25 Kota Bandung harus minta uang sebanyak itu kepada orang tua murid, lebih baik sepanduk yang bertuliskan sekolah SMPN 25 Gratis, tidak dipungut biaya dicabut saja,” ujar “UA”.
Bahkan orang tua siswa terse-but merencanakan akan meng-adukan permasalahan ini kepada DPRD Kota Bandung, surat pernyataannya sudah kita buat,” kata US sambil melihat surat pernyataan yang sudah dibikin kepada  Indonesia-Indonesia. Kalau di biarkan begini terus, nantinya pasti ada lagi pungutan-pungutan lain.
    Salah seorang siswi SMPN 25 Kota Bandung ketika ditanya Indonesia-Indonesia mengenai berapa biaya pemantapan disekolah ini, secara spontan dia menjawab, Rp.400.000,-, dicicil setiap bulannya Rp.100.000,-,” tuturnya dikampus SMPN 25 Kota Bandung ketika Indonesia-Indonesia hendak mengkonfirmasi Kepala SMPN 25 Bandung mengenai pungutan biaya pemantapan kelas IX selalu tidak ada ditempat. edwandi
 

Minggu, 17 Juni 2012

Ketua DPR RI, DR.H. MArzuki Alie Doakan Dede Yusuf, “Mudah-Mudahan Tahun Depan Sudah Berubah Status Sebagai Gubernur Jabar”

