Katepi Ku Ati Kahontal Ku Akal

                       ASEP HADIAN PERMANA,SH,
       Mantap Maju Jadi Calon Gubernur Jawa Barat

ASEP HADIAN PERMANA

       Bandung, INA-INA.

    MASYARAKAT Jawa Barat di kenal sebagai masyarakat yang agamis, dengan kekayaan warisan budaya dan nilai nilai luhur tradisional,serta memiliki perilaku sosial yang berfalsafah pada Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh yang secara harfiah berarti saling mengasihi, saling memberi pengetahuan dan saling mengasuh di antara warga masyarakat.
    Masyarakat Jawa Barat memi-liki komitmen yang kuat terhadap nilai nilai kebajikan hal ini terekpresikan pada pepatah ulah unggut kalinduan ulah gedag kaanginan yang berarti konsisten, hal ini yang membuat keyakinan seorang Asep Hadian Permana,SH untuk mem-bawa masyarakat Jawa Barat mewujudkan falsafah Silih Asih, Silih Asah dan Silih Asuh.
Asep Hadian Permana,SH adalah seorang yang sudah teruji serta memiliki komitmen yang kuat dalam memegang teguh janjinya guna membantu kepentingan masyarakat kecil.
    Asep Hadian Permana adalah seorang yang besar dikalanganan Nahdhatul Ulama, berbagai jabatan yang telah ia jabat diantaranya sebagai Ketua Aliansi Kebangsaan Untuk kerukunan Umat Beragama, Ketua Aliansi Masyarakat Jabar, Ketua IPSNU Pagar Nusa Kota Bandung.
    Jalur independen akan menjadi kendaraan yang di pakai oleh Asep Hadian Permana untuk maju menjadi Gubernur Jawa Barat, hadirnya calon Independen merupakan angin segar dan setidaknya dapat mengurai kebuntuan politik di jawa barat yang enggan menitipkan amanah politiknya kepada Parpol.
    Ketika ditemui Indonesia-Indonesia, Asep Hadian Permana menyatakan bahwa dukungan awal untuk memenuhi persyaratan pendaftaran yang disyaratkan oleh Undang-undang, dan disesuaikan dengan populasi penduduk/pemilih di Jawa Barat, Alhamdulillah sudah lebih dari cukup. Dukungan yang sudah terkumpul berupa pernyataan/KTP dari berbagai Kabupaten/Kota se Jawa Barat telah terkumpul ± 2.596.000. Sedangkan persyaratan di KPU untuk lolos menjadi calon ± 1.700.000. Aartinya saya sudah benar-benar sangat siap dalam mengikuti tahapan-tahapan untuk pemilihan Gubernur 2013. Insya Allah saya tidak akan sia-sia kan kepercayaan dan dukungan rakyat Jawa Barat yang menghendaki adanya kepemimpinan di Jawa Barat yang berangkat dari non partai (independen ).
      Ditanya apakah tidak gentar harus bersaing  dengan calon-calon yang diusung oleh partai-partai ?
      Asep menjawab dengan santai, ah, tidak ada alasan bagi saya untuk gentar. Yang memilih dan menentukan itu kan rakyat bukan partai, memangnya negeri ini milik partai ? Negeri ini milik rakyat, biarlah rakyat yang menentukan bukankah ke-daulatan ada ditangan rakyat ? kita lihat saja nanti. Sudah saatnya rakyat menentukan arah dan keinginan sesuai hati nuraninya memilih dan menentukan kepemimpinan Jawa Barat 2013-2018.
     Kiat- kiat, untuk membawa Jawa Barat kearah yang lebih baik untuk rakyat ? Saya tidak akan mengobral janji lah…rakyat sudah terlalu muak dan bosan dengan janji-janji, saya hanya akan mengajak semua komponen masyarakat untuk selektif dan hati-hati dalam memilih dan menentukan Figur seorang pemimpin. Salah pilih akan jadi petaka bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
     Akankah gubernur Jawa Barat Ke 13 berasal dari Independen? Sekarang kita serahkan semua kepada masyarakat Jawa Barat, Katepi Ku Ati Kaontal Ku Akal kenapa Tidak? 

                                                                                                                              Anton Fajar/Red

Read More

Wakil Gubernur Banten, H. Rano Karno :

“Segera Realisasikan Rumah Sakit Rujukan 
Dan Politeknik Kesehatan Banten”

Banten, INA-INA.

