TABLOID INDONESIA-INDONESIA: Anggota DPR Sering Bolos Sebaiknya Diganti: " Jakarta , INA-INA. Anggota DPR yang sering bolos sebaiknya diganti. Bagaimana tahu perkembangan persoalan, jika anggota D..."
24 July 2010
Anggota DPR Sering Bolos Sebaiknya Diganti
Jakarta , INA-INA.
Anggota DPR yang sering bolos sebaiknya diganti. Bagaimana tahu perkembangan persoalan, jika anggota DPR tidak hadir atau sering membolos, dan bagaimana bisa mengkritisi persoalan, bagaimana bisa memberikan argumen yang baik pada pembahasan rancangan undang-undang. Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo seusai diskusi di Jakarta, Sabtu.
Anggota DPR yang sering bolos sebaiknya diganti. Bagaimana tahu perkembangan persoalan, jika anggota DPR tidak hadir atau sering membolos, dan bagaimana bisa mengkritisi persoalan, bagaimana bisa memberikan argumen yang baik pada pembahasan rancangan undang-undang. Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo seusai diskusi di Jakarta, Sabtu.
Menurut Bambang, sanksi terhadap anggota DPR yang sering membolos sebaiknya diusulkan pimpinan DPR kepada partainya masing-masing untuk diadakan pergantian antar waktu agar memberikan efek jera. "Jika sanksinya berupa pemotongan gaji dan insentif saya kira belum memberikan efek jera.
Lebih lanjut Bambang mengatakan bahwa usulan agar dilakukan pergantian antar waktu (PAW) disampaikan pimpinan DPR setelah anggota DPR yang bersangkutan diberikan peringatan hingga tiga kali agar tidak sering membolos. Namun setelah diberikan tiga kali peringatan masih sering membolos, sebaiknya pimpinan DPR mengusulkan kepada partainya masing-masing untuk dilakukan pergantian antar waktu (PAW).
"Jika ada anggota DPR yang di-PAW karena sering membolos akan memberikan efek jera bagi anggota DPR lainnya, baik dari fraksi yang bersangkutan maupun dari fraksi lain," kata Bambang.
Masih menurut Bambang, usulan yang disampaikan Badan Kehormatan DPR akan anggota DPR yang sering membolos dilakukan pemotongan gaji, gagasan tersebut sudah cukup baik.
Anggota DPR bekerja, kata dia, digaji oleh rakyat yang dikelola negara. Usulan pemotongan gaji hingga 60 persen terhadap anggota DPR yang sering membolos masih ringan dan belum memberikan efek jera.
Karena anggota DPR periode 2010-2015 yang dipilih secara langsung, katan Bambang, secara ekonomi umumnya sudah mapan sehingga jika dilakukan pemotongan gaji hingga 60 persen, belum efektif dalam mengatasi persoalan.
Bambang juga mengusulkan, untuk mengetahui seorang anggota DPR hadir atau tidak di gedung DPR, pada rapat-rapat di fraksi, komisi, dan rapat paripurna, serta rapat di alat kelengkapan lainnya, sebaiknya diberlakukan sistem absensi sidik jari.
Dengan mengunakan absensi sidik jari, maka absensinya harus menggunakan sidik jarinya sendiri tidak bisa diwakili orang lain.
Menurut dia, sistem absensi di DPR selama ini masih model lama yakni menggunakan tandatangan, sehingga bisa ditandatangani oleh orang lain.Tim R
"Jika ada anggota DPR yang di-PAW karena sering membolos akan memberikan efek jera bagi anggota DPR lainnya, baik dari fraksi yang bersangkutan maupun dari fraksi lain," kata Bambang.
Masih menurut Bambang, usulan yang disampaikan Badan Kehormatan DPR akan anggota DPR yang sering membolos dilakukan pemotongan gaji, gagasan tersebut sudah cukup baik.
Anggota DPR bekerja, kata dia, digaji oleh rakyat yang dikelola negara. Usulan pemotongan gaji hingga 60 persen terhadap anggota DPR yang sering membolos masih ringan dan belum memberikan efek jera.
Karena anggota DPR periode 2010-2015 yang dipilih secara langsung, katan Bambang, secara ekonomi umumnya sudah mapan sehingga jika dilakukan pemotongan gaji hingga 60 persen, belum efektif dalam mengatasi persoalan.
Bambang juga mengusulkan, untuk mengetahui seorang anggota DPR hadir atau tidak di gedung DPR, pada rapat-rapat di fraksi, komisi, dan rapat paripurna, serta rapat di alat kelengkapan lainnya, sebaiknya diberlakukan sistem absensi sidik jari.