Bandung, INA-INA.
   YUSUF Macan Effendi atau Dede Yusuf yang kini menjabat Wakil Gubernur Jawa Barat, unggul dalam ha-sil survey keterpilihan jelang Pemilihan Gu-bernur (Pilgub) Jawa Barat. Survei yang di lakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) itu dilakukan pertengahan Mei lalu, dengan jumlah responden sebanyak 440 responden.
   Direktur Mitra Komunikasi LSI, Toto Izul Fattah, mengatakan bahwa keunggulan Dede Yusuf dalam survei itu jauh melampaui nama-nama lain. “Dari hasil survei  yang kita lakukan berdasarkan beberapa kriteria, Dede Yusuf menempati urutan pertama dengan persentase rata-rata lebih dari 50 persen, mengungguli nama-nama lain seperti Ahmad Heryawan (urutan ke-2), dan Irianto MS Saefudin (urutan ke-3),” ujar Toto, (5/6) lalu.
   Menurut Toto, keunggulan Dede Yusuf itu kemungkinan besar karena faktor keterkenalan dan kesukaan orang pada sosok Dede Yusuf sendiri. Namun toto juga menjelaskan, meski hasil survei itu dilakukan secara ilmiah dan dengan data yang valid, namun di lapang-an sangat mungkin terjadi di luar hasil survey. “Survei ini kita lakukan secara ilmiah dan berdasarkan data dan fakta yang akurat, tidak main-main, dan juga tidak asal-asalan. Jadi kebernarannya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah pula. Namun di lapangan nanti siapa tau? Bisa saja terjadi di luar dugaan” katanya.
    Nama-nama lain yang disurvei antara lain adalah Dada Rosada, Racmhat Yasin, Dedi Gumelar (Miing), Primus Yustisio, dan lain-lain.
    Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf mengucapkan terima kasih atas hasil survei LSI yang menyatakan bahwa dirinya adalah calon yang berpeluang besar menang sebagai gubernur dalam Pilgub Jabar. "Tentunya, ya saya ucapkan terima kasih kalau ada tanggapan seperti itu. Tapi pada intinya saya biasa-biasa saja karena saya juga baru baca tadi, ternyata begitu," kata Dede Yusuf, di Gedung Sate Bandung, (6/6) lalu.
    Dede mengaku kaget sekaligus senang mendengar ia diunggulkan jadi Gubernur Jabar untuk periode 2013-2018 dari LSI. "Ngak menyangka hasil survei bisa seperti itu, terlebih unggul jauh dari calon gubernur lainnya. Kagetlah," ujar dia.
  Dari hasil tersebut, dirinya menilai bahwa masyarakat memberikan respons positif terhadap kinerja Pemprov Jawa Barat. "Jadi kalau saya lihat se-mua tahu kalau sebuah pemerintah ada dan hadir ketika programnya berjalan, ketika pimpinannya direspons masyarakat dengan baik. "Dan untuk saya tentunya ini sebuah kebahagian tersendiri karena Pemprov Jabar sudah ada di hati masyarakat. Soal nanti gimana, nanti aja lah," kata dia.
    Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua mengatakan bahwa Partai Demokrat memberikan kebebasan kepada Dede Yusuf jika terpilih untuk menentukan sendiri pendampingnya dengan pertimbangan dari Dewan Pimpinan Pusat dan Majelis Tinggi Partai Demokrat. "Kalau itu nanti kami bicarakan karena itu yang penting ada kecocokan, untuk kemudian mempunyai kredibilitas juga," kata Max Sopacua.
    Hasil LSI terkait pemilihan gubernur 2013, menunjukkan Dede Yusuf unggul. Ada beberapa alasan kenapa Dede lebih unggul dibanding bakal calon (balon) gubernur lainnya seperti Ahmad Heryawan, Irianto MS Syafiuddin alias Yance, hingga Rieke 'Oneng' Dyah Pitaloka.
   Pertama, Dede unggul dari semua segmen pemilih. Segmen pemilih itu mulai dari berdasarkan jenis kelamin, agama, usia, suku, hingga tingkat pendidikan penghasilan. Dari kalangan pemilih laki-laki, Dede dipilih 46,4% responden sementara oleh perempuan dipilih 36%. Setelah itu, Ahmad Heryawan dan Yance dengan raihan suara cukup kecil, tidak mencapai 10 persen dari responden. Pemilih dengan agama muslim dan non muslim juga memilih Dede dengan raihan suara masing-masing 42,3 persen dan 22,2 persen. Berdasarkan tingkat pendidikan, Dede juga unggul telak dan mendapatkan raihan suara hingga 47,2 persen. Sementara di bawahnya ada Rieke Dyah Pitaloka dan Ahmad Heryawan dengan raihan suara di bawah 21 persen.
    Berdasarkan klasifikasi penda-patan responden, Dede mendapat pilihan responden hingga 63,3 persen. Di posisi berikutnya ada Ahmad Heryawan dan Yance yang raihannya di bawah 10 persen.
    Demokrat akan melihat beberapa hasil lembaga survei lainnya, sebelum menentukan kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur. Apabila survei lain menunjukkan hal yang sama, tidak tertutup kemungkinan Dede Yusuf akan diusung.
   Pada kesempatan yang berbeda, Ketua DPR RI, DR.H. Marzuki Alie, mendoakan Dede Yusuf, mudah-mudahan di tahun depan (2013-red) sudah berubah status menjadi Gubernur Jawa Barat, kita doakan, amin,” ungkap Marzuki Alie dalam sebuah kegiatan di Gunung Tangkuban Parahu, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, baru- baru ini.
    Ungkapan Ketua DPR RI tersebut disambut dengan tepuk tangan ribuan para pengunjung kegiatan sebagai bentuk dukungan kepada Dede Yusuf menjadi Gubernur Jawa Barat tahun 2013 mendatang.