   WAKIL Gubernur Banten, H. Rano Karno menegaskan agar Dinas Kesehatan Banten segera merealisasikan pembangunan Rumah Sakit Rujukan, supaya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Banten bisa lebih optimal.
     “Semua program yang akan di laksanakan Dinas Kesehatan Banten agar memperhatikan masalah lingkungan. Ini menjadi komitmen bersama dalam upaya menghindari Banten dari bencana alam," tegas Rano.
   Lebih lanjut Rano mengatakan, Dinas Kesehatan Provinsi Banten agar berupaya meningkatkan sum-ber daya manusia bidang kesehatan yang siap memberikan pelayanan bagi masyarakat, terutama untuk daerah-daerah terpencil.
   “Saya sangat menyambut baik rencana Dinkes Banten untuk mendirikan politeknik kesehatan”, ucap rano, usai melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Dinas Ke-sehatan Provinsi Banten, belum lama ini.
      Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Dr.H. Djadja B Suhardja S, MPH., menjelaskan, Dinas Kesehatan Banten membutuhkan anggaran sekitar Rp.400 miliar, untuk membangun Rumah Sakit (RS) Rujukan Tipe B yang saat ini masih da-lam proses pembangunan. Selengkapnya........................

Read More

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten:

Rekomendasi BPK RI Tidak Temukan Kerugian Negara 

Dr. H. Djadja Buddy Suhardja S, MPH

Banten, INA-INA. 

   Salah satu “berkah” perubahan politik yang kita alami pasca reformasi, adalah muncul dan berkembang pesatnya Organisasi buruh, Organisasi Massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Media Massa, serta partai politik, baik dari ditingkat nasional, maupun local. Mereka tumbuh dan berkembang bagai jamur di musim hujan, secara pribadi maupun kelompok begitu bersemangat untuk untuk berekspresi.
    Dalam demokrasi yang terbuka dan transparan, LSM berperan sebagai penghubung dan penengah (intermediary) dari berbagai kepentingan yang belum terwakili oleh partai politik dan ormas. Demikian pula dalam kaitan dengan advokasi non-partisan, LSM melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan public, khususnya dibidang korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN ).
   Disamping itu ada pula peran lain LSM, yakni menyediakan jasa pelayanan (sosial) kepada masyarakat, yang merupakan fungsi tambahan dari lembaga pemerintahan maupun swasta. Bentuk kegiatan LSM dalam peran sebagai penyedia pelayanan ini bisa sangat beragam, mulai dari penyaluran sembako, pendidikan dan pelatihan non-formal, sampai bantuan hukum. LSM juga bisa bertindak sebagai “agen pembangunan” yang bersama-sama masyarakat, melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, seperti dalam pelestarian lingkungan hidup, pengembangan usaha kecil dan menengah, peningkatan peran serta kaum perempuan, dan yang lainnya. Selengkapnya

Read More

Oknum Purnawirawan TNI Diduga Lakukan Penyerobotan Tanah

Bandung, INA-INA. 
      SEORANG Purnawirawan tentara bernama Uma Maryono di duga kuat telah melakukan penyerobotan sebidang tanah seluas 1550 M2 yang terletak di jalan Setra Ria Blok Cinotod Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi dengan no persil 167.S.III no Kohir 758. Dugaan tersebut sangat beralasan karena tanah dengan no persil 167. S.III no kohir 758 menurut data yang tercatat di Kecamatan Sukasari pada buku leter c tercatat atas nama Ondo Onah.
      Menurut salah seorang ahli waris dari Ondo Onah yang berhasil ditemui Tabloid Indonesia-Indonesia mengatakan bahwa tanah tersebut di dapat almarhum Ondo Onah hasil pembe-lian dari Ono pada tahun 1950 an.
     Sementara itu dari pihak Kecamatan Sukasari mengatakan bahwa, berdasarkan buku B (Rincian) tahun 1947 ex Desa Sukarasa persil 167 .S.III terletak di Blok Cinotod Kulon di batasi oleh jalur listrik tegangan tinggi, sebelah utar jalur listrik masuk wilayah Kecamatan Sukasari sebelah selatan jalur listrik masuk Kecamatan Sukajadi. Selengkapnya

Read More

Sekretaris DPD Apersi Jabar, Ir. Wawan Dermawan

Mendesak Kemenpera Melakukan Konsultasi Dengan KPK

                                                           

Ir. Wawan Dermawan

Bandung, INA-INA.

