Berita Terpopuler

Regional


UNESCAP Berikan Bantuan Penataan Sungai Cikapundung
 
Bandung, INA-INA.
   United Nation Economic and Social Commision for Asia and Pacific (UNESCAP)/Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik memberikan bantuan kepada Pemerintah Kota Bandung sekitar 200 ribu dollar untuk menata sungai Cikapundung dan ditargetkan pelaksanaannya selesai Mei 2013.
    Wali Kota Bandung, Dada Rosada mengatakan bantuan dari UNESCAP selain dana, juga bantuan mengenai konsep dan pengolahan Sungai Cikapundung. Sebelum bantuan tersebut dapat digunakan, Pemerintah Kota Bandung terlebih dahulu akan membentuk tim untuk mengerjakannya,” ungkap Dada Rosada setelah menerima perwakilan UNESCAP di Pendopo Bandung, Jalan Dalem Kaum 56, Kamis (12/1) lalu.
    Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda dan sejumlah pejabat Kota Bandung yang terkait.
      Lebih lanjut Dada menuturkan bahwa kita akan bentuk tim terlebih dahulu untuk mengerjakan hal ini, setelah terbentuk maka bantuan tersebut baru bisa digunakan. Dengan adanya penataan Cikapundung ini, diharapkan Sungai Cikapundung menjadi bersih sehingga dapat digunakan untuk mandi, selain itu juga sungainya bebas dari sampah dan sedimentasi, serta tersedia septic tank dan penangkapan air hujan atau bendungan-bendungan kecil agar airnya tidak langsung mengalir ke hilir.
   “Ya, dengan adanya bantuan ini untuk menata Cikapundung, saya harap airnya menjadi bersih dan kita bisa mandi di sana, seperti contohnya sungai di Ulsan, Korea Selatan seperti yang mereka perlihatkan tadi,” jelas Dada.
   Meskipun targetnya selesai Mei 2013, tetapi apabila nantinya Juni 2012 Pemerintah Kota Bandung di undang ke Rio de Janeiro Brasil dalam konferensi lingkungan Hidup se-Dunia. Maka menurut Dada, prosentase pelaksanaan kegiatannya harus sudah ada.
   “Kalau nanti kita di undang ke Rio De Janeiro, kegiatan dari sekarang sampai Juni sudah berapa persen yang dilaksanakan,” ucapnya.
    Bantuan dari UNESCAP tersebut meskipun tidak terlalu besar tetapi menurut Dada, bantuan tersebut dapat menambah apa yang sudah dilakukan dalam menata sungai Cikapundung. “Tahun ini juga kita menerima bantuan dari Kementrian PU sekitar 8,5 M jadi kalau ditambah dengan yang sekarang jumlahnya sekitar 10 M, dan ini bisa kita pergunakan untuk menata Cikapundung lebih baik lagi,” jelasnya.
    Dada juga menjelaskan, penataan Cikapundung akan terus dilakukan meskipun katanya di daerah hulu masih ada yang membuang sampah ke sungai sehingga sampahnya terus mengalir ke Cikapundung. “Saya tidak menyebut tidak ada artinya, bareng tidak bareng harus tetap kita melakukan penataan, paling tidak airnya menjadi bersih, tidak ada sampah dan sungainya tidak dangkal,” tegasnya. Apabila masih ada masyarakat di luar Kota Bandung yang membuang sampah ke sungai dan nantinya sampah tersbut mengalir ke Sungai Cikapundung atau Kota Bandung, Dada menegaskan akan berkoordinasi mengenai hal tersebut.
    “Kalau misalnya sampah masih dibuang ke sungai oleh orang di luar Kota Bandung, tentunya kita harus koordinasi dengan pemerintah tetangga,” pungkasnya.  Tim R

Krisis Kepemimpinan Jawa Barat
Oleh : R. Kurnia,MA
Ketua DPW PKP3KI Jawa Barat


      NGAHUDANG SABILULUNGAN, NGAJAGA KAUTUHAN NKRI (Gempungan Rahayat Jawa Barat dalam menata ulang kebersamaan dan keberagaman spiritualitas demi tegaknya ideologi Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika).
      Ketua DPW Persatuan Keluarga Putra Putri Perintis Kemerdekaan Indonesia (PKP3KI) Jawa Barat R. Kurnia,MA. menyatakan bahwa masyarakat Jawa Barat adalah bagian dari NKRI yang memiliki filosofi hidup Silih Asih-Silih Asah-Silih Asuh. Masyarakat yang nota bene dominan masyarakat suku Sunda dengan budayanya yang santun dan beradab sangat kental dengan nuansa kehidupan yang HARMONIS dalam system social dan budaya perilaku masyarakatnya, yang ditopang oleh masih adanya kehidupan masyarakat-masyarakat adat yang kukuh dalam mempertahankan, mengembangkan dan menjaga warisan tradisi luhur kesundaan. Sebagai bagian NKRI, masyarakat Jabar akhir-akhir ini mengalami dampak dinamika politik yang bernuansa pada adanya realita potensi “konflik vertikal dan horizontal”.
      Perlu sikap tegas dari pemerintah pusat untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan NKRI agar selalu menyelesaikan masalah dengan prinsip norma dan nilai luhur budaya Sunda yang berkem-bang di tatar Sunda yaitu : “HERANG CAINA-BEUNANG LAUKNA” (duduk bersama dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan didasari itikad baik, hati bersih dan pikiran kebaikan agar didapatkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak) KALAYAN NYELE-SAIKEUN PERKARA KU CARA SIKAP ANU LANDUNG KANDUNGAN LAER AISAN (mengambil kebijakan dengan penuh kearifan dan bijaksana penuh pertimbangan).
      Lebih lanjut R. Kurnia.MA mengatakan bahwa yang terpenting untuk tidak dilupakan adalah 3 (tiga) tahun sudah berlalu kepemimpinan Ahmad Heryawan sebagai Gubernur Jawa Barat yang telah menyodorkan 7 (tujuh) komitmen moral jika terpilih dan jika dalam jangka waktu tiga tahun komitmen itu tidak terwujud, siap mundur dari jabatannya?!
       Ketujuh komitmen moral tersebut adalah :
1. Menyerap satu juta lapangan kerja melalui pengadaan dan pening-katan UKM dengan anggaran Rp. 200 miliar/tahun. 2. Membebaskan SPP dan pemberian bantuan buku, perbaikan gedung sekolah, serta penambahan gaji guru negeri dan swasta dengan anggaran Rp.200 miliar/ tahun. 3. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui dana talangan untuk menjamin stabilitas harga pupuk dan gabah sebesar Rp.200 miliar/ tahun. 4. Pembangunan jalan dan irigasi dengan anggaran Rp. 200 miliar. 5.Pengalokasian dana khusus sebesar Rp.50 miliar setiap tahun untuk operasi pasar apabila harga sembako naik. 6. Pengembangan dan revitalisasi posyandu untuk kesehatan ibu, anak dan lansia sebesar Rp.50 miliar/tahun. 7. Mendukung eksitensi praktisi perkebunan untuk mendapat hak guna usaha.
     Akhirnya, kita patut bertanya pada kondisi yang ada. Apakah ini sebagai bagian dari skenario pengalihan issue? Karena kebijakan politik Gubernur Jawa Barat nyata-nyata tidak memiliki kearifan lokal dan tidak menjawab komitmen moral yang dicanangkan.
       Didalam kepemimpinannya Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang terkenal dengan panggilan Bang AHER dirasakan tidak mengakomodir nilai-nilai budaya Jawa Barat seperti dia lebih bangga mempertontonkan budaya luar dengan DAN HITAM/ SABUK HITAM KARATE, dari pada melestarikan budaya Jawa Barat sendiri, serta menyatakan bahwa tari Jaipong di anggap sensual karena 3G (goyang, geol, gitek).
     Bandung adalah barometer Jawa Barat sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, kenyataan yang ada sangat tidak relevan, ketika pembangunan Stadion Utama Sepakbola tidak didukung penuh oleh Pemda Provinsi Jawa Barat, termasuk kebersihan sampah di Kota Bandung, ” pungkas Kurnia. Tim R


"DPRD Jabar Dorong BUMD Berorientasi Kepada Kepuasan Pelanggan”

Bandung, INA-INA.
    Ketua Komisi C Dewan Perwawakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, H.T.M. Robby Suganda, S.Sos meminta agar PT.  Tirta Gemah Ripah  mampu membuat perencanaan  dan kebijakan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan atau public. Selain itu,  atas perencanaan dan kebijakan tersebut berdampak pada akselerasi pembangunan ekonomi di Jawa Barat, mampu menimbulkan multypliers effect bagi pelanggannya.
Hal tersebut  diungkapkan HTM Robby Suganda ketika menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Tirta Gemah Ripah  di aula rapat PT. Agronesia Jl. Aceh No. 30 Bandung Senin, (27/06).
    Robby menerangkan  RUPS merupakan momen yang sangat strategis dan tepat  bagi PT. Tirta Gemah Ripah bilamana ingin melakukan suatu langkah maju ke depan dalam mewujudkan BUMD yang sehat dan profesional,  sehingga tujuh badan BUMD Jawa Barat didorong mampu memberikan kontribusi dividen yang significant ke kas daerah, asalkan mau bekerja keras dalam menjalankan kinerja perusahaan.
   Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) di Jawa Barat termasuk PT. Tirta Gemah Ripah,  diberikan tanggungjawab untuk memberikan kontribusi kepada  Jawa Barat yang sepadan, bahkan kalau bisa melebihi penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini masyarakat sebagai stake holder,” kata Robby.
   Masih menurut Robby, DPRD Provinsi Jawa Barat akan  mendukung apa yang menjadi harapan Gubernur, karena itu telah bersepakat  memberikan penyertaan modal kepada PT. Tirta Gemah Ripah. Kondisi ke 7 (tujuh) BUMD milik Pemda Jabar, memiliki dinamika serta persoalannya sendiri, maka upaya untuk mewujudkan BUMD yang lebih baik, harus dilakukan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan. Karena itu diperlukan berbagai pendekatan dan terobosan yang bersifat relefan, kongkret dan realistis.
    Sebagai perseroan terbatas yang dimiliki pemerintah provinsi Jawa Barat, PT. Tirta Gemah Ripah  tentunya memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dalam kondisi terjadi krisis air seperti saat ini,  posisi PT. Tirta Gemah Ripah sebagai BUMD yang berfokus pada pengembangan dan investasi dalam pengelolaan potensi sumber daya air, sangatlah strategis sekaligus rawan, utamanya bila terjadi kesalahan pengelolaan. Air berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, dan sebagai wilayah yang kaya akan potensi air ini maka jelas pemerintah termasuk DPRD berkepentingan dengan keberadaan PT. Tirta Gemah Ripah. Maka suatu hal yang wajar bila menuntut dilakukannya optimalisasi pengelolaan PT. Tirta Gemah Ripah yang diharapkan akan memberikan keuntungan bagi masyarakat Jawa Barat.
    Lebih lanjut Robby menerangkan selain menghasilkan keuntungan atau defiden untuk PAD  Jawa Barat, PT. Tirta Gemah Ripah juga dapat membangun sinergi dalam berbisnis dan dapat membangun kerjasama yang saling melengkapi dengan BUMD yang lain, swasta serta instansi atau lembaga terkat lainnya, sehingga dapat terbangun persaingan usaha yang sehat serta kegiatan bisnis yang profesional.
    Diharapkan, agar dalam pengelolaan PT. Tirta Gemah Ripah tidak mengulang kesalahan yang pernah dilakukan  BUMD lainnya.  Ditambahkan pula, hendaknya rekomendasi yang pernah disampaikan oleh pansus kinerja BUMD, dapat menjadi acuan bagaimana sebenarnya BUMD yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, pungkasnya. *** Tim R