Dengan mengunakan absensi sidik jari, maka absensinya harus menggunakan sidik jarinya sendiri tidak bisa diwakili orang lain.
Menurut dia, sistem absensi di DPR selama ini masih model lama yakni menggunakan tandatangan, sehingga bisa ditandatangani oleh orang lain.Tim R
10 July 2010
Presiden SBY Minta Aparat Tindak Perusak Moral
Jakarta, INA-INA.
Aparat penegak hukum diminta bertindak jika ada perbuatan tidak terpuji, merusak nilai-nilai moral, agama dan kesusilaan serta melanggar hukum. Tragedi akhlak yang melanda sebagian dari masyarakat kita, seperti perilaku yang sangat menyimpang dan menodai nilai-nilai agama dan kesusilaan," hal tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan mengajak para orangtua benar-benar membimbing putra putrinya dengan akhlak yang baik. Presiden SBY menyampaikan hal tersebut saat menghadiri peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1431 Hijriyah. Hadir pada acara tersebut Menteri Agama Suryadharma Ali dan sejumlah menteri kabinet serta para Duta Besar negara sahabat dan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur, Imam Suprayogo, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (9/7/2010) malam.
Menurut SBY, manakala perbuatan tidak terpuji tersebut, merusak nilai-nilai moral, agama dan kesusilaan juga melanggar hukum dan ketentuan perundang-undangan. Itulah saya berharap aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara tegas dan penuh tanggung jawab. "Presiden SBY tidak merujuk kasus tertentu yang dianggapnya melanggar norma agama dan kesusilaan, tata nilai dan budaya yang luhur dari peradaban Islam harus terus diwariskan dan dikembangkan. Nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma-norma kehidupan bangsa yang mulia harus dijauhi," katanya.
SBY berharap kepada para guru, agar dapat mendidik murid-muridnya dengan norma dan nilai serta budi pekerti yang luhur. "Kepada para ulama dan pemimpin benar-benar mengarahkan umatnya agama dengan moral dan ahlak yang baik. "Jangan biarkan perilaku buruk dan merusak nilai-nilai agama, moral dan akhlak terus berkembang di tengah masyarakat kita." Tim R07 July 2010
Ketua Paguyuban Kades & Perangkat Desa Wahyu Manunggal Kab. Cilacap, Ahamad Khozan S.Ip
Siap Kerahkan Kades dan Perangkat Desa Ke Gedung DPR RI
Cilacap, INA-INA.
PADA rapat koordinasi antar pengurus Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa “Wahyu Manunggal” Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, selaku Ketua, Ahmad Khozan Sip., menyatakan, “Sikap Wahyu Manunggal tidak akan berbicara terlebih dahulu tentang program-program yang ditawarkan sama Parade Nusantara sebelum Parade Nusantara memenuhi janjinya akan mengegolkan RUU tentang desa untuk di sahkan menjadi Undang-undang tentang Desa,” elas Khozan Kades Salebu Kec. Majenang dibalai desa Kubangkangkung belum lama ini.
Khozan mengatakan,“ Pada prinsipnya Wahyu Manunggal siap mengerahkan anggotanya para kepala desa dan perangkat desa sebanyak-banyaknya manakala RUU tentang Desa tidak di sahkan menjadi UU tentang Desa. “ Cilacap akan datang dengan beribu ribu kades dan perangkat desa ke gedung DPR RI jakarta untuk bergabung dengan rekan-rekan lain se Indonesia dalam menyuarakan aspirasi agar RUU tersebut segera di tetapkan menjadi Undang-undang tentang desa” tegas Khozan.
Menurut Khozan, Pengaturan tentang desa saat ini terdapat dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dalam pelaksanaan selama beberapa tahun ini ternyata muncul beberapa lapis permasalahan. Pertama, UU No 32 Tahun 2004 belum secara jelas mengatur tata kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah daerah dan Desa. “ Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi luas yang dianut oleh UU No. 32/2004, pemerintah hanya menjalankan lima kewenangan, dan diluar lima kewenangan itu menjadi kewenangan daerah. “ ujar Khozan. selengkapnya............
Khozan mengatakan,“ Pada prinsipnya Wahyu Manunggal siap mengerahkan anggotanya para kepala desa dan perangkat desa sebanyak-banyaknya manakala RUU tentang Desa tidak di sahkan menjadi UU tentang Desa. “ Cilacap akan datang dengan beribu ribu kades dan perangkat desa ke gedung DPR RI jakarta untuk bergabung dengan rekan-rekan lain se Indonesia dalam menyuarakan aspirasi agar RUU tersebut segera di tetapkan menjadi Undang-undang tentang desa” tegas Khozan.