    Kebijakan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk menghentikan sementara pengucuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejak Januari 2012 hingga dalam waktu yang tidak ditentukan membuat pengusaha pengembang perumahan dan permukiman resah. Kebijakan Kemenpera tersebut berdampak pada pengembang property di Jawa Barat khususnya, Indonesia Umumnya.
    Sekretaris DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Jawa Barat, Ir. Wawan Dermawan mengatakan bahwa masyarakat dan Pengusaha Pengembang Perumahan Dan Permukiman di Jawa Barat mulai resah sejak diberhentikan sementara pengucuran KPR FLPP hingga batas waktu yang belum bisa dipastikan. Kebijakan tersebut banyak menghentikan pembangunan perumahan yang sedang berjalan, dan tidak bisa melakukan ekspansi perumahan. “Saat ini persoalan yang ditimbulkan diantaranya bunga bank berjalan tapi tak mempunyai fasilitas KPR, serta term pembayaran terganggu dan berpotensi macet. Dan juga berdampak kepada konsumen yang menikmati fasilitas KPR dari pemerintah. “Misalnya ada perpanjangan sewa rumah, kemudian uang muka yang disetorkan akhirnya menganggur, baclog bertambah, bahkan konsumen akhirnya membatalkan akad kredit yang sudah disiapkan. Belum lagi masalah pekerja perumahan yang terpaksa harus menganggur karena ketidakjelasan keberlanjutan pembangunan.
      Menurut Wawan kebijakan Kemenpera tersebut sangat mengerti apa yang dimaksud dalam rangka menurunkan suku bunga FLPP dan berbagai biaya yang akan lebih efisien. “Namun, yang terjadi saat ini seharusnya tidak terjadi. Paling tidak sebelum KPO berakhir, Kemenpera dapat mencari jalan dalam rangka mengantisipasinya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” kata Wawan.
     Oleh karena itu, kata Wawan, DPD Apersi Jabar mendesak Kementerian Perumahan Rakyat melakukan konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar KPR FLPP dapat berjalan tetapi tidak melanggar keuangan Negara,” ujar Wawan ketika ditemui Indonesia-Indonesia di Sekretariat DPD Apersi Jabar, Kamis, (2/2) lalu.
     Lebih lanjut Wawan menuturkan bahwa DPP Apersi sudah melayangkan surat gugatan untuk uji meterill Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Mahkamah Konstitusi registrasi dengan nomor 447/PAN.MK/I/2012 tanggal 14 Januari 2012.
   Wawan berharap, BTN memberikan goodwill agar KPR FLPP versi BTN bisa berjalan, misalnya dengan bunga sama dengan FLPP meskipun BTN tidak untung, tetapi cash flow tetap berjalan,”katanya.
    Sementara itu, Direktur Pengembang Perumahan Pesona Rancaekek Indah, Diana Gustiana mengatakan saat ini proyek tetap berjalan tetapi pembayaran terhenti karena terganggu dengan system yang baru itu. “Bahkan hingga kinipun banyak konsumen saya yang tidak bisa melakukan akad kredit lantaran adanya kebijakan baru tersebut,” ungkap Diana. Edwandi

Read More

Mengkolaborasikan Kesenian Cina Dan Sunda

  Kirab Budaya Cap Go Meh 2012

Budi Hartono

 Bandung, INA-INA.  

      Kirab Budaya Cap Go Meh akan kembali dilaksanakan di Kota Bandung untuk yang kedua kalinya setelah pelaksanaan serupa pada tahun lalu. Pada pergelaran tahun 2012 ini, akan hampir sama seperti tahun sebelumnya. Yakni akan diramaikan oleh barongsai dan liong.
    Koodinator Panitia Kirab Budaya Cap Go Meh, Budi Hartono mengatakan bahwa Kirab Budaya Cap Go Meh tahun ini akan melibatkan 70 barongsai dan 30 liong. Pada pelaksanaanya, diperkirakan akan diikuti sekitar 7.000 peserta. Mereka berasal dari sejumlah kelompok kesenian Cina dan kelompok kesenian budaya Sunda. Dari luar kota pun akan turut meramaikan pagelaran Kirab Budaya Cap Go Meh ini. Sekitar tiga ribu berasal dari luar Jawa Barat dari 50 kelompok kesenian seperti Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Manado. Konsep kegiatan Kirab Budaya Cap Go Meh 2012 mengkolaborasikan kesenian Cina dan Sunda. Para peserta akan melakukan pawai atau arak-arakan dengan cara berjalan kaki, yang dimulai dari Vihara Dharma Ramsi Jalan Ibu Aisah, Kota Bandung. "Nanti juga akan ada liong terpanjang, yaitu sepanjang 50 meter. Nantinya akan ada pawai dan arak-arakan,” ucap Budi Hartono ketika ditemui seusai melakukan rapat Koordinasi di Aula Markas Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Jumat (3/2/12). Selengkapnya.................