Komisi C DPRD Provinsi Jawa Barat,
Pertanyakan Jaminan Kredit Diajukan Masyarakat

Bandung, INA-INA.
   Komisi C DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan dialog terbuka dengan jajaran pimpinan Perum Jamkrindo Cabang Bandung, baru-baru ini.
   Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Barat, H.TM Robby Suganda, mempertanyakan jaminan atas kredit yang diajukan masyarakat, baik yang telah berbadan hukum maupun perorangan. Selain itu, bagaimana jika masyarakat yang tidak memiliki jaminan atas usulan krdit yang diajukan tersebut, sementara mereka sangat membutuhkan pemodalan tersebut.
Masalah tersebut mengemukan, ketika Komisi C DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan rapat dengar pendapat ( RDP ) dengan Jamkrido, dalam upaya mendapat masukan dan sharing terkait pembahasan pembahasan 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Jawa Barat, khususnya Raperda tentang lembaga penjamin perkreditan.
    Menurut H. Robby, saat ini banyak masyarakat terutama pengusaha kecil, yang membutuhkan bantuan permodalan, namun ketika mengajukan kredit melalui perbankan, kesulitan karena tidak memiliki jaminan yang memadai, terutama yang usahanya belum berbadan hukum.
   Hal senada juga disampaikan, Drs. H. Uum Syarif Usman yang juga wakil Ketua Komisi C mempertanyakanr terkait yang berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi, khususnya kaitan dengan prospek usaha. Selain itu, kata Uum, sistem apa yang digunakan apakah dengan syariah atau konpensional.
  Menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan Komisi C, pimpinan Jamkrindo Cabang Bandung, Sudibyo Utomo mengemukakan, Perum Jaskrindo berbentuk badan usaha milik Negara (BUMN), yang pada hakekatnya melengkapi sistem perkreditan yang telah ada.
Disebutkan, perusahaan penjaminan ini hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan pengusaha UKM untuk mengakses pembiayaan, dalam jumlah tertentu tetapi kegiatan tersebut layak mendapat kredit, tetapi terkendala pada masalah jaminan yang diberlakukan pihak perbankan. Jadi, kata Sudibyo, mekanismenya tetap berdasarkan penilaian perbankan, apakah usaha yang diajukan oleh masyarakat tersebut layak atau tidak, katanya.
   Disebutkan pula, Jamkrindo serta Askrindo sebenarnya sudah berdiri dan sudah beroperasi sejak lama dalam membantu para pengusaha UKM. Namun demikian, tampaknya masih terdapat celah yang bisa disupport oleh lembaga atau perusahaan sejenis seperti Jamkrindo. Dengan demikian, bagi Jamkrido, kehadiran Jamkrida yang akan di dirikan nanti akan disambut positif jika resmi berdiri di Jawa Barat.
  Menurut Sudibyo, terkait syarat pendirian lembaga penjamninan harus mengacu kepada Peraturan dari Pemerintah pusat dalam hal ini Peraturan Presiden No. 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjamin dan Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Selanjutnya masalah pendirian, ada beberapa pointer yang harus dipahami yaitu, perusahaan penjaminan hanya dapat melakukan kegiatan usaha dengan ijin dari Menteri Keuangan yang sipatnya mutlak.
   Sedangkan perusahaan penjaminan wajib secara jelas mencantumkan dalam anggaran dasaranya kegiatan usaha penjaminan kredit yang akan dilakukan/usaha harus focus. Setelah itu, kata Sudibyo, permohonan untuk mendapatkan ijin usaha diajukan kepada menteri keuangan oleh Direksi atau pengurus yang dilampiri akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar, daftar calon pengurus.
    Perusahaan penjaminan, selain berbisnis juga mengemban misi pengembangan UKM, serta dalam prakteknya memiliki resiko kalau tidak terkekola baik serta bisa berakibat kepada kerugian perusahaan.
   Sebagai saran , kata Sudibyo, apabila ingin mendirikan lembaga penjaminan jangan membayangkan profit yang luar biasa, tetapi memberikan manfaat dari lembaga penjaminan adalam kontribusinya kepada pengembangan UKM tersebut. Diharapkan, kehadiran lembaga penjamin tersebutakan membantu UKM, sehingga pada akhirnya akan bermuara kepada PAD atau penyerapan pengangguran daripada penekanan kepada pencapaian keungtungan yang luar biasa.
   Khusus untuk penjaminan produk syariah, sebenarnya diarahkan untuk menjamin pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank syariah atau pegadaian syariah. Sehingga terdapat kesempurnaan penjaminan produknya di konpensional dijamin oleh kredit konpensional dan yang pembiayaan syariah dicover oleh penjaminan syariah.
      Selanjutnya terkait dengan porto polio penjaminan kredit yang dilakukan oleh Jamkrindo saat ini sekitar Rp. 27 triliun, terdiri dari beberapa skim dan beberapa bank dan apabila Jawa Barat akan mendirikan Jamkrida tidak perlu khawatir karena dari kondisi perekonomian lebih paham. Sedangkan terkait dengan lembaga apakah bisa mengcover dua system, konpensional atau syariah, kedua-duanya dimungkinkan tetapi unitnya harus berpisah karena konpensional modal awal minimal 100 miliar dan syariah minimal 10 miliar dan apabila akan kedua-duanya minimal hasrus ada 60 miliar. *** Tim R

BKN Award Untuk Pemprov Jabar

Jabar, INA-INA. 
       Pemerintah Provinsi Jabar mendapat BKN Award sebagai Pengelola Kepegawaian Terbaik dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Senin (31/5) lalu. Pemberian penghargaan yang baru pertama kalinya tersebut merupakan bagian dari peringatan HUT BKN ke-63. Kepala BKD Prov. Jabar M. Solihin menuturkan, dia tidak tahu secara persis yang menjadi penilaian tim pusat kepada BKD Prov. Jabar. Pasalnya, tim penilai dari BKN pusat pun bekerja "diam-diam". "Artinya, tim penilai bekerja profesional. Mereka memang sempat datang ke kantor untuk lihat kelengkapan dan lainnya. Namun tidak memberitahu untuk apa. Kami kira untuk pendataan saja," ujar Solihin, kepada wartawan, di sela-sela Rapat Paripurna Pembahasan Raperda Inisiatif Legislatif, di Gedung DPRD Prov. Jabar, Jln. Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (31/5) siang.
          Tim penilai itu pun mendatangi rekanan BKD Prov. Jabar yaitu Unpad dan ITB. Unpad dan ITB memang sejak lama dilibatkan BKD Jabar dalam berbagai hal. "Baik dalam hal sistem maupun pembuatan soal. Soal-soal ujian CPNS selama ini memang dibuat oleh tim dari Unpad dan ITB. Kalau kami jujur saja tidak bisa membuat soal. Dua institusi itulah yang memang ahlinya. Tim penilai juga mewawancarai kabupaten dan kota di Jabar untuk menanyakan pelayanan BKD Prov. Jabar. Dan kami tidak tahu soal penilaian itu," ujar Solihin.
Solihin menjelaskan, selain Pemprov. Jabar, ada beberapa pemprov lain yang mendapat penghargaan yaitu Pemprov. Jateng dan Pemprov. Kaltim. "Tapi berbeda regional. Kalau Jabar masuk regional III bersama Banten dan DKI Jakarta," ujarnya.
         Sebenarnya, secara detil, Solihin pun tidak paham faktor apa saja yang menjadi acuan tim penilai. Namun Solihin menyadari, ada beberapa keunggulan yang dimiliki BKD Pemprov. Jabar. "Seperti masalah TPP. Kita sudah punya kriteria penilaian yang detil. Lalu pengangkatan pejabat eselon dua pun, kami melalui sistem yang ketat yaitu diajukan dulu ke gubernur. Jika disetujui gubernur, baru diangkat," ucapnya.
      Hal lainnya yang menjadi keunggulan BKD Pemprov. Jabar ialah adanya pemberian fasilitas assesment gratis bagi para calon-calon pejabat. Tim assesment inilah yang menilai kapasitas seorang pejabat sebelum ditempatkan di posisi tertentu. "Ya semacam psikotes. Hasilnya diserahkan kepada pimpinan sehingga nanti pimpinan itu yang memutuskan apakah orang tersebut cocok menduduki jabatan yang dimaksud atau tidak," ujarnya.
Fasilitas assesment yang dimiliki BKD Pemprov. Jabar itu rencananya akan diadopsi BKN. "BKN juga mamu membuat assesment center. Mereka meminta bantuan kami karena tenaga ahlinya memang ada di BKD Jabar," ucapnya.
       Ke depannya, BKD Prov. Jabar punya sejumlah agenda rencana. Dua program yang dibuat adalah pemanfaatan absensi memakai finger print dan beasiswa ke luar negeri bagi para PNS. Untuk finger print, harus diadakan karena absensi merupakan salah satu penilaian TPP. "Saat ini masih pakai manual dan sangat riskan dimanipulasi. Dengan finger print, para PNS tersebut akan mematuhi. Ini dilatih jujur dan disiplin, serta rajin. Kami inginnya absensi finger print itu dipasang di seluruh OPD Pemprov. Jabar," katanya.
    Untuk beasiswa, Solihin akan berkoordinasi kedutaan-kedutaan yang ada di Indonesia. Selamai ini, beasiswa pendidikan ke luar negeri bagi para PNS, masih mengandalkan APBD dan APBN. Kalau saja tiap kedutaan memberi jatah dua PNS saja akan sangat terbantu," ujarnya. ***