Menurut Khozan, Pengaturan tentang desa saat ini terdapat dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dalam pelaksanaan selama beberapa tahun ini ternyata muncul beberapa lapis permasalahan. Pertama, UU No 32 Tahun 2004 belum secara jelas mengatur tata kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah daerah dan Desa. “ Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi luas yang dianut oleh UU No. 32/2004, pemerintah hanya menjalankan lima kewenangan, dan diluar lima kewenangan itu menjadi kewenangan daerah. “ ujar Khozan. selengkapnya............
06 July 2010
Plt Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji : Pendidikan Sebagai Dasar Membentuk Karakter
Cilacap, INA-INA.
ANAK adalah harapan Bangsa untuk itu maju dan tidaknya suatu Nega-ra tergantung bagimana Bangsa dan Negara ini di kelola secara benar. Pendidikan adalah sebagai modal dasar utama dalam membentuk sifat karakter dan kepriba-dian anak, pendidikan dapat men-jadikan seseorang anak menjadi Beriman, Taqwa, Cerdas, Terampil, dan sehat,” ujar Tatto Suwarto Pamuji, Plt. Bupati Kabupaten Cilacap pada acara HUT IGTKI PGRI ke-60 se-Indonesia di Pendopo Wikayakusuma Cila-cap belum lama ini.
Dikatakan Tatto, “apalah arti-nya kita mempunyai kepandaian serta harta yang banyak tetapi akhlak kita tidak beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, “lanjut Tatto.
Acara yang dihadiri guru ter-sebut, diisi pula dengan pemberi-an bantuan pribadi Plt Bupati berupa uang sebesar Rp 5 juta bagi kepentingan pengembangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Cilacap. Rudi.
Dikatakan Tatto, “apalah arti-nya kita mempunyai kepandaian serta harta yang banyak tetapi akhlak kita tidak beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, “lanjut Tatto.
Acara yang dihadiri guru ter-sebut, diisi pula dengan pemberi-an bantuan pribadi Plt Bupati berupa uang sebesar Rp 5 juta bagi kepentingan pengembangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Cilacap. Rudi.
Ka Disdikpora Kab.Cilacap, Drs.Sutanto, M.M.Pd., :
Urgent Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Berbangsa dan Bernegara
Cilacap, INA-INA.
“ PANCASILA bukan masalah yang baru buat bangsa Indonesia dan saat Indonesia merdeka bangsa ini telah memilih Panca-sila sebagai dasar Negara. Dan Pan-casila menjadi sumber nilai funda-mental, pendorong bangsa untuk menuju cita-cita luhur kemerdekaan bangsa Indonesia, Ibarat sebuah rumah maka pancasila sebagai pondasi dasar dalam kerangka Dasar sebuah rumah yang sedang dibangun lebih lanjut sutanto mengatakan “ benar apa yang dikatakan Ir. Soekarno “ pada tanggal 1 Juni 1945 sudah sangat jelas dan tegas bahwa pancasila adalah Dasar negara sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia” ujar Drs. Sutanto,M.M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan OLahraga Kab. Cilacap pada saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional “Kilas Balik Perjuangan The Founding Father”, yang diselenggarakan Taruna Merah Putih Kab. Cilacap di Gedung Pemu-da Bercahaya Cilacap, beberapa waktu lalu. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah guru dan pelajar se- Kab. Cilacap. selengkapnya......................
Ketua DPC Taruna Merah Putih Kab. Cilacap, Abas Rosyadi S.Ip., :
Kembalikan Bangsa Ini Pada Cita-cita Kemerdekaan
Cilacap INA-INA.
REVOLUSI adalah satu kalimat yang tak terpisahkan oleh para leluhur kita dalam berjuang membebaskan negeri dari kolonialisme. Kata-kata yang membakar patriotism negeri ini selalu bergema diseluruh pelosok negeri. Seiring perjalanan waktu yang terus berjalan kalimat tersebut menjadi fosil purbakala yang terlantar tanpa museum di maind set generasi Muda kekinian, hal ini tentunya merupakan babak baru yang memperihatinkan karena “JAS MERAH “ Jangan sekali kali meninggalkan sejarah yang di sampaikan Bung Karno “ dalam era globalisasi seperti sekarang ini sudah mulai ditanggalkan dalam maindset generasi muda saat ini.” Tegas Abas Rosyid S.Ip., Ketua DPC Taruna Merah Putih Kab. Cilacap pada Seminar Nasional “Kilas Balik Perjuangan Founding Father” di Cilacap, belum lama ini. selengkapnya...........