Read More

UNESCAP Berikan Bantuan Penataan Sungai Cikapundung

Bandung, INA-INA.
   United Nation Economic and Social Commision for Asia and Pacific (UNESCAP)/Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik memberikan bantuan kepada Pemerintah Kota Bandung sekitar 200 ribu dollar untuk menata sungai Cikapundung dan ditargetkan pelaksanaannya selesai Mei 2013.
    Wali Kota Bandung, Dada Rosada mengatakan bantuan dari UNESCAP selain dana, juga bantuan mengenai konsep dan pengolahan Sungai Cikapundung. Sebelum bantuan tersebut dapat digunakan, Pemerintah Kota Bandung terlebih dahulu akan membentuk tim untuk mengerjakannya,” ungkap Dada Rosada setelah menerima perwakilan UNESCAP di Pendopo Bandung, Jalan Dalem Kaum 56, Kamis (12/1) lalu. selengkapnya

Read More

CATATAN KASUS - KASUS HUKUM/TIPIKOR TAHUN 2011

ASEP HADIAN PERMANA

     TIAP-TIAP malam pergantian tahun, sudah menjadi kebiasaan masyarakat penduduk dunia, tak terkecuali masyarakat Indonesia. Sudah barang tentu merayakan dengan berbagai ekspresi, mulai dari para pejabat pusat sampai daerah, melebur bersama-sama masyarakat, menyambut pergantian tahun dengan suka cita,”berpesta pora”.
    Tahun 2011 telah berlalu, tetapi dalam pandangan penulis banyak catatan di tahun 2011 yang tidak boleh berlalu begitu saja. Diantara masalah-masalah yang ditinggalkan atau yang mesti jadi perhatian seluruh anak bangsa yakni, masalah penyelesaian kasus-kasus hukum yang menjadi harapan dan tuntutan seluruh anak bangsa di negeri ini merupakan agenda yang harus terus-menerus di suarakan oleh seluruh komponen anak bangsa ini, agar para penyelenggara Negara, terutama institusi penegak hukum / KPK, POLRI, KEJAKSAAN dan PENGADILAN, mampu menuntaskan kasus-kasus hukum, kususnya tindak pidana korupsi (tipikor) yang belum sempat terselesaikan di tahun 2011. selengkapnya

Read More

HEGEMONI DAN VETTO SANG “ KIYAI “

Dalam Konfrensi Cabang Nahdlatul Ulama XVII 
Kota Bandung

  KONFRENSI Cabang Nahdlatul Ulama XVII Kota Bandung, yang diselenggarakan pada tanggal, 11 Desember 2011, yang bertempat di lingkungan Pondok Pesantren Cijaura Kota Bandung, merupakan konfrensi yang dianggap paling kisruh. Dan dianggap telah gagal oleh sebagian banyak tokoh / para sesepuh NU di Kota Bandung.
   Penilaian dan tanggapan miring tersebut, sebagai refleksi kekecewaan dan kegeraman para Ulama atas apa yang terjadi dalam penyelenggaraan konfercab tersebut.
    Berawal dari adanya gerakan perubahan yang digagas beberapa pengurus PCNU periode 2006-2011, yang terdiri dari beberapa wakil ketua, Bendahara, Wakil Katib, wakil sekretaris, dan Mustasyar. Maka terbentuklah yang dinamakan tim perubahan. Mengapa gerakan ini mengusung jargon “ perubahan “? selengkapnya

Read More

Tidak Memiliki Akta Cerai, Oknum KUA Andir Minta Rp. 2 Juta

Biaya Menerbitkan Buku Akta Nikah

Bandung, INA-INA.

    “SUNGGUH sangat ironis, kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) Andir Kota Bandung. Pasangan mempelai yang tidak lengkap administrasi harus membayar Rp. 2 juta agar buku akta nikahnya bisa diterbitkan dan juga biaya nikah mencapai Rp. 700.000,- di KUA Andir.
    Hal tersebut dialami Erwin Andrien dengan status duda menikah dengan Nonon pada tanggal 25 Oktober 2010, sampai saat buku akta nikahnya belum juga diberikan/dikeluarkan oleh KUA Andir, karena tidak memiliki sertifikat akta cerai.selengkapnya

Read More

Krisis Kepemimpinan Jawa Barat

Oleh : R. Kurnia,MA

Ketua DPW PKP3KI Jawa Barat

      NGAHUDANG SABILULUNGAN, NGAJAGA KAUTUHAN NKRI (Gempungan Rahayat Jawa Barat dalam menata ulang kebersamaan dan keberagaman spiritualitas demi tegaknya ideologi Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika).
      Ketua DPW Persatuan Keluarga Putra Putri Perintis Kemerdekaan Indonesia (PKP3KI) Jawa Barat R. Kurnia,MA. menyatakan bahwa masyarakat Jawa Barat adalah bagian dari NKRI yang memiliki filosofi hidup Silih Asih-Silih Asah-Silih Asuh. Masyarakat yang nota bene dominan masyarakat suku Sunda dengan budayanya yang santun dan beradab sangat kental dengan nuansa kehidupan yang HARMONIS dalam system social dan budaya perilaku masyarakatnya, yang ditopang oleh masih adanya kehidupan masyarakat-masyarakat adat yang kukuh dalam mempertahankan, mengembangkan dan menjaga warisan tradisi luhur kesundaan. Sebagai bagian NKRI, masyarakat Jabar akhir-akhir ini mengalami dampak dinamika politik yang bernuansa pada adanya realita potensi “konflik vertikal dan horizontal”. berita selengkapnya