Wakil Walikota Bandung, Ayi Vivananda 
Apresiasi Kinerja TP PKK Kelurahan Rancanumpang 

                                                     Bandung, INA-INA.
     Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah, dan jasa para pahlawannya. Merayakan puncak peringatan hari Ibu kartini, itu bearti kita menghargai sejarah dan pahlawan kita. Tetapi sebenarnya di Kota Bandung kita memiliki pahlawan wanita yaitu Dewi Sartika. Disamping kita memperingati hari Ibu Kartini kita juga memperingati Hari Ibu Dewi Sartika. Ibu Dewi Sartika ini merupakan wanitia pertama yang membuat Sekolah Keutamaan Istri. Kalau kita berbicara tentang pendidikan bagi kaum perempuan, kita juga harus memperingati Hari Ibu Dewi Sartika yang pada tanggal 4 Desember. Hal tersebut dikatakan Wakil Walikota Bandung, Ayi Vivananda pada Puncak Peringatan Hari Ibu Kartini yang diselenggarakan oleh TP PKK Kelurahan Rancanumpang, Kecamatan Gedebage, 7/5.
     Ayi mengapresiasi penampilan bobodoran budak, ka ulinan baheula dari anak-anak RW 08 yang sangat luar biasa menariknya. Menurut Ayi, ini yang justru hampir sudah tidak ada. Bandung dan kota – kota besar lainnya, anak-anak kita sudah lupa dengan permainan karuhun urang baheula. Anak-anak sekarang lebih bermain game online. Pdahal game online itu akan mendidik anak kita menjadi audiot, menjadi orang-orang yang memiliki sifat dan sikap individualistic. Kenapa, karena anak-anak kita bermain sendiri, bermain dengan dunia maya, tidak lagi berinteraksi social. Tapi kalau kita lihat pada hari ini, dengan ada peringatan seperti ini anak-anak berinteraktif bersama teman-temannya, ada proses interaktif social diantara anak-anak itu. Dan ini akan membekas sampai yang bersangkutan besar nanti.
    Jadi kalau kemudian Pak Lurah, dan Ibu-Ibu TP PKK Kelurahan Rancanumpang membuat peringatan Ibu kita Kartini dengan melibatkan anak-anak kita, itu artinya kita sedang membangun budaya bangsa dimasa yang akan dating. Kenapa karena anak-anak adalah cerminan dari bangsa untuk masa yang akan dating. Kalau kita ingin melihat bangsa kita seperti apa, lihatlah anak-anak kita pada hari ini.
    Mudah-mudahan acara seperti bisa berlangsung etiap tahun, bahkan tidak setap tahun, setiap berbagai kesempatan terus dijalankan. Kenapa, karena TP PKK itu tulang punggung keluarga, banyak pns yang gajinya pas-pasan, yang sebetulnya menurut perhitungan akan sangat sulit bisa hidup dengan layak, tapi ditangan ibu-ibu lah kemudian bisa diraih hidup layak. Kenapa, karena ibu-ibu lah yang pandai mengatur keuangan rumah tangga.
    Kemudian dari kaum ibu lah anak-anak didik, anak belajar, bagaimana kemudian mengarungi kehidupan. Mudah-mudahan TP PKK Kelurahan Rancanumpang ini bisa menjadi pelopor untuk membangun kehidupan bangsa yang akan datang melalui pendidikan anak. Kegiatan pada harini, adalah kegiatan pembelajaran bagi anak-anak kita, karena anak-anak kita akan belajar terutama proses interaksi social dan menjaga dan melstarikan budaya local kita serta mengajarkan kepada anak-anak kita untuk tidak melupakan jasa-jasa pahlawan kita. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, Indonesia bisa mencapai kejayaan sebagai bangsa. Karena bangsa yang besar, adalah bangsa yang tidak melupakan jasa-jasa pahlawan kita,” pungkas Ayi.
   Pada kesempatan itu, Ketua TP PKK Kelurahan Rancanumpang, Tati Hermawan mendapatkan penghargaan dari warga masyarakat sebagai pelopor penggerak kaum ibu-ibu dan pantas dijulukin sebagai Kartini Kelurahan Rancanumpang. Tati Hermawan saat menerima penghargaan sempat terharu sehingga meneteskan airmata, dan mengucapkan terimakasih warga masyarakat atas kepeduliannya dalam mendukung kegiatan ini,” tuturnya sambil mengusap airmata. sumber : Mingguan Editorial
Gubernur Jabar Terima 
Penghargaan K3 Dari Menakertrans

Ahmad Heryawan
Jakarta, INA-INA.
     Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menerima penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Penghargaan diberikan langsung Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar kepada Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan pada Malam Anugerah K3 Tahun 2011 di Hotel Mercure Jakarta, Selasa (31/5) malam. Penghargaan tersebut diterima Heryawan berdasarkan atas Surat Kemenakertrans No. 63/DJPPK/V/2011 perihal Penghargaan K3 Tahun 2011.
     Ahmad Heryawan menuturkan bahwa penghargaan tersebut merupakan prestasi yang harus tetap dipertahankan. "Penghargaan ini juga sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap K3 kepada para pekerja di Jabar. Saya mengharapkan perusahaan juga secara sungguh-sungguh memperhatikan K3," ungkap Heryawan.
    Dikatakan, penghargaan tersebut merupakan award yang ketiga kalinya berturut-turut diterima Gubernur Jabar sejak tahun 2009. Penghargaan ini merupakan prestasi bagi Pemprov Jabar karena masuk dalam 11 besar dari 33 provinsi untuk kategori pembina K3 terbaik di Indonesia. ***



DPRD JABAR SETUJUI RANCANGAN KEPUTUSAN
TENTANG 2 RAPERDA PRAKARSA
Bandung, INA-INA. 
    Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Ketua DPRD Ir. Irfan Suryanagara akhirnya menyetujui Rancangan Keputusan DPRD terkait dua usul prakarsa Raperda tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat serta Raperda tentang Pengelolaan Hutan Kemitraan dan Hutan Hak (31/5). 
      Sebagaimana disampaikan Ketua DPRD dalam pengantar rapat bahwa Komisi A telah mengusulkan Raperda tentang transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, selain telah melalui pembahasan oleh Komisi A selaku pengusul kemudian pengkajian lebih mendalam juga dilakukan oleh Badan Legislasi DPRD Provinsi Jawa Barat. Terkait dengan usulan Raperda tentang pengelolaan hutan bersama masyarakat dan hutan rakyat yang akhirnya menjadi Raperda Pengelolaan Hutan Kemitraan dan Hutan Hak, juga dilakukan kajian di Komisi B selaku pengusul serta kajian oleh Baleg yang selanjutnya sebagaimana hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 18 Mei 2011 bahwa terhadap kedua usul prakarsa tersebut disepakati untuk diajukan dalam rapat paripurna.  
      Dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf, Komisi A menyampaikan penjelasan singkat mengenai usul Raperda Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang disampikan oleh Sekretaris Komisi A, Agus W. Santoso sedangkan dari Komisi B, Ketua Komisi B, H. Hasan Z. Abidin, EZ, SE, MM menyampaikan penjelasan Komisi B terkait Raperda yang pengelolaan hutan yang diusulkannya. 
    Agus dalam penjelasannya mengemukakan bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan dalam rangka peningkatan pelayanan publik serta dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terbuka serta bertanggungjawab perlu dilaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel secara konsekuen, konsisten, utuh dan sebenar-benarnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 
    "Karena itulah perlu disusun sebuah Raperda sebagai landasan huum di daerah yang mengatur tentang transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelengaraan pemerintahan di daerah." 
    Sementara itu terkait Raperda yang diusulkan Komisi B, Hasan mengemukakan bahwa dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dikelola dengan tetap memeprhatikan sifat, karakteristik dan keutamannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokok hutan yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi.  
     " Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut, apalagi hutan di Jawa Barat pada umumnya saat ini menduduki posisi yang semakin strategis dalam pembangunan kehutanan.
   " Seusai Komisi A dan B memberikan penjelasan terkait Raperda yang diusulkanya, Rapat Paripurna memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangannya dan menunda rapat selama 30 menit untuk memberikan kesempatan kepada komisi pengusul menyiapkan jawaban atas tanggapan fraksi sebelum akhirnya Rapat Paripurna menyetujui kedua Raperda Prakarsa DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut. ***

PERUBAHAN TATIB BERPENGARUH CUKUP SIGNIFIKAN
Bandung, INA-INA
    Perubahan yang cukup signifikan khususnya mengenai keberadaan Alat Kelengkapan DPRD setelah terbitnya PP No. 16 Tahun 2010. Perubahan tersebut diantaranya adalah Pimpinan DPRD yang secara ex officio juga merangkap sebagai Pimpinan Badan Anggaran DPRD. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat, Sugianto ketika menerima kunjungan dari Pansus Perubahan Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin ketuanya, Adnan P. Ichsan di Ruang Bamus DPRD Provinsi Jawa Barat (10/4).
        "Selain perubahan pimpinan Bangar, yang cukup siginifikan adalah dihapusnya keberadaan BURT di DPRD Provinsi Jawa Barat dan secara psikologis hal tersebut memang ada pengaruhnya namun tidak menjadikan kinerja DPRD menurun, kita mencatat prestasi dengan disusunnya APBD tepat waktu."
      Terkait dengan komposisi keanggotaan di AKD sebagaimana yang ditanyakan anggota Pansus DPRD Sulsel, Sugianto mengatakan bahwa di DPRD Provinsi Jawa Barat komposisi keanggotaan ditetapkan secara proporsional sesuai dengan jumlah anggota fraksi yang ada.
     Sementara itu, Anggota Komisi A, Deden Darmansyah mengakui bahwa adanya PP 16/Tahun 2010 tersebut di sisi lain juga menimbulkan in efektivitas terutama dalam kaitannya dengan jabatan Pimpinan DPRD. " Karena volume kerja Ketua DPRD ex officio Ketua Bangar sangat banyak, sehingga pembahasan-pembahasan di Bangar hanya dilakukan pada saat penyusunan APBD, padahal pembahasan seharusnya tidak hanya dilakukan menjelang penyusunan APBD saja yang dulu bisa dilakukan oleh Pimpinan Harian Bangar," terang Deden.
Deden menambahkan bahwa keberadaan Pimpinan Harian Bangar memang tidak diatur dalam PP No. 16 Tahun 2010 tapi juga tidak dilarang, selama tidak menggunakan anggaran atau fasilitas.
     Dalam pertemuan tersebut, Anggota Pansus Perubahan Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga mengemukakan sejumlah pertanyaan diantaranya terkait kegiatan reses serta tindak lanjut aspirasi reses, proses penyusunan KUA/PPAS dan APBD serta pengawasan dana bantuan dari APBN.
     Terhadap pertanyaan mengenai kegiatan reses, Sugianto mengemukakan bahwa kegiatan reses di Jawa Barat di lakukan oleh masing-masing anggota di lima titik dan lima kegiatan, kemudian laporannya disampaikan di Paripurna untuk kemudian direkomedasikan kepada Gubernur, "Sejauh ini respon Gubernur terhadap hasil kegiatan reses diakomodasi dengan cukup baik."
     Sementara itu terkait dengan pembahasan KUA/PPAS dan APBD, Wakil Ketua Pansus DPRD Sulsel, Muh. Taufik. Z mengemukakan di Sulsel saat ini pembahasan KUA/PPAS akan dibahas oleh TAPD dan Bangar dan tidak dilakukan pembahasan di tingkat komisi, sementara untuk pembahasan APBD dibahas di komisi untuk kemudian di koordinir di komisi C yang membidangi keuangan.
     Mengenai pengawasan terhadap dana APBN, Sugianto mengemukakan bahwa secara umum DPRD memang mengetahui adanya bantuan tersebut, namun untuk pengawasan oleh DPRD saat ini memang belum ada aturannya. DPRD Jabar telah mengajukan usulan kepada DPR-RI agar DPRD juga diberikan kewenangan untuk mengawasi dana APBN tersebut apalagi karena ketika ada penyalahgunaan APBN, biasanya masyarakat menganggap DPRD lah yang bertanggungjawab, padahal DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi dana tersebut karena itu kewenangan DPR-RI. ***


Pemkot Bandung Jamin Ketersediaan Pangan 
Bandung, INA-INA
      Walikota Bandung, H. Dada Rosada menyatakan komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam menjaga konsistensi program Bantuan Wali Kota Khusus (Bawaku) Pangan hingga keluarga miskin (gakin) tidak tersisa. Pemkot akan menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, beragam, merata dan terjangkau masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah,” tegas Dada Rosada pada peluncuran program Bawaku Pangan Tahun Anggaran (TA) 2011, di Plaza Balaikota Jalan Wastukancana 2 Bandung. Ditandai pengecekan kualitas dan kuantitas beras untuk gakin (raskin) sebelum didistribusikan ketiap kelurahan, (02/05).
      Kegiatan yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tingkat Kota Bandung, Dada juga menyerahkan bantuan beasiswan dari PT Jamsostek (Persero) untuk 630 siswa SD, SMP, SMA/SMK dan Mahasiswa. Nilai nominal beasiswa SD dan SMP masing-masing sebesar Rp. 1,8 juta, untuk SMA, SMK dan Mahasiswa masing-masing Rp. Rp 2,4 juta. Penerima merupakan putera/i dari pegawai perusahaan di wilayah Kota Bandung yang menjadi peserta Jamsostek.
       Program Bawaku Pangan di Kota Bandung, kata Dada, menyentuh sedikitnya 63.431 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RSTPM). Angka ini sama dengan Tahun 2010, atau menurun 23 % dibanding 2009 yang mencapai 82.432 RTSPM dengan pagu 15 kg per RTSPM selama 12 bulan dan harga tebus di titik distribusi Rp. 1.000,-- per kilogram. Nominal anggaran yang dikucurkan pun menurun dari sebelumnya Rp. 10 milyar pada 2009 menjadi Rp. 8,14 milyar atau berkurang 18,6 % pada 2010 dan 2011.
      Menyinggung efektifitas program, imbuh Dada, akan sangat tergantung peran dan partisipasi aktif masyarakat karena lebih memahami kondisi sosial, ekonomi dan subtansi kebutuhan pangannya. “Harapan kita nilai bantuan ini terus menurun seiring membaiknya tingkat pendapatan RTSPM, agar bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang lain”, ujarnya.
       Dada mengapresiasi Dewan Ketahanan Pangan Kota dengan TP PKK Kota Bandung terkait kerjasama percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, kemitraan olahan hasil dan keamanan pangan. Kerja sama yang menurutnya cukup strategis, tidak saja memandirikan tapi juga bisa mengurangi ketergantungan pada daerah lain. Terkait hal ini terutama dalam rangka advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman, Pemkot saat ini dikatakannya sedang memproses Peraturan Wali Kota (Perwal) nya.
       Kebijakan pemberian beasiswa program Corporate Social Responsibility (CSR), kata Dada, merupakan kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha. Bantuan yang menurutnya sangat berarti bagi siswa dan meringankan beban pemerintah, termasuk Kota Bandung dengan program Bawaku Sekolahnya.
        Dada mengajak pelaku usaha lainnya di Bandung, merealisasikan program CSR nya tidak saja terhadap penguatan pendidikan tapi juga dibidang-bidang lain diantaranya kesehatan, kemakmuran, lingkungan hidup, seni budaya, olah raga dan bidang keagamaan. “Pendidikan bisa mengubah wajah masyarakat yang semula bodoh dan terbelakang menjadi maju dan modern. Pendidikan sangat strategis untuk meraih derajat kehidupan dan mencetak SDM berkualitas. Kemajuan pendidikan pun harus diupayakan paralel dengan kemajuan bidang-bidang kehidupan lainnya”, tandasnya.
       Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) RI. Mohamad Nuh dalam sambutan tertulis menyatakan, manusia merupakan pemeran utama dari obyek dan subyek keilmuan dalam memanusiakan manusia. Manusia yang menurutnya harus memiliki kemampuan menjawab persoalan kekinian dan kenantian (antispasi) demi kemuliaan diri.
       Menghadapi tantangan global dan internal, menteri menambahkan, pentingnya bangsa Indonesia terus lebih memperkuat jati diri, identitas dan karakter sebagai bangsa. Menurutnya, pendidikan yang akan dibangun bukan sekedar pendidikan berkarakter yang berbasis kemuliaan diri semata, karakter yang hanya santun tapi karakter yang mampu menumbuhkan kepenasaran intelektual membangun kreativitas dan daya inovasi.
        Karakter itu tandasnya karakter yang bertumpu pada kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, Pancasila, UUD NKRI 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Ini alasan kata menteri, mengapa tema Hardiknas 2011 adalah Pendidikan Karakter Sebagai Pilar Kebangkitan Bangsa dengan subtema Raih Prestasi Junjung Budi Pekerti. “Pendidikan adalah daya upaya memajukan budi pekerti, kekuatan batin dan karakter, pikiran dan intelektual serta jasmani anak didik”, ungkapnya menyitir perkataan tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantoro.
      Menteri mengajak stakeholder pendidikan terutama kepala sekolah, guru, pimpinan perguruan tinggi dan dosen memberikan perhatian dan pendampingan lebih besar pada peserta didik. Perhatian dan pendampingan membentuk menumbuhkan pola pikir dan perilaku berbasis kasih sayang dan toleran terhadap realitas keragaman. Perhatian itu bisa berbentuk ruang aktivitas positif sehingga dicegah tumbuhnya pemikiran dan perilaku distruktif, anarkis, kekerasan dan radikalisme. M. Edwandi

DPRD JABAR LAKSANAKAN 
RESES I TAHUN SIDANG 2011

Bandung, INA-INA.
       Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat pada tanggal 26 April 2011 menetapkan kegiatan Reses I Tahun Sidang 2011 akan dilaksanakan pada tanggal 27 April sampai dengan 4 Mei 2011. Kegiatan Reses I sesuai dengan Program Kerja DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 dan akan dilaksanakan di masing-masing daerah pemilihan (Dapil) anggota DPRD yaitu di 11 Dapil di Jawa Barat,” ungkap Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Ir. Irfan Suryanagara.
       Pelaksanaan reses sesuai dengan Pasal 318 UU No. 27 Tahun 2009 tentang DPR, MPR, DPD dan DPRD dan Pasal 111 Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat, bahwa anggota DPRD berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat. Penyerapan aspirasi masyarakat perlu dilakukan agar anggota DPRD mengetahui secara lebih jauh tentang kondisi masyarakat serta mengoptimalkan pelaksanaan program serta evaluasi pembangunan yang digulirkan di daerah pemilihan masing-masing.
       Selain merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan, kegiatan reses juga dilakukan untuk mendukung optimalisasi kinerja DPRD. Sebagaimana diketahui situasi dan kondisi masyarakat saat ini yang memiliki mobilitas yang sangat tinggi, menuntut anggota DPRD memiliki kemampuan yang cepat dan tinggi dalam menyerap apa yang terjadi di masyarakat dan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat.
        Kegiatan Reses I, didasarkan pada keputusan Rapat Banmus tanggal 18 Maret 2011 dan Rapim tanggal 11 April 2011 yang dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Nomor 162.5/Kep.Pem-4/2011 tentang Penetapan Reses I DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun Sidang 2011.
      Diharapkan melalui reses, anggota DPRD dapat mengetahui dari dekat kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, mengetahui dan mempelajari masalah-masalah yang perlu segera dipecahkan dan diusahakan penyelesaiannya, serta melengkapi informasi sesuai dengan bidang garapan komisi-komisi yaitu pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
       Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat Pasal 111, hasil kegiatan reses masing-masing anggota dilaporkan kepada Pimpinan Fraksinya selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja sejak diterimanya laporan, selanjutnya Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kegiatan reses kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti.
       Kepada masyarakat yang berkepentingan dengan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, diinformasikan bahwa setelah reses, kegiatan di DPRD Provisni Jawa Barat akan kembali berjalan seperti biasa mulai tanggal 5 Mei 2011. ***Tim R




Komisi A DPRD Jabar Kunjungi Desa Wadas

Karawang, INA-INA.
     Masyarakat dan perangkat Desa Wadas Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang agar mengedepankan keterbukaan dalam melaksanakan pembangunan, supaya pencapaian program Desa Mandari menuju Desa Peradaban dapat dilaksanakan dengan baik dan hasilnya dipelihara dengan baik. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat H. Sugianto Nangolah, SH ketika mengunjungi Desa Wadas, salah satu desa penerima program desa mandiri menuju desa peradaban di Kabupaten Karawang dalam rangka evaluasi program yang digulirkan melalui APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2010, sebesar Rp. 1 miliar.
       Menurut Sugianto, keberhasilan program ini akan dijadikan sebagai bahan laporkan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya akan menjadi bagian rekomendasi kepada Gubernur.
       "Mudah-mudahan Gubernur akan lebih memperhatikan program-program pembangunan di pedesaan, terutama di desa-desa yang belum mendapatkan bantuan program tersebut", katanya.
       Sementara itu, Anggota Komisi A, Deden Darmansyah mengemukakan, untuk tahun ini Kabupaten Karawang akan mendapat bantuan dari APBD Provinsi Jawa Barat sebesar 13,7 Miliar, jumlah tersebut, turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mendapat dana bantuan sebesar Rp 18 Miliar.
       Camat Kecamatan Teluk Jambe Kabupaten Karawang Hilda S memaparkan Kecamatan Teluk Jambe terdiri dari 9 desa dan Desa Wadas dicanangkan untuk menjadi daerah wisata karena terdapat Candi yang usianya lebih tua dari Candi Borobudur serta merupakan pintu gerbang Kabupaten Karawang.
       Lebih lanjut Hilda mengemukakan dari dana 1 miliar tersebut telah dipergunakan untuk 16 kegiatan yaitu kegiatan bidang infrastruktur untuk membangun madrasah sebanyak 2 ruangan, pengecoran jalan desa, kantor desa, sarana ibadah, air bersih/MCK dlll.
     Menurut Hilda, dalam pelaksanaan program tersebut, mendapat dukungan penuh masyarakat, sehingga dengan dana 1 miliar dan pembangunan dapat diselesaikan meskipun belum tuntas seluruhnya.
      Sementara itu, Kepala Desa Wadas, Djunaedi dalam pertemuan tersebut memaparkan, dana yang diterima dipergunakan untuk pembangunan bidang infrastruktur dan bidang ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya selalu mendapat kendala yaitu masalah pendampingan yang kurang aktif, sehingga sering terlambat dalam pencairan keuangan,” katanya. ***Tim R

Alat Penyaring Sampah
Sungai Cikapundung Terbengkalai

Bandung, INA-INA.
      Alat penyaring sampah yang berada di sungai Cikapundung Kecamatan Batununggal Kota Bandung yang dibangun 3 tahun lalu, kini terbengkalai tak digunakan. Alat penyaring sampah mahal bantuan dari pemerintah Itali itu sempat digunakan sebentar saat pertamakali dipasang, namun sejak saat itu tak digunakan lagi. 
Sofyan, salah soerang pekerja di penampungan sampah Batununggal mengatakan, alat itu tak digunakan lagi karena ada masalah dengan warga.  “Dulu sempat digunakan, tapi ada masalah dengan warga. Warga menuding akibat penyaringan sampah itu, air Cikapundung jadi meluap melalui saluran selokan yang masuk ke pemukiman. Akibat diprotes warga itulah, alat ini untuk sementara belum bisa digunakan kembali” ujar Sofyan.
     Menurut Sofyan, pemerintah berjanji akan membuat saluran pembuangan khusus buat warga, agar saat alat penyaring itu digunakan, air tidak lagi meluap ke darah pemukiman. Meluapnya air akibat tertahan sampah dalam saringan yang mengakibatkan Cikapundung terbendung.
     “Katanya sih mau dibuatkan saluran dulu dari warga, jadi kalau nanti alat ini digunakan, warga tidak khawatir lagi akan luapan air” katanya.Sofyan juga menambahkan, alat penyaring sampah itu diopeasikan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Bandung. ***Tim R

KOMISI A DPRD JABAR APRESIASI KEBERHASILAN DESA CISAYONG TASIK

Kab. Tasikmalaya.
      Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, memuji dan meng_apresiasi terhadap upaya masyarakat serta perangkat Desa Cisayong Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warganya, melalui Desa Peradaban.
      Dengan bantuan keuangan sebesar Rp 1 miliar yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2010, desa tersebut telah mampu melaksanakan 18 kegiatan yang sebanyak 17 kegiatan bidang infrastruktur pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi.
     Keberhasilan tersebut, terungkap ketika Komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat, dipimpin Wakil Ketuanya, H. Sugianto, SH, ketika kunjungan kerja pada salah satu desa penerima program Desa Peradaban di Kabupaten Tasikmalaya.
      Menurut Sugianto, SH, di Desa Cisayong, perangkat desa beserta masyarakat, saat ini telah mampu memanfaatkan hasil pembangunan yang dilaksanakan secara mandiri tersebut berup rehabilitasi madrasah, kantor desa, pasar desa, sarana ibadah, air bersih/MCK dan pembangunan akses jalan desa.
      Berdasarkan hasil evaluasi ini, kata Sugianto, Komisi A akan melaporkan kepada Pimpinan DPRD Jabar, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan kepada Gubernur. Diharapkan, keberhasilan program tersebut, gubernur akan lebih memperhatikan program-program pembangunan di pedesaan, terutama di desa-desa yang belum mendapatkan bantuan program tersebut.
      Dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Barat, H. Sugianto Nangolah selain memuji keberhasilan tersebut, berharap pula desa-desa yang menerima bantuan serupa dapat melaksanakan program sesuai dengan perencanaan. Dengan demikian, kata Sugianto, pada akhirnya masyarakat sendiri dapat menikmati hasilnya.
     Sementara itu, Asda Bidang Kesra Kabupaten Tasikmalaya Djejen Suhendi menjelaskan, saat ini di Kabupaten Tasikmalaya terdapat 39 kecamatan dengan 350 Desa/Kelurahan. Disebutkan pula, meskipun desa tersebut telah mendapat bantuan keuangan dari APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 1 miliar, tetapi peran serta masyarakat masih tetap tinggi, yakni melalui tambahan dana swadaya.
     Kepala Desa Cisayong Kecamatan Cisayong, Ajang Hidaya yang turt hadir dalam pertemuan tersebut, menyatakan terima kasih atas bantuan yang diberikan Gubernur Jabar melalui APBD Provinsi Jawa Barat tersebut. Diharapkan, di masa yang akan datang, bantuan melalui APBD Provinsi Jawa Barat, Desa Cisayong dapat menerima program sejenis, yang langsung dapat di nikmati masyarakat langsung.
 
PANSUS LKPJ GUBERNUR KUNKER
KE EMPAT WILAYAH DI JAWA BARAT

Bandung, INA-INA.
        Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat daerah ( DPRD) Provinsi Jawa Barat yang tengah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010, tampaknya harus bekerja keras untuk menuntaskan hasil bahasannya. Pembahasan yang dilakukan sampai larut malam tersebut, baik melalui rapat kerja maupun kunjungan kerja ke lapangan. Bahkan, untuk lebih mendalami materi yang tengah dibahas, Pansus membagi empat (4) kelompok melakukan kunjungan kerja ke Wilayah Depok, Tasikmalaya, Sukabumi dan Cirebon.
        Kunjungan ke Wilayah Sukabumi yang termasuk wilayah I, di pimpinpin Wakil Ketua Pansus, Didin Supriadin, S.Pd., M.Si mendalami program ketahanan pangan, program listrik perdesaan, program pendapatan di wilayah Cibadak, serta melihat kondisi ruas jalan lingkar Sukabumi.

         Ketika berada di Desa Cicantayan Kecamatan Cincantayan Kabupaten Sukabumi yang pada Tahun 2010, termasuk yang mendapat program desa rawan pangan. Di desa tersebut, rombongan pansus mendapat penjelasan KepalaDesa dan di damping dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat.
        Pada kunjungan tersebut, Didin Supriadin menjelaskan maksud kunjungan tersebut untuk mendengar langsung dari masyarakat tentang program di maksud serta kondisi yang sebenarnya serta dampak langsung terhadap masyarakat desa dimaksud. Kepada rombongan Pansus, sejumlah masyarakat menjelaskan secara gamblang atas program yang di kucurkan pemda Jabar dan terasa manfaatnya, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

        Ketika berdialog dengan Kepala Cabang Pembantu Cibadak Dispenda Jabar, H. Eddy Rustandi, rombongan Pansus LKPJ mendapat gambaran kondisi kantor satu atap (Samsat) di wilayah tersebut. Disebutkan, KCP Cibadak melayani 2 Polres dan 30 Kecamatan serta 224 desa. Dijelaskan, KCP Cibadak melayani Kabupaten dan kota Sukabumi sedangkan untuk Kab. Sukabumi di Pelabuhan Ratu.

       Berkaitan dengan pendapatan sejak tahun 2006 s/d 2010 sesuai potensi yang selalu mencapai dan bahkan melebihi target, Khusus tahun 2010 untuk PKB mencapai 109,93%, BNKB I 118,95%, BBNKB II 100,75%, pajak air, P3ABT 102,30%, P3 Aper 101, sedangkan untuk PBBKB hanya mencapai i 92,24%. Menurut Eddy, kantor KCP Cibadak saat ini lokasinya agak menjorok dari jalan utama, dan berharap dapat dipindah ke lokasi yang lebih strategis dimana luas bangunan yang ada sekarang hanya 760 m2 dengan luas tanah 3210. Hal yang menjadi kendala utama sebagaimana dipertanyakan anggota pansus, saat ini masih kurangnya pegawai, khususnya pemungut pajak air dan berharap ada penambahan pegawai.

       Ditempat yang sama, Kepala Balai Pengelola Jalan ( BPJ ), Yeyet Hidayat, menjelaskan, pembangunan aset ruas jalan Lingkar Sukabumi tercatat sepanjang 19 km dengan dengan empat (4) jalur, lebar 30 meter, lebar jalur 3,5 meter, lebar median, 1,5 meter dan lebar bahu 1 meter.