          BIOGRAFI
    Dede Yusuf Macan Effendi pria lahir pada 14 September 1966 atau lebih dikenal dengan nama Dede Yusuf adalah seorang aktor Indo-nesia yang terkenal akan film-film laganya. Dia juga adalah salah seorang anggota DPR RI periode 2004-2009, dan saat ini merupakan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat periode 2008-2013.
    Dede Yusuf merupakan anak kedua dari pasangan (alm) Ir. Tammy Effendi dan Rahayu Effendi. Kakaknya adalah Bob Soelaiman Effendi. Almarhum ayah Dede bekerja sebagai Direktur di Taman Ismail Marzuki Jakarta. Sementara Ibunya seorang penari di Istana Bogor dan Pramugari Garuda yang beralih profesi menjadi bintang film pada awal tahun 1965. Saat Dede lahir, salah satu film Ibundanya, Macan Kemayoran menuai sukses. Sehingga ayahnya menamakan “Macan”. Agar tidak terkesan galak, kakek Dede menambahkan nama “Yusuf”.
   Awalnya keluarga Dede masih menumpang di rumah sang kakek Roestam Effendi (pujangga prosa angkatan 1945). Kondisi tersebut membentuk karakter Dede menjadi agak badung dan nakal. Untuk meredam hobi berkelahinya, ayahnya mengikutkan Dede dalam kegiatan silat. Dede juga mempunyai hobi membaca komik. Hobi ini begitu mempengaruhinya sehingga Dede bercita-cita menjadi manusia super seperti Batman atau Superman dan astronot.
    Berkat didikan orangtuanya Dede menjadi sosok yang mandiri. Bahkan pada usia 10 tahun Dede sudah menjalankan bisnis penyewaan komik kepada teman-teman di sekolahnya.
    Sejak SMP Dede sudah mengikuti program weight training ala idolanya, Arnold Schwar-zenegger. Sehingga tubuh Dede menjadi lebih kekar dari pada teman seusianya saat itu. Dede pun tidak han-ya mempelajari silat. Berbagai jenis olah raga bela diri di cobanya, seperti Karate, Kungfu, Kempo, Jujitsu, dan Taekwondo yang telah sampai pada tingkat DAN-IV Kukkiwon (fourth Dan).
    Tak hanya berlatih, Dede juga mengikuti kompetisi bela diri, mulai dari kejuaraan cabang hingga tingkat nasional dari tahun 1982 hingga 1990. Dede pernah meraih gelar Juara Nasional Taekwondo kelas ringan tahun 1984 dan kelas ringan berat 1988. Dia pun terdaftar sebagai team nasional Indonesia selama beberapa tahun berturut turut. Sampai akhirnya dia berhenti bertanding dan konsentrasi melatih murid-muridnya di DOJO / DOJANG (sebutan untuk club bela diri). Termasuk mendirikan perguruan Taekwondo seperti Sembrani Club, BRI club, SMA 6 club, Pangudi Luhur Club, dll.
    Kesukaan Dede pada beladiri, membuatnya berkeinginan menjadi bintang laga seperti Bruce Lee atau Chuck Norris. Dede pun rela mengikuti berbagai macam casting. Dia juga sering menjadi pemain figuran yang mendampingi bintang laga kala itu seperti Barry Prima, George Rudy, dan Advent Bangun. Dede juga menerima tawaran sebagai model di majalah-majalah ibukota. Dengan tekad untuk memasuki dunia showbiz sepenuhnya, Dede rela meninggalkan kuliah pada tahun keempatnya di Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti.
   Setelah meninggalnya sang ayah di penghujung tahun 1993, peran Dede berubah dari drama menjadi action. Serial action yang pernah dibintangi Dede adalah Jalan Makin Membara yang masuk nominasi Award Televisi. Dede juga membintangi dan menyutra-darai film Reinkarnasi (2000) yang berhasil meraih pernghargaan sebagai Film Laga Terpuji Festival Film Bandung 2000. Selain dikenal sebagai aktor, mantan foto model ini juga dikenal sebagai presenter, produser dan sutradara handal. Bahkan Piala Vidia Madya-FFI 1994 pernah dikoleksinya dari cerita serial Sepeda Anak Pak Uztad yang disutradarainya.
   Dede menikah dengan Ir.Sendy Ramania Wurandani tahun 1999, setelah berpacaran selama 7 tahun. Mereka berkenalan saat Dede menjadi pelatih Tae Kwon Do di SMA Tarakanita. Saat itu Sendy menjadi seorang Mayorette/ Field commander dari Drum Band Tarakanita. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai dua orang anak, Alifiya Arkana Paramita (Lifi) dan Kaneishia Lathifa Zahra Neishia). Tim R


Jumat, 09 Maret 2012

Ketua DPR RI, DR.H.Marzuki Alie

Ketua DPR RI, DR.H. Marzuki Alie, Menerima Panitia Pelaksana Festival Gunung Tangkuban Perahu Tahun 2012, di ruang kerjanya, 6 Maret 2012.

Senin, 05 Maret 2012

Dialog Hearing Antara DPRD Jabar

Dengan Kalangan Budayawan


Foto:humas Pemprov Jabar
      Cirebon, INA-INA.
   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, menampung aspirasi kalangan budayawan. Hal tersebut terkemuka dalam dialog hearing antara DPRD Jabar dengan kalangan budayawan bertempat di Keraton Cirebon, baru-baru ini.
  Wakil Ketua DPRD Jabar, Uu Rukmana mengatakan bahwa diselenggarakannya hearing ini dimaksudkan untuk menampung aspirasi. Untuk di wilayah Cirebon, yang dihadiri oleh masyarakat, budayawan dan pelaku ekonomi setidaknya akan menjaring aspirasi dari mereka. Selengkapnya