Read More

Anggota DPR RI , Hj. Linda Megawati ,SE :

”Kita Harus Berani Usung Kader Partai Demokrat ”
“Ahmad Rizal Siap Jadi Bupati Subang”

Subang, INA-INA.

       Kabupaten Subang mulai memanas dalam rangka merebut SUBANG 1. Bera-pa bakal calon telah muncul, ada yang berani unjuk gigi, ada juga yang masih malu-malu kucing. Adanya Dukungan dari Partai dan kader-kader maupu dari simpatisan membuat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Subang untuk maju dalam Pilkada 2013 nanti semakin yakin. Seperti ,yang dilakukan oleh Ahmad Rizal ,Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Subang, telah menyatakan akan maju bersaing untuk jadi Bupati Kab. Subang dalam Pilkada 2013 nanti.
       Ahmad Rizal yang juga Wakil Ketua DPRD Subang, ternyata mendapat dukungan penuh dari Anggota DPR RI,Hj Linda Megawati SE, yang menyatakan dirinya mendukung Ketua DPC Partai Demokrat Subang mencalonkan diri jadi Bupati Subang pada Pilkada 2013. Duku-ngan tersebut disampaikan dalam Pertemuan DEKLARASI BAKAL CALON BUPATI SUBANG DARI DPC PARTAI DEMOKRAT KAB SUBANG, di ruang wakil Ketua DPRD Kab. Subang, Kamis (29/12) lalu yang dihadiri oleh para Pendu-kung Ahmad Rizal, seperti Hj. Linda Megawati,SE (Komisi XI DPR RI - F.PD, H. Karya Zakaria (Ketua Fraksi PD DPRD Subang), H. Sasmita (Ketua Komisi B DPRD Subang F.PD), Deni Rangga (Tokoh Masyarakat Subang) Martika Edison ( Tabloid Indonesia Indonesia), Bogi (DPRD Subang), Asep, Fajar, dkk.
       Menurutnya, Linda Megawati, figur Ahmad Rizal sangat cocok untuk memimpin Kabupaten Subang. Selama ini Rizal memiliki kemampuan yang baik membesarkan Partai Demokrat di Subang. Artinya, dekat dengan masyarakat dan be-kerja untuk kepentingan masyarakat melalui peranannya saat ini sebagai wakil rakyat. Kita tentu akan sangat mendukung kader daerah yang maju dalam Pilkada 2013. Partai Demokrat harus berani untuk mengusung kadernya menjadi pemimpin di kab. Subang. Linda Megawati, juga ber-harap kalau Ahmad Rizal terpilih dapat bersinergi dengan kader-kader untuk membangun Kab. Subang dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Pak Rizal saya kira sangat cocok untuk maju sebagai calon bupati Subang pada Pilkada nanti. Punya pengalaman dan kemampuan. Terbukti partai Demokrat di Subang pada Pilpres dan Pileg bisa menang. Ini tentu bukti kinerja dan kolektivitas bersama para pengurus DPC Demokrat yang dipimpin Pak Rizal,” ujar Linda.
     Meski demikian, lanjutnya, Partai Demokrat punya mekanisme partai yang jelas untuk menjaring kader terbaik maju dalam pencalonan kepala daerah.
Menurut Linda sebagai partai pe-menang Pilpres, akan membentuk tim 9 untuk melakukan penilaian. Selain itu, tingkat elektabilitas dan hasil survey pun akan menjadi pertimbangan. “Tim sembilan itu terdiri dari berbagai unsur, bisa dari pusat dan daerah. Saya sendiri nanti dilibatkan. Kita akan nilai siapa ka-der yang layak maju dalam Pilkada Subang nanti,” tandasnya.
   Linda menyatakan siap menyosialisasikan Rizal dalam setiap pertemuan dengan masyarakat, terutama saat reses.
       Mendapat dukungan itu, Ahmad Rizal yang hadir dalam pertemuan itu, menyatakan diri siap maju menjadi calon bupati Subang pada Pilkada Subang 2013. Ahmad Rizal menyatakan sudah siap dari dulu untuk jadi Bupati Kab. Subang. “Sebagai kader Partai Demokrat tentu kita harus siap. Kalau memang nanti keputusan dari DPP saya harus maju, kenapa tidak,” ujarnya diiringi tepuk tangan anggota Fraksi Partai Demokrat yang hadir.
     Ahmad Rizal menyatakan, “banyak hal yang harus diubah di Subang ini. Permasalahan korupsi dan pembangunan infrastruktur tentu harus segera dibenahi. Kita tahu, Itu semua untuk meningkatkan pela-yanan masyarakat, kita akan terus berjuang untuk rakyat,” tandasnya.
“Semuanya demi kebesaran partai, nanti kan partainya yang muncul. Nanti kita akan lihat ke-putusan dari DPP siapa, tentu sesuai mekanisme partai,” ujar Ahmad Rizal, yang juga Wakil Ketua DPRD Kab. Subang.
      Tak seperti partai lain yang haus kekuasaan, menurut Rizal, partai Demokrat akan berpolitik santun. Kata dia, kader Demokrat tidak harus berada di posisi bupati, nanti akan kajian yang mendalam. Padahal, dengan komposisi 9 kursi di DPRD, Demokrat tak harus berkoalisi dengan partai lain dan memiliki peluang besar untuk menang. “Walaupun Partai Demokrat, bisa untuk maju se-bagai bakal calon bupati, tapi kalau ada tokoh lain yang berpeluang un-tuk menang, kita legowo aja di posisi wakil,” katanya.
     Namun, menurut Hj.Linda Megawati, yang asli Subang, menambahkan yang akan dipilih DPP untuk jadi kepala daerah, di Kab Subang, “tentunya kader yang cerdas, jujur, berpolitik santun, bervisi untuk membangun Subang kedepan, tentunya dikenal luas oleh masyarakat,” harap Hj.Linda Megawati,SE, dengan menarik. T.mustofa/DR/ME

Read More

Sekretaris DPD Apersi Jabar, Ir. Wawan Dermawan :

UU No. 1/2011 Tidak Berpihak Kepada MBR

 

Ir. Wawan Dermawan

Bandung, INA-INA.

   Sekretaris DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jawa Barat, Ir. Wawan Dermawan menyatakan bahwa Undang – Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menghilangkan rasa keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pengusaha properti mempertanyakan mengapa ada pembatasan tipe rumah sederhana bagi masyarakat dituangkan dalam Undang-Undang No. 1/2011, pasal 22 ayat (3) yang berbunyi, “luas lantai tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 meter persegi. Rasa keadilan masyarakat berpenghasilan rendah terganggu oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2011. Pemerintah justru tidak memberikan subsidi terhadap rumah di bawah tipe 36, yakni tipe 22 dan tipe 29. UU ini menandakan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat kecil. UU NO 1 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dapat diartikan bahwa rumah yang diberikan fasilitas hanyalah bertype minimal 36, padahal type yang di bawahnya memiliki permintaan yang jauh lebih besar,” ungkap Ir. Wawan Dermawan ketika ditemui Indonesia-Indonesia, di Bandung, (5/1) lalu.  berita selengkapnya

Read More

DR.H. Marzuki Alie,SE.MM - Ketua DPR RI ; Revitalisasi Nilai Etika dan Moral Bagi Politisi

 

                                               DR.H. Marzuki Alie,SE.MM - Ketua DPR RI

Pengembangan dan pembinaan kader politik perlu diarahkan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa, melalui aktualisasi nilai-nilai etika dan moral, dan penguatan ketahanan budaya dalam menghadapi derasnya nilai materialisme, meningkatkan kemampuan para politisi dalam mengapresiasi pesan moral yang terkandung pada setiap kekayaan dan nilai-nilai budaya bangsa; serta mendorong kerja sama yang sinergis antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi bangsa Indonesia, yaitu bangsa dengan peradaban mulia dan luhur .. selengkapnya ..

Read More

TABLOID INDONESIA-INDONESIA facebook Group

Read More

Perspektif Politik 2012

DR.H. Marzuki Alie,SE.MM - Ketua DPR RI menyampaikan Prospek Politik 2012 sekaligus harapannya terhadap perkembangan demokrasi dan politik tahun 2012. ”Perkembangan dan dinamika politik tahun 2012, tidak terpisahkan dengan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, khususnya tahun 2011. Kita semua berharap prospek politik 2012 tetap terjaga stabilitasnya, meskipun dinamikanya semakin ramai seiring dengan mengemukanya berbagai kepentingan politik, baik antar-partai politik maupun kelompok-kelompok kepentingan di dalam dan/atau luar parlemen/DPR,” kata ketua DPR .. selengkapnya ..

