TABLOID INDONESIA-INDONESIA: Anggota DPR Sering Bolos Sebaiknya Diganti

TABLOID INDONESIA-INDONESIA: Anggota DPR Sering Bolos Sebaiknya Diganti: " Jakarta , INA-INA. Anggota DPR yang sering bolos sebaiknya diganti. Bagaimana tahu perkembangan persoalan, jika anggota D..."

Read More

Anggota DPR Sering Bolos Sebaiknya Diganti

         Jakarta , INA-INA.
        Anggota DPR yang sering  bolos sebaiknya diganti. Bagaimana tahu perkembangan persoalan, jika anggota DPR tidak hadir atau sering membolos, dan bagaimana bisa mengkritisi persoalan, bagaimana bisa memberikan argumen yang baik pada pembahasan rancangan undang-undang. Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo  seusai diskusi di Jakarta, Sabtu.

         Menurut Bambang, sanksi terhadap anggota DPR yang sering membolos sebaiknya diusulkan pimpinan DPR kepada partainya masing-masing untuk diadakan pergantian antar waktu agar memberikan efek jera. "Jika sanksinya berupa pemotongan gaji dan insentif saya kira belum memberikan efek jera.

          Lebih lanjut Bambang mengatakan bahwa usulan agar dilakukan pergantian antar waktu (PAW) disampaikan pimpinan DPR setelah anggota DPR yang bersangkutan diberikan peringatan hingga tiga kali agar tidak sering membolos. Namun setelah diberikan tiga kali peringatan masih sering membolos, sebaiknya pimpinan DPR mengusulkan kepada partainya masing-masing untuk dilakukan pergantian antar waktu (PAW).
"Jika ada anggota DPR yang di-PAW karena sering membolos akan memberikan efek jera bagi anggota DPR lainnya, baik dari fraksi yang bersangkutan maupun dari fraksi lain," kata Bambang.
         Masih menurut Bambang, usulan yang disampaikan Badan Kehormatan DPR akan anggota DPR yang sering membolos dilakukan pemotongan gaji, gagasan tersebut sudah cukup baik.
        Anggota DPR bekerja, kata dia, digaji oleh rakyat yang dikelola negara. Usulan pemotongan gaji hingga 60 persen terhadap anggota DPR yang sering membolos masih ringan dan belum memberikan efek jera.
         Karena anggota DPR periode 2010-2015 yang dipilih secara langsung, katan Bambang, secara ekonomi umumnya sudah mapan sehingga jika dilakukan pemotongan gaji hingga 60 persen, belum efektif dalam mengatasi persoalan.
         Bambang juga mengusulkan, untuk mengetahui seorang anggota DPR hadir atau tidak di gedung DPR, pada rapat-rapat di fraksi, komisi, dan rapat paripurna, serta rapat di alat kelengkapan lainnya, sebaiknya diberlakukan sistem absensi sidik jari.
Dengan mengunakan absensi sidik jari, maka absensinya harus menggunakan sidik jarinya sendiri tidak bisa diwakili orang lain.
         Menurut dia, sistem absensi di DPR selama ini masih model lama yakni menggunakan tandatangan, sehingga bisa ditandatangani oleh orang lain.Tim R

Read More

Presiden SBY Minta Aparat Tindak Perusak Moral

         Jakarta, INA-INA.

         Aparat penegak hukum diminta bertindak jika ada perbuatan tidak terpuji, merusak nilai-nilai moral, agama dan kesusilaan serta melanggar hukum. Tragedi akhlