Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten:

Rekomendasi BPK RI Tidak Temukan Kerugian Negara 

Dr. H. Djadja Buddy Suhardja S, MPH

Banten, INA-INA. 

   Salah satu “berkah” perubahan politik yang kita alami pasca reformasi, adalah muncul dan berkembang pesatnya Organisasi buruh, Organisasi Massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Media Massa, serta partai politik, baik dari ditingkat nasional, maupun local. Mereka tumbuh dan berkembang bagai jamur di musim hujan, secara pribadi maupun kelompok begitu bersemangat untuk untuk berekspresi.
    Dalam demokrasi yang terbuka dan transparan, LSM berperan sebagai penghubung dan penengah (intermediary) dari berbagai kepentingan yang belum terwakili oleh partai politik dan ormas. Demikian pula dalam kaitan dengan advokasi non-partisan, LSM melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan public, khususnya dibidang korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN ).
   Disamping itu ada pula peran lain LSM, yakni menyediakan jasa pelayanan (sosial) kepada masyarakat, yang merupakan fungsi tambahan dari lembaga pemerintahan maupun swasta. Bentuk kegiatan LSM dalam peran sebagai penyedia pelayanan ini bisa sangat beragam, mulai dari penyaluran sembako, pendidikan dan pelatihan non-formal, sampai bantuan hukum. LSM juga bisa bertindak sebagai “agen pembangunan” yang bersama-sama masyarakat, melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, seperti dalam pelestarian lingkungan hidup, pengembangan usaha kecil dan menengah, peningkatan peran serta kaum perempuan, dan yang lainnya. Selengkapnya

Read More

Oknum Purnawirawan TNI Diduga Lakukan Penyerobotan Tanah

Bandung, INA-INA. 
      SEORANG Purnawirawan tentara bernama Uma Maryono di duga kuat telah melakukan penyerobotan sebidang tanah seluas 1550 M2 yang terletak di jalan Setra Ria Blok Cinotod Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi dengan no persil 167.S.III no Kohir 758. Dugaan tersebut sangat beralasan karena tanah dengan no persil 167. S.III no kohir 758 menurut data yang tercatat di Kecamatan Sukasari pada buku leter c tercatat atas nama Ondo Onah.
      Menurut salah seorang ahli waris dari Ondo Onah yang berhasil ditemui Tabloid Indonesia-Indonesia mengatakan bahwa tanah tersebut di dapat almarhum Ondo Onah hasil pembe-lian dari Ono pada tahun 1950 an.
     Sementara itu dari pihak Kecamatan Sukasari mengatakan bahwa, berdasarkan buku B (Rincian) tahun 1947 ex Desa Sukarasa persil 167 .S.III terletak di Blok Cinotod Kulon di batasi oleh jalur listrik tegangan tinggi, sebelah utar jalur listrik masuk wilayah Kecamatan Sukasari sebelah selatan jalur listrik masuk Kecamatan Sukajadi. Selengkapnya

Read More

Sekretaris DPD Apersi Jabar, Ir. Wawan Dermawan

Mendesak Kemenpera Melakukan Konsultasi Dengan KPK

                                                           

Ir. Wawan Dermawan

Bandung, INA-INA.

    Kebijakan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk menghentikan sementara pengucuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejak Januari 2012 hingga dalam waktu yang tidak ditentukan membuat pengusaha pengembang perumahan dan permukiman resah. Kebijakan Kemenpera tersebut berdampak pada pengembang property di Jawa Barat khususnya, Indonesia Umumnya.
    Sekretaris DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Jawa Barat, Ir. Wawan Dermawan mengatakan bahwa masyarakat dan Pengusaha Pengembang Perumahan Dan Permukiman di Jawa Barat mulai resah sejak diberhentikan sementara pengucuran KPR FLPP hingga batas waktu yang belum bisa dipastikan. Kebijakan tersebut banyak menghentikan pembangunan perumahan yang sedang berjalan, dan tidak bisa melakukan ekspansi perumahan. “Saat ini persoalan yang ditimbulkan diantaranya bunga bank berjalan tapi tak mempunyai fasilitas KPR, serta term pembayaran terganggu dan berpotensi macet. Dan juga berdampak kepada konsumen yang menikmati fasilitas KPR dari pemerintah. “Misalnya ada perpanjangan sewa rumah, kemudian uang muka yang disetorkan akhirnya menganggur, baclog bertambah, bahkan konsumen akhirnya membatalkan akad kredit yang sudah disiapkan. Belum lagi masalah pekerja perumahan yang terpaksa harus menganggur karena ketidakjelasan keberlanjutan pembangunan.
      Menurut Wawan kebijakan Kemenpera tersebut sangat mengerti apa yang dimaksud dalam rangka menurunkan suku bunga FLPP dan berbagai biaya yang akan lebih efisien. “Namun, yang terjadi saat ini seharusnya tidak terjadi. Paling tidak sebelum KPO berakhir, Kemenpera dapat mencari jalan dalam rangka mengantisipasinya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” kata Wawan.
     Oleh karena itu, kata Wawan, DPD Apersi Jabar mendesak Kementerian Perumahan Rakyat melakukan konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar KPR FLPP dapat berjalan tetapi tidak melanggar keuangan Negara,” ujar Wawan ketika ditemui Indonesia-Indonesia di Sekretariat DPD Apersi Jabar, Kamis, (2/2) lalu.
     Lebih lanjut Wawan menuturkan bahwa DPP Apersi sudah melayangkan surat gugatan untuk uji meterill Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Mahkamah Konstitusi registrasi dengan nomor 447/PAN.MK/I/2012 tanggal 14 Januari 2012.
   Wawan berharap, BTN memberikan goodwill agar KPR FLPP versi BTN bisa berjalan, misalnya dengan bunga sama dengan FLPP meskipun BTN tidak untung, tetapi cash flow tetap berjalan,”katanya.
    Sementara itu, Direktur Pengembang Perumahan Pesona Rancaekek Indah, Diana Gustiana mengatakan saat ini proyek tetap berjalan tetapi pembayaran terhenti karena terganggu dengan system yang baru itu. “Bahkan hingga kinipun banyak konsumen saya yang tidak bisa melakukan akad kredit lantaran adanya kebijakan baru tersebut,” ungkap Diana. Edwandi

Read More

Mengkolaborasikan Kesenian Cina Dan Sunda

  Kirab Budaya Cap Go Meh 2012

Budi Hartono

 Bandung, INA-INA.  

      Kirab Budaya Cap Go Meh akan kembali dilaksanakan di Kota Bandung untuk yang kedua kalinya setelah pelaksanaan serupa pada tahun lalu. Pada pergelaran tahun 2012 ini, akan hampir sama seperti tahun sebelumnya. Yakni akan diramaikan oleh barongsai dan liong.
    Koodinator Panitia Kirab Budaya Cap Go Meh, Budi Hartono mengatakan bahwa Kirab Budaya Cap Go Meh tahun ini akan melibatkan 70 barongsai dan 30 liong. Pada pelaksanaanya, diperkirakan akan diikuti sekitar 7.000 peserta. Mereka berasal dari sejumlah kelompok kesenian Cina dan kelompok kesenian budaya Sunda. Dari luar kota pun akan turut meramaikan pagelaran Kirab Budaya Cap Go Meh ini. Sekitar tiga ribu berasal dari luar Jawa Barat dari 50 kelompok kesenian seperti Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Manado. Konsep kegiatan Kirab Budaya Cap Go Meh 2012 mengkolaborasikan kesenian Cina dan Sunda. Para peserta akan melakukan pawai atau arak-arakan dengan cara berjalan kaki, yang dimulai dari Vihara Dharma Ramsi Jalan Ibu Aisah, Kota Bandung. "Nanti juga akan ada liong terpanjang, yaitu sepanjang 50 meter. Nantinya akan ada pawai dan arak-arakan,” ucap Budi Hartono ketika ditemui seusai melakukan rapat Koordinasi di Aula Markas Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Jumat (3/2/12). Selengkapnya.................

Read More