Read More

DR.H. MARZUKI ALIE,SE.MM. - Ketua DPR RI ; Mendukung Perjuangan PGRI Perbaiki Tingkat Kesejahteraan

Minimnya pendapatan yang diterima oleh para guru honorer baik di sekolah negeri terlebih lagi swasta membuat DPR RI prihatin. Merekapun siap memperjuangan adanya aturan terkait upah minimal yang diterima guru sesuai usulan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Perjuangan tersebut dilakukan sebagai upaya perbaikan tingkat kesejahteraan guru honorer. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPR RI Dr H Marzuki Alie MM dalam sambutanya saat acara seminar bersama PGRI di pendopo Graha Satya Praja (GSP) Sukoharjo, Rabu (4 Januari 2012). Selengkapnya ...

Read More

PENDIDIKAN KARAKTER CEGAH KORUPSI

Pendidikan karakter merupakan salah satu modal dalam menangkal tindak pidana korupsi. Dalam fungsi itulah guru memiliki peran strategis dalam membangun karakter bangsa di masa datang. Hal itu diungkapkan Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam seminar nasional pendidikan di Aula RSPD Kabupaten Klaten, Kamis 5 Januari 2012. Marzuki mengatakan, saat ini banyak anak muda pandai korupsi melebihi yang tua. “Kalau dulu korupsi hanya di pemerintah, saat ini sudah di yudikatif dan legislatif,” katanya. Seminar dihadiri ratusan guru, Ketua PGRI Dr Sulistyo, dan Muspida Klaten.

Menurutnya, adanya mekanisme check and balance di masyarakat bukan menjadi pengontrol, tetapi malah korupsi semakin besar. Karena itu, peran pendidikan karakter dan akidah sangat penting. Sebab, jika pendidikan hanya mengejar hapalan Matematika, Fisika, Kimia, dan lainnya tanpa mengindahkan pendidikan karakter akan mencetak manusia yang tidak memahami tujuan ilmu pengetahuan. Tanpa pendidikan karakter yang baik, anggaran pemerintah akan sia-sia. Saat sudah menjadi penegak hukum atau pejabat, yang diketahui hanya uang dan uang. Berkaitan dengan itu, posisi guru sangat startegis untuk memberikan pendidikan budi pekerti.

Anggaran Pendidikan
Pemerintah, kata Marzuki, terus berupaya menaikkan kesejahteraan guru. Anggaran pendidikan sudah 20% dari APBN. Jika tahun lalu Rp 240 triliun dari APBN, dengan kondisi ekonomi membaik bisa jadi mencapai Rp 260 triliun. Dengan anggaran itu, ada jaminan kesejahteraan guru terjaga. Untuk itu, guru dituntut memberikan keteladanan dan pendidikan karakter sejak SD.

Menurut Ketua Umum PGRI Dr Sulistyo, persoalan bangsa ini hanya bisa diselesaikan dengan pendidikan. Saat ini banyak pemimpin banyak bicara, tetapi sedikit yang berbicara dengan nurani. “Sebuah penelitian menyimpulkan 80% orang sukses itu karena karakter, bukan pendidikan,” ungkapnya.

Selain itu, Sulistyo menilai pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2011 sebagai program BOS terburuk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, PGRI sudah mendesak pemerintah pusat untuk mengubah mekanisme pencairan BOS pada 2012. Mekanisme pencairan BOS 2011 dinilai terlalu ribet sehingga membuat persoalan di tataran sekolah. “Usulan kami akhirnya diterima. Pada 2012 mekanisme pencairan BOS dikembalikan ke mekanisme lama. BOS akan dicairkan langsung ke rekening sekolah. Kami jamin, paling ambat tanggal 10 Januari, BOS sudah masuk rekening sekolah,” tutur Sulistyo.*

Read More

Kepala KBI Bandung, Lucky Fathul Aziz :