       Disebutkan pula, untuk realisasi pembangunan terbagi kedalam 4 segmen dimana untuk segmen I antara Cibolang – Palabuahan sepanjang 6,9 km, tanah sudah dibebaskan, segmen II, antara pelabuhan – Otista, panjang 2,2 km, tanah dan fisik telah selesai dibangun dimana menghubungkan antara jalan Pelabuhan II dan jalan Otista di Kota Sukabumi. Untuk segmen III antara Otista – Sukaraja, panjang 4,4 km, tanah sudah dibebaskansebagian dan untuk pembangunan fisik sudah sampai pematangan lahan. Untuk segmen IV antara Sukaraja Kota sepanjang 5,5 Km, tanah belum dibebaskan dan pembangunan fisik belum dilakukan.

        Sedangkan program/kegiatan Lisdes (listrik Desa) pansus meninjau ke UPT Wilayah I Cianjur meliputi Cianjur, Sukabumi dan Bogor. Pada kunjungan tersebut, rombongan Pansus didampingi oleh Ir. Bambang dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Disebutkan pula, sampai saat ini Dinas Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melaksanakan program Lisdes melalui UPT I yang tersebar di kabupaten Cianjur, Sukabumi dan Bogor. Sedangkan di Kabupaten Cianjur, tersebar di 23 desa, Sukabumni tersebar di 17 desa, sedangkan Bogor tersebar di 13 desa.

                                                                                                                        Kelompok IV Cirebon

      
Di Kota Cirebon, Panitia Khusus ( Pansus ) LKPJ Gubernur Tahun 2010, yang termasuk dalam kelompok IV, melakukan pemantauan secara langsung, khusus yang menjadi focus pembahasan yakni, Program Pencanangan Jabar Caang, program rintisan sekolah bertaraf internasional ( RSBI) khususnya terkait bantuan keuangan yang hingga saat ini belum bias dicairkan.Menurut Ketua Pansus, Selly Andriani Gantina yang juga mempin kelompok IV tersebut mengimbau dinas kabupaten/ kota yang belum bias mencairkan bantuan tersebut, untuk segera berkoordinasi dengan Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat.
       Dalam kunjungan tersebut Pansus didampingi oleh beberapa Dinas maupun Biro seperti Dinas Pendidikan terkait dengan Program RSBI, Dinas ESDA berkenaan dengan Listrik Desa, Dinas Bina Marga berkaitan dengan infrastruktur Jalan, jembatan, dan Biro Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Jawa Barat berkenaan dengan asset-aset milik Pemprov Jabar.

       Menurut Selly, program listrik desa secara khusus, Pansus mengharapkan agar program Lisdes di Kabupaten Sumedang dapat segera dituntaskan karena berkaitan dengan pencanangan Jabar Caang. Sedangkan terkait asset-aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khusus Rumah Sakit Gunung Sahari yang terletak di jalan Ampera Kota Cirebon, yang tercatat milik Disnas Tenaga Kerja telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 20091. Saat ini asset tersebut belum disertifikatkan karena masih bermasalah.
       Banyaknya asset yang bermasalah dan yang belum terdata pada Biro Pengelolaan Barang Daerah Setda Jabar, Pansus menyarakan agar Biro Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Jawa Barat harus selalu melakukan koordinasi dengan BKPP Wilayah III Cirebon, serta dengan seluruh Kab/Kota di Jawa Barat.
      Sedangkan berkaitan dengan kebinamargaan, Pansus menyoroti kinerja Bina Marga Provisni Jawa Barat terutama dalam penyelesaian pembangunan Jalan Abdul Halim di Kabupaten Majalengka. Dijelaskan pihak Bina Marga bahwa pembangunan jalan tersebut telah selesai dilaksanakan secara optimal dan sudah terealisai 100%.
                                                                                                                              Kelompok II Depok
       Rombongan Panitia Khusus ( Pansus ) LKPJ yang tergabung Kelompok II di pimpin H. Awing Asmawi, SE melakukan kunjungan ke wilayah Depok, Bekasi, Karawang dan Purwakarta. Di wilayah tersebut , kelompok II juga mencari masukan dan keterangan dengan materi bahasan yang sama, yakni sekitar program listrik perdesaan, program bantuan keuangan RSBI dan pengelolaan asset daerah.

      Didampingi sejumlah staf organisasi perangkat daerah ( OPD) yang melaksanakan program tersebut, rombongan juga melakukan kroscek lapangan. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD) Kota Bekasi, Dr. HM. Iman, Sp.Rm yang menerima rombongan menjelaskan bahwa, mengakui telah menerima bantuan Gubernur sebesar Rp. 3 miliar. Namun, anggaran ini masih dirasakan kurang karena RSUD Kota Bekasi dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat. Sedangkan terkait dengan program Jamkesda dapat berjalan dengan baik, selama masyarakat memberikan persyaratan lengkap yang diminta oleh pihak rumah sakit sebagaimana aturan yang berlaku.

       Sedangkan bidang pendapatan, Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dispenda Kota Depok, Amir Syarifudin mengatakan, masih kurangnya pegawai sehingga pelayanan terhadap wajib pajak belum optimal, karena pegawai yang sekarang hanya 22 orang dikantor cabang, dan 16 orang di Kantor Samsat.
      Hingga saat ini, menurut Agus, masih banyaknya BBNKB Daerah Khusus Ibukota yang berdomisili di Depok namun pajaknya tidak masuk ke Kas Depok sehingga pajaknya masuk ke DKI, demikian juga dengan masih banyaknya infrastruktur jalan yang rusak. Selain itu, masih terlambatnya penerbitan SKRD dari Dinas PSDA terkait dengan pajak air bawah tanah. Selain itu, minimnya kurangnya mobil Samsat keliling untuk mengoptimalkan pelayanan.

Disebutkan, untuk lebih menggairahkan para wajib pajak dalam membayar pajak, kedepan direncanakan akan diadakan stimulan (semacam undian berhadian) untuk kategori bayar pajak yang tepat waktu dengan tujuan agar pembayaran pajak dapat tepat waktu.
     Sedangkan terkait dengan program Listrik perdesaan (Lisdes) Pansus juga meninjau ke Kecamatan Bojongmanggu Kab. Bekasi yang mendapat program Lisdes, yang dianggap cukup berhasil. Di kecamatan tersebut, rombongan Pansus, mendapat penjelasan bahwa, program lisdes di daerah ini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Disebutkan pula, kebanyakan listrik di daerah ini diperuntukan untuk kebutuhan rumah tangga dan hanya sedikit yang dipergunakan untuk kegiatan produksi.
***Tim R



Launching Lomba Design Jembatan Cikapundung
Sebagai Ikon Baru Kota Bandung

                                                                                    Bandung, INA-INA.
         Sungai Cikapundung merupakan salah satu sungai terbesar diantara 48 sungai yang ada di Kota Bandung, memiliki makna sejarah bagi perkembangan kota, hulu sungai berasal dari daerah Kabupaten Sumedang sampai ke hilir di Sungai Citarum Kabupaten Bandung, seluruhnya memiliki panjang 28 kilometer sangat potensial sebagai objek wisata karena mudah untuk dijangkau masyarakat, di mana 15,5 kilometernya mengalir membelah di Kota Bandung, namun 10,5 kilometer 68,20 %) diantaranya, melewati daerah pemukiman padat.
       Persoalan lingkungan hidup berkaitannya dengan keberadaan Sungai Cikapundung disebabkan pola pikir masyarakat, memperlakukan sungai sebagai tempat ideal pembuangan sampah, limbah industri maupun domestic. Pada waktu lalu kondisi ini mengakibatkan tidak satupun sungai di Kota Bandung terbebas dari pencemaran, juga masalah infrastuktur jembatan dan kualitas air yang semakin menurun, juga suasana sekitar sungai yang tidak lagi memberikan kenyamanan bagi masyarakat di sekitar sungai.
       Seiring dengan perkembangan waktu, Kota Bandung menjadi magnet yang begitu diminati pengunjung, tidak hanya produk fashion dan kuliner saja yang dicari wisatawan, tetapi juga keindahan alam, kesejukan udara, keserasian penataan kota serta keramahan penduduknya, upaya lebih meningkatkan citra Kota Bandung sebagai kota yang bertaraf internasional tidak hanya peran pemerintah tetapi juga diperlukan kesadaran warga turut berperan dalam menjaga lingkungannya.
      Ketua Panitia lomba Yanyan Wahdanimar mengatakan maksud dan tujuan lomba desain, "mendukung pelestarian budaya, tradisi, dan lingkungan hidup dengan memperindah jembatan siliwangi dan kawasan sekitarnya, sehingga menjadi ikon penanda keberadaan Sungai Cikapundung agar terdorong perilaku masyarakat lebih meningkatkan dan menjaga kebersihan sungai dan bantaran Sungai Cikapundung" ungkapnya.
      Sementara itu, Walikota Bandung, Dada Rosada menjelaskan bahwa kita berangkat dari kebijakan dan konsep mulai November 2004, berat rasanya sebab Cikapundung rusaknya sudah luar biasa saat itu, kebanyakan orang tidak percaya Cikapundung bisa bersih, tapi dengan tekad pemerintah dan warganya, Alhamdullillah selama tahun 2004 sampai 2011 sudah merasakan manfaat Cikapundung sebagai salah satu ikon wisata, hari ini kita melihat masyarakat antusias bersama sama pemerintah merawat memelihara cikapundung, " ujarnya saat jumpa pers "SILIWANGI PEDESTRIAN BRIDGE DESIGN COMPETITION 2011" di Auditorium Rosada, Balaikota Jalan Wastukancana Bandung, Jumat (08/04).
       Sebagai upaya menciptakan ikon baru di Kota Bandung, Pemkot Bandung bekerja sama dengan PT. Djarum menggelar lomba desain Jembatan Siliwangi, digelar 11 April hingga 4 Juli mendatang untuk menata ulang Jembatan Siliwangi yang melintasi Sungai Cikapundung.
       Pemilihan Jembatan Cikapundung di Jalan Siliwangi Babakan Siliwangi sebagai sebagai ikon baru Kota Bandun
g, diungkapkan Wakil Walikota Bandung, Ayi Vivananda, "Jembatan Siliwangi menjadi poros yang menghubungkan pengunjung dari daerah Cihampelas, Ciumbuleuit, Sukajadi, Setiabudi ke sisi Dago, Riau dan sebaliknya, juga menjadi penanda antara segmen Curug Dago sampai Sabuga yang memiliki karakter yang masih alami, bersih, keperdulian warga yang tinggi dan segmen Sabuga sampai PLN yang merupakan daerah pemukiman padat, untuk mempermudah membedakan antara segmen satu dan segmen dua maka diperlukan sebuah bangunan untuk Pedestrian pejalan kaki sebagai ikon penanda keberadaan sungai cikapundung pada masyarakat luas untuk selalu memeliharanya, " ungkapnya.
       Lebih lanjut Ayi mengatakan, untuk meningkatkan jati diri dan kebanggaan masyarakat Kota Bandung akan Jembatan Siliwangi diperlukan suatu ikon yang mempunyai ciri khas Kota Bandung, karena selama ini Kota Bandung selalu diidentikan dengan Gedung Sate atau Tugu Jembatan Layang Pasupati, " Masyarakat kadang salah menafsirkan lambang Kota Bandung adalah Gedung Sate, juga Jembatan Layang Pasupati sebagai landmark baru Kota Bandung tetapi tidak mempunyai ciri khas karena di kota lain juga ada, jadi diperlukan penanda khusus sebagai satu-satunya milik Kota Bandung" paparnya.
       Dengan Tema Kreatif, Ramah Lingkungan dan Tidak Meninggalkan Unsur Budaya Kota Bandung, lomba desain jembatan Siliwangi digelar untuk mendukung program pemerintah dalam penataan Sungai Cikapundung, Desain tidak hanya jembatan Siliwangi tapi termasuk penataan kawasan sekitar.
      Sayembara desain jembatan pedestrian Jalan Siliwangi dan penataan kawasan sekitar terbuka untuk umum, tidak dikenai biaya pendaftaran dan disiapkan hadiah Rp 75 juta bagi pemenang pertama. Peserta diharuskan menyusun proposal desain penataan kawasan Jembatan Siliwangi. Dimana dalam proposal itu terdapat pendalaman konsepsi dan perancangan yang siap dibangun. Rancangannya sendiri terdiri dari penataan kawasan elemen elastis jembatan, penataan jalur jalan, penataan pejalan kaki, termasuk lampu jalan dan penataan vegetasi.
       Pendaftaran peserta dapat dilakukan di Sekretariat lomba di Kreasi M32, Jln. Saledri 42, atau bisa langsung diakses melalui www.bandungcompetition.com. Batas waktu pendaftaran tanggal 7 Juni 2011 dan penyerahan karya desain dan formulir dikirim langsung atau via pos ke sekretaris lomba di Kreasi M32, Jln. Saledri 42.
      Pemenang ditentukan 4 orang dewan juri yang terdiri dari Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda, Herry Hudrasyah MA (city branding & environmental), DR Ir Woerjantari K Soedarsono (architecture & environmental design) dan dan Tisna Sanjaya (budayawan).
    Sementara itu, perwakilan dari PT Djarum, Sugian mengatakan pihaknya mendanai penataan Jalan Siliwangi karena merasa memiliki Kota Bandung dan ingin Kota Bandung menjadi tujuan wisata salah satunya Sungai Cikapundung
      Dada menambahkan, lomba yang digelar atas kerjasama Pemkot dengan PT Djarum itu merupakan bagian dari layanan pemerintah yang ingin menata Sungai Cikapundung, layanan pemerintah tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan dan peran serta masyarakat. "ini untuk masyarakat juga, karenanya diadakan lomba desain ini, kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh PT Djarum," pungkasnya. ***Edwandi