Ketua DPRD Kab.Cilacap, H.Fran Lukman S.Sos
Seimbangkan Antara UU Wajib Belajar dan Bekerja
Cilacap, INA-INA.
TEPUK tangan serta sorak sorai para penonton menan-dai pertandingan persahabatan antara keluarga besar DPRD dan jajaran Polres Kabupaten Cilacap di Stadion Wijayakusuma Gumilir Cilacap, beberapa waktu lalu.
Diantara para pemain, hadir pula Ketua DPRD Cilacap H. Fran Lukman S.sos., yang dalam pertandingan tersebut harus berhadapan dengan Kapolres Cilacap. Pada babak pertama pasangan Ketua DPRD memenangkan pertandingan dengan perolehan angka 21-18 dan dilanjutkan pada babak ke dua yang dikahiri kemenangan tipis pasangan Ketua DPRD 21-20,” Saya dari sejak kecil sudah hobby dengan olahraga bulu tangkis atau badminton soalnya olahraga ini murah dan merakyat,” ungkap Fran.
Terkait konsep program pemerintah daerah dalam hal ini DPRD Kab. Cilacap yang sedang dilaksanakan, Fran menerangkan, Kabupaten Cilacap adalah pelopor SPP gratis, dan berobat gratis dan sebelumnya pemerintah pula telah mencanangkan UU Wajib Belajar dan UU Wajib Bekerja. Bila UU Wajib Bekerja ini, diterapkan maksimalnya dapat mengurangi angka peng-angguran terutama di Kab. Cilacap. Oleh karena itu, pemerintah harus mempunyai keseimbangan dalam pelaksanaan UU Wajib Belajar dan UU Wajib Bekerja,” jelas Fran.
Rudi
Diantara para pemain, hadir pula Ketua DPRD Cilacap H. Fran Lukman S.sos., yang dalam pertandingan tersebut harus berhadapan dengan Kapolres Cilacap. Pada babak pertama pasangan Ketua DPRD memenangkan pertandingan dengan perolehan angka 21-18 dan dilanjutkan pada babak ke dua yang dikahiri kemenangan tipis pasangan Ketua DPRD 21-20,” Saya dari sejak kecil sudah hobby dengan olahraga bulu tangkis atau badminton soalnya olahraga ini murah dan merakyat,” ungkap Fran.
Terkait konsep program pemerintah daerah dalam hal ini DPRD Kab. Cilacap yang sedang dilaksanakan, Fran menerangkan, Kabupaten Cilacap adalah pelopor SPP gratis, dan berobat gratis dan sebelumnya pemerintah pula telah mencanangkan UU Wajib Belajar dan UU Wajib Bekerja. Bila UU Wajib Bekerja ini, diterapkan maksimalnya dapat mengurangi angka peng-angguran terutama di Kab. Cilacap. Oleh karena itu, pemerintah harus mempunyai keseimbangan dalam pelaksanaan UU Wajib Belajar dan UU Wajib Bekerja,” jelas Fran.
Rudi
Sindy Syakir S.Ip M.Si Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Cilacap
Semenjak Kecil Bercita-Cita Jadi Presiden RI
Cilacap, INA-INA.
SINDY SYAKIR SIP MSi pria kelahiran sampang 1980,saat di temui di kantor kerjanya begitu ramah menemui Indonesia Indonesia dengan senyuman tutur sapa lalu mempersilahkan Indenesia Indonesai untuk masuk kedalam ruangan kerjanya.Pria yang tidak pernah mengira akan menjadi wakil ketua Badan kehormatan DPRD Cilacap. semenjak kecil jika ditanya sama orang orang di sekilingnya kalau besar SINDI ingin menjadi apa ? dia Selau Menjawab dengan lantan saya Ingin jadi PRESIDEN RI begitu ungkap sindi sewaktu kecil. “tuturnya kepada Indonesia-Indoensia” cita cita yang luhur dan mulai yang terucap dari SindY kecil yang sering di lontarkan kepada orang orang yang selalu menanyakan kepada-nya.orang -orang yang menanyakan selalu berbalik menasehati sindi kalau mau jadi presiden ? Sindi Harus Makan yang banyak biar sehat dan pidatonya kuat “ tutur Sindi sambil tersenyum. selengkapnya.................
Posts