Jabar Segera Miliki Perusahaan Penjamin Kredit Daerah

Bandung, INA-INA.
   Kepala Kantor Bank Indonesia (KBI) Bandung, Lucky Fathul Aziz menyatakan bahwa Jawa Barat akan segera memiliki Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD) yang rencananya mulai beroperasi Juni atau Juli 2012. "Perusahaan Penjamin Kredit Daerah itu didirikan untuk memfasilitasi dan menjamin penyaluran kredit untuk kredit mikro dan kecil yang selama ini terkendala akses pembiayaan," kata Lucky Fathul Azis, Jumat, (6/1) lalu, di Bandung.
    Menurut Lucky, PPKD itu sudah dirintis sejak beberapa waktu lalu, dan saat ini sedang dalam proses pendirian. Rencananya PPKD tersebut akan bertindak sebagai lembaga penjamin kredit di daerah, khusus untuk kredit-kredit mikro dan kecil.
   Pimpinan Bank Indonesia Bandung itu mengakui, meski penyaluran kredit untuk sektor kecil dan menengah, khususnya para pelaku UMKM terus meningkat, namun kendala penjaminan masih terkendala, antara lain terkait agunan.
    "Upaya pendampingan untuk menjadikan UMKM menjadi bankable terus dilakukan, namun di sisi lain perlu difasilitasi penjaminan kreditnya bagi kredit mereka yang tidak punya agunan, itu akan menjadi tugas PPKD nantinya. Peran UMKM sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pembiayaan mutlak diperlukan untuk perluasan dan pengembangan usaha, di sisi lain kendala agunan masih menjadi kendala bagi perbankan. "Dengan hadirnya PPKD, maka dipastikan penyaluran kredit mikro dan kecil akan lebih optimal karena ada jaminan dari PPKD," katanya.
    Sementara itu terobosan Pemprov Jabar dengan menggelar kredit untuk usaha mikro melalui program Kredit Cinta Rakyat (KCR) dengan bekerjasama dengan Bank BJB perlu dijadikan model ke depan di daerah lainnya. KCR di Jawa Barat nilainya mencapai Rp265 miliar yang dianggarkan dari APBD Jabar kemudian disalurkan melalui Bank BJB dengan bunga sembilan persen.
    Secara umum, kata Lucky, pertumbuhan kredit mikro di Jabar tumbuh 23 persen. Ditargetkan pada 2012 pertumbuhannya mencapai 30 persen. Penyaluran kredit mikro di Jabar pada 2011 mencapai 46 triliun. Tim R

Read More

Kadisnakertrans Jabar, Hening Widiatmoko :

 Tiga Perusahaan Mencabut Pengajuan Penangguhan 

 Bandung, INA-INA.      

     Mayoritas perusahaan yang menangguhkan UMK berada di Kabupaten Bekasi dibanding dengan daerah lain. "Memang rata-rata yang menangguhkan adalah perusahaan garmen dari Korea Selatan. Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat memberikan izin penangguhan upah minimum kabupaten/kota Tahun 2012 kepada 29 perusahaan dari 35 perusahaan yang mengajukan izin penangguhan UMK.
    Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Hening Widiatmoko mengatakan bahwa selain memberikan izin penangguhan UMK kepada 29 perusahaan, tiga perusahaan mencabut pengajuan penangguhan. "Jadi tiga perusahaan yang mencabut atau membatalkan penagguhan UMK adalah PT Era Variasi Intertika (di Kota Depok), PT Sung Shin Indonesia (di Kota Bekasi) dan PT Space Indonesia (di Kabupaten Bekasi)," kata Hening Widiatmok, Jumat, (6/1) lalu.  

   Lebih lanjut Hening mengungkapkan bahwa untuk perusahaan yang ditolak pengajuan UMK-nya adalah PT Grand Textile Industry (di Kota Bandung), PT Grand Dinamika Manufacturing Indonesia (di Kabupaten Bekasi) dan PT Cheong Huat Plastic (di Kabupaten Bekasi). "Jadi begini, perusahaan yang ditolak adalah perusahaan yang tidak mengajukan persyaratan penangguhan secara lengkap," ujar Hening.
   Hening menjelaskan bahwa syarat penangguhan UMK cukup berat seperti harus ada finansial repor perusahaan selama dua tahun berturut-turut dan juga ada kesepakatan antara serikat buruh/serikat pekerja dengan perusahaan dan harus diketahui dinas tenaga kerja kabupaten/kota. Tiga perusahaan yang ditolak adalah yang tidak memenuhi syarat penangguhan UMK.
   Hening mengatakan, rata-rata yang mengajukan penangguhan UMK adalah perusahaan besar dengan alasan tidak bisa menjalankan UMK yang telah disepakati karena nilainya terlalu besar seperti di Kabupaten Bekasi yang nilai UMK-nya mencapai Rp1.491.000, sedangkan kondisi perusahaannya banyak yang stagnan. "Namun dari sejumlah perusahaan itu tidak semuanya menangguhkan UMK selama satu tahun. Ada yang menangguhkan UMK selama 3, 4 hingga enam bulan," katanya.
   Pihaknya menambahkan, setelah perusahaan melengkapi semua persyaratan pengajuan penangguhan maka pihaknya akan mengecek ke lapangan. "Jika sudah sesuai prosedur dan pengecekan lapangan, baru kita memberi izin penangguhan," kata Hening. Tim R

Read More