Anggaran Kompensasi
PKL Alun-ALun Rp. 500 Juta
 Walikota Bandung, H. Dada Rosasa : Penertiban PKL kawasan Alun Alun, Merupakan Upaya Perlindungan Hak Publik
Nono Sumarno,SH.,MH 
Bandung, INA-INA.
        LAJU pertumbuhan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandung cukup tinggi. Kehadiran kaki limadi sambut hangat oleh masyarakat karena PKL dinilai sebagai penyedia barang yang relatif murah. Pemerintah pun merasakan, sektor ekonomi informal ini mampu menyerap banyak tenaga kerja, menekan angka pengangguran, bahkan berfungsi sebagai katup pengaman sosial dari dampak krisis ekonomi.
        "Pemerintah kota butuh PKL dan masyarakat juga butuh PKL. Namun aktivitasnya tentunya harus legal. Tidak menyita ruang-ruang publik, tidak di trotoar atau dibadan-badan jalan yang mengakibatkan ke-macetan lalu lintas, kekumuhan dan ketidak nyamanan", ungkap Wali Kota Bandung, H Dada Rosada dalam amanatnya mengiringi pele-pasan eks PKL kawasan Alun-alun Bandung, di Taman Masjid Raya Bandung-Jawa Barat, Jalan Dalem Kaum Bandung, Senin (6/12) lalu.
        Kegiatan ditandai pernyataan sikap berupa deklarasi disampaikan dan ditandatangani koordinator eks PKL Alun Alun, Isak Iskandar. Turut menandatangani sebagai saksi, Komandan Satpol PP, Ferdi Ligaswara, SH.,MH, Komandan Koramil 1618-4 Kecamatan Regol, Kasubag Binop Polrestabes Bandung, AKP Sumari.
        Dalam deklarasinya, eks himpunan PKL Alun Alun Bandung yang berjumlah 159 orang, menyatakan akan meninggalkan dan tidak berdagang kembali di kawasan Alun Alun termasuk kawasan Masjid Raya Bandung Jawa Barat, mendukung sepenuhnya program Pemkot Bandung dalam penataan Taman Alun Alun sebagai taman kota Bermartabat dan siap menerima sanksi hukum jika melanggar kesepakatan yang telah ditandatangani.
       Penertiban PKL kawasan Alun Alun, kata Dada, merupakan upaya perlindungan hak publik secara keseluruhan. Dilakukan secara manusia-wi dan berkeadilan disertai dana hibah sebagai kompensasi penertiban. Pemberian kompensasi, ditegaskannya bukan sekedar ganti rugi, tapi niat baik pemkot untuk memberikan jalan keluar bagi mata pencaharian ditempat lain. "Pelanggaran atas kesepakatan ini, akan menimbulkan konsekuensi tindakan tegas sesuai aturan, menyertai penertiban PKL di kawasan lain secara bertahap," tegasnya.
      Jika kemudian kembali ada PKL dikawasan ini, Dada menandaskan, kesalahan ada pada pemkot khususnya Satpol PP sesuai kewena-ngan dan tupoksinya sebagai pene-gak perda, peraturan kepala daerah dan pemelihara ketentraman ketertiban umum.
       Dada mengingatkan Satpol PP, penertiban tidak sekedar terencana tapi benar-benar harus terkoordinasi harmonis dengan berbagai pihak, dengan dinas terkait termasuk deng-an jajaran kepolisian, TNI dan tokoh masyarakat. Melakukan penertiban secara bijak, santun dengan tetap menjaga ketegasan bertindak. "Uta-makan pendekatan preventif, kemanusiaan dan dialogis karena cara-cara ini jauh lebih efektif dan manu-siawi dibanding tindakan represif sepihak yang berpotensi konflik," ujarnya.
      Sementara itu, Kepala Satpol PP, Ferdi Ligaswara mengemukakan, pihaknya berkomitmen akan membangun kerja sama dengan aparat kewilayahan secara adaptif dan menempatkan petugas sebagai upaya pengawasan agar kawasan ini tidak lagi didatangi PKL-PKL baru. Kegiatan penertiban dikatakannya akan terus dilakukan dengan prioritas di 7 titik kawasan larangan aktivitas PKL.
      Kawasan tersebut meliputi Alun-alun dan sekitarnya, Jalan DalemKaum, Jl. Kepatihan, Jl. Dewi sartka, Jl. Otista dan Jl. Merdeka,Jl. Asia Afrika. Penertiban PKL kawasan Alun-alun, dikatakannya disertai pemulangan ketempat asal PKL diantaranya terbanyak ke Garut, sebagian lagi ada ke Cianjur dan Ciamis.
      Sedangkan untuk kompensasi diberikan secara variatif sesuai lamanya berdagang PKL, berkisar antara Rp1,5 juta hingga Rp2 juta. Total anggaran untuk kompensasi yang kita keluarkan, tidak kurang Rp500 juta.
     Pada kesempatan yang ber-beda , Kasie Penyidik Satpol PP Kota Bandung, Nono Sumarno, SH., MH mengatakan sekitar 135 pedagang kaki lima (PKL) Alun-alun Kota Bandung dipulangkan. Mereka dikembalikan ke daerah asalnya Garut dengan menggunakan 30 truk. "Mayoritas para PKL yang dipulangkan itu asal Garut. Mereka diangkut menggunakan 30 truk. Hanya 10 persen asal Bandung. Sebanyak 304 roda yang biasa digunakan oleh pedagang juga ikut dibawa ke dalam truk. "Satu pedagang punya 3 sampai 6 roda,” kata Nono ketika ditemui Indonesia-Indonesia diruang kerjanya, baru-baru ini.
       Lebih lanjut, Nono menjelaskan bahwa keberadaan PKL di sekitar alun-alun tersebut, kalau kita mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan, jelas keberadaan PKL tersebut melanggar dan menyalahi aturan. Dalam BAB VIII tentang ketentuan sanksi pasal 48 (y) disebutkan bahwa mempergunakan daerah milik jalan selain peruntukan jalan umum tanpa mendapat ijin dari Walikota dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 5.000.000,00 dan/atau sanksi ad-ministrasi berupa penahanan untuk sementara waktu kartu tanda penduduk, atau kartu identitas kependudukan lainnya, dan/atau pengumum-an di media masa. (bb) Berusaha atau berdagang di trotoar, jalan/badan jalan, taman, jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya tanpa mendapat ijin dari Walikota dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 1.000.000,00, dan/atau sanksi administrasi berupa penahan-an untuk sementara waktu kartu tanda penduduk, atau kartu identitas kependudukan lainnya, dan/atau pengumuman di media masa.
         Menurut Nono, sikap yang diambil oleh Pemkot Bandung ini merupakan langkah yang bagus. "Saya berharap tidak muncul lagi setelah mereka dipulangkan, "Kalau pedagang sudah tidak ada di sini keliatan tidak semrawut. Selain itu juga membuat para warga yang ke alun-alun jadi nyaman. PKL tersebut dikembalikan ke kota asalnya agar penataan di kawasan alun-alun lebih tertib dan tidak semrawut. Para eks PKL tersebut menyambut baik dan mendukung Pemkot Bandung dalam program K3. Pihaknya akan terus mengawasi kawasan alun-alun dari kehadiran PKL maupun pedagang asongan. "Kami juga melarang pedagang asongan berada di area taman alun-alun. Kalaupun masih ada asongan yang menjajakan jualannya, akan kami tertibkan,” ungkap Nono.
       Sementara itu, pantauan Indonesia-Indonesia dikawasan alun-alun yang biasa dipenuhi para pedagang tidak terlihat lagi, baik di pinggir taman, maupun di dalam kawasan taman alun-alun.
Satpol PP Kota Bandung terus melakukan pemantauan dan pengawasan kawasan tersebut meliputi Alun-alun dan sekitarnya, Jalan DalemKaum, Jl. Kepatihan, Jl. Dewi sartka, Jl. Otista dan Jl. Merdeka, Jl. Asia Afrika. Edwandi

Walikota Bandung, H. Dada Rosada :
Wujudkan Bandung Aman Dan Kondusif Antar Umat Beragama
 HUT Deklarasi Sancang Ke-3, Silaturahim Doa Untuk Bangsa

Walikota Bandung  H. Dada Rosada mnyerahkan potongan tumpeng kepada Rektor Unpar Cecilia Lauw
Bandung, INA-INA.
          DEKLARASI Sancang pertama kali dicetuskan pada tanggal 10 November 2007, berisi lima butir kesepakatan yang ditandatangani oleh para ulama dan tokoh agama yang ada di Kota Bandung. Isi deklarasi sancang tersebut adalah umat beragama Kota Bandung adalah bagian dari Bangsa Indonesia yang senantiasa menjun-jung tinggi kesatuan dan persatuan; menjunjung tinggi nilai kemanusia-an; selalu berjuang untuk tegaknya hukum dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran hidup demi mencapai kebahagiaan bersama; selalu mengembangkan sikap toleransi, tenggang rasa dan saling menghormati dan kelima selalu bekerja sama untuk berperan dalam mengatasi masalah-masalah sosial dan lingkungan.
         Tampak hadir pada HUT Deklarasi Sancang ke-3 Wali Kota Bandung, Dada Rosada, Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda, Sekda Kota Bandung, Edi Siswadi, Para Deklarator Sancang dan sejumlah tokoh Agama, bertempat di aula Universitas Parahyangan (Unpar) Rabu (10/11) malam. Dalam kesempatan tersebut juga di kukuhkan 50 pemuda kader penggerak perdamaian lintas iman yang telah di beri pelatihan selama 2 hari.
          Peringatan HUT tersebut ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Wali Kota Bandung, dan disaksikan para tokoh lintas agama, kemudian potongan tumpeng tersebut diserahkan kepada rektor Unpar, Cecilia Lauw sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan, dan juga penggalangan dana untuk korban Wasior, Merapi serta Mentawai.
             Menurut ketua panitia HUT Deklarasi, Romo Agus, tema peringatan kali ini adalah Silaturahim Doa untuk bangsa 3 tahun deklarasi Sancang mengharmonikan kebhinekaan dalam menggerakkan empati bagi bangsa negeri. Tema tersebut dipilih mengingat akan kondisi Indonesia saat ini, dimana bencana datang silih berganti terutama di Wasior, Merapi dan Mentawai. "Kami pun mengundang banyak pihak pada peringatan kali ini agar keterlibatan mereka dapat lebih membumikan isi dari deklarasi sancang", ujarnya.
            Salah seorang uskup yang hadir dan memberikan sambutan mengatakan, apabila ingin merasakan kedamaian antar umat beragama maka datanglah ke Bandung, dan hal tersebut bukanlah merupakan impian hal ini bisa dilihat tidak adanya kerusuhan antar umat beragama di Kota Bandung. "Kedamaian akan datang apabila ada rasa kasih sayang di antara manusia, dan saya percaya masyarakat Bandung penuh dengan kasih sayang", ujarnya.
            Senada dengan uskup, salah satu deklarator Sancang KH. Maftuh Kholil, mengungkapkan Kota Bandung adalah Kota yang aman dari konflik antar umat beragama, hal itu karena faktor kepemimpinan Wali Kotanya dengan 7 Agenda Prioritasnya terutama bidang Agama, Bandung sebagai Kota Agamis. "Deklarasi yang dulu dicetuskan itu bukan hanya diucapkan saja, tetapi juga teraplikasi dalam kehidupan sehari-harinya", paparnya.
              Sementara itu Wali Kota Bandung, H. Dada Rosada meng-ucapkan selamat atas HUT ke-3 Deklarasi Sancang, dan mengharapkan butir-butir dalam deklarasi tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. "Saya ucapkan selamat atas HUT yang Ke-3 ini, mudah-mudahan kedepannya peringatan HUT ini dapat diseleng-garakan lebih meriah lagi", ujarnya.
          Dada pun mengungkapkan dengan HUT ke-3 agar lebih memantapkan lagi apa yang merupakan keinginan dari deklarasi sancang tersebut, yaitu persatuan kesatuan, Bandung yang aman dan kondusif antar umat beragama. "Apalagi dengan adanya kader lintas iman yang baru saja dikukuhkan diharapkan keadaan Kota Bandung akan menjadi lebih kondusif", ujarnya.
              Dada pun mengatakan dengan kondusifitas yang terjadi di Kota Bandung, proses pembangunan akan lebih memungkinkan, karena tidak terganggu oleh konflik yang terjadi di masyarakat. "Semoga dengan kondusifitas ini pembangunan di Kota Bandung akan lebih memungkinkan", pungkasnya. Edwandi
 

Anggaran PNPM Mandiri 2011 Mencapai Rp. 13,138 Triliun
Bandung, INA-INA.
         Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Prasetijono Widjojo mengatakan bahwa pemerintah menaikkan anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dari Rp 12,1 triliun tahun ini menjadi Rp 13,138 triliun pada 2011. PNPM mendapat proporsi terbesar dari seluruh alokasi pengentasan kemiskinan 2011. Hal tersebut sebagai upaya pengentasan kemiskinan masyarakat,” ungkap Preasetijono pada temu Media di Gumilang Regency, Jalan Dr. Setiabudhi, Bandung (12/11).
        Preasetijono menerangkan kedepannya kami fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan. Dari dana tersebut, dialokasikan untuk PNPM perdesaan Rp 9,58 triliun, PNPM perkotaan Rp 1,67 triliun, PNPM Rural Infrastructure Support (RIS) Rp 1,01 triliun, dan PNPM Daerah Tertinggal Rp 345 miliar. Sementara PNPM Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) mendapat alokasi anggaran Rp 527,8 miliar.
        Selain itu, kata Preasetijono, dana pengentasan kemiskinan 2011 akan dialokasikan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penjaminan sebesar Rp 2 triliun. Sebanyak Rp 1,3 triliun dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 1,3 triliun. Total anggaran pengentasan kemiskinan 2011 mencapai Rp 49,3 triliun, tersebar di sejumlah Kementrian/Lembaga yang memiliki program pengentasan kemiskinan. Dana tersebut belum termasuk subsidi dan dana bantuan lain.
       Menurut Preasetijono bahwa tahun ini anggaran pengentasan kemiskinan mencapai Rp 70-80 triliun, termasuk subsidi. Anggaran tersebut dinilai berhasil menurunkan persentase kemiskinan dari 14,15 persen pada 2009 menjadi 13,3 persen pada 2010.
       Pada 2011 angka kemiskinan ditargetkan mencapai 11,5-12,5 persen dan menjadi 8-10 persen pada 2014. Satu tahun kemudian, tepatnya 2015, angka kemiskinan dibidik 7,5 persen. “Sebanyak 30 persen dana pengentasan kemiskinan akan masuk daerah. Ini untuk mempercepat target pengentasan kemiskinan,” kata Preasetijono.
       Dalam program tersebut, bukan hanya penduduk yang masuk kategori miskin dan sangat miskin yang akan dibidik. Penduduk yang masuk kategori hampir miskin juga akan menjadi perhatian, mengingat posisi mereka yang dinilai rentan.“Jumlah penduduk miskin dan hampir miskin memang turun. Akan tetapi, jumlah penduduk hampir miskin justru bertambah, menjadi sekitar 43 persen dari total 60 juta penduduk miskin dan hampir miskin nasional. Ini harus diwaspadai,” tuturnya.
        Lebih lanjut Preasetijono mengungkapkan untuk menyelamatkan penduduk hampir miskin ini, Indonesia harus lebih fokus untuk menjaga stabilitas fiskal dan moneter. “Program perluasan lapangan kerja harus dibarengi dengan kualitas pertumbuhan produktivitas nasional. Patokan rumah tangga sangat miskin yang digunakan Indonesia adalah keluarga yang per orangnya mengeluarkan kebutuhan konsumsi Rp 132.000/bulan. Rumah tangga miskin pengeluaran per orangnya Rp 166.700/bulan, sedangkan rumah tangga hampir miskin pengeluarannya Rp 202.000/bulan,” tuturnya. Edwandi


Gubernur Bengkulu, Agus M. Najamuddin :
Kemajuan Bengkulu Merupakan Kemajuan Bagi Masyarakat 

Bengkulu, INA-INA.
         
Agus M. Najamuddin Gubernur B
engkulu Pemimpin yang tegas dan merangkul masyarakat kalangan bawah serta mengarahkan untuk kesejahteraan masyarakat kedepan. Masyarakat sangat bangga memiliki pemimpin seperti Agus M. Najamuddin yang telah mengupayakan kamajuan provinsi Bengkulu yang merupakan kemajuan bagi masyarakat.
           Untuk itu, mari kita bersama-sama memperjuangkan Agus M. Najamuddin dan H. Junaidi Hamsyah,S.Ag., M.Pd untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015, yang diusung oleh Partai Demokrat, bangkit menuju kemenangan membangun propinsi Bengkulu. Bagi masyarakat Bengkulu mari kita pilih Agus M. Najamuddin Calon Gubernur Provinsi Bengkulu. Pemimpin yang tegas dan pro masyarakat merupakan kunci sukses pembangunan dan kemajuan masyarakat yang lebih sejahtera. Hal itu hanya dimiliki Agus M. Najamuddin yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Bengkulu., mari kita bersama-sama mengajak keluarga besar Provinsi Bengkulu, galang persatuan dan kesatuan demi tercapai kemajuan provinsi Bengkulu yang lebih baik. Siap menuju kemenangan. Lanjutkan Perubahan !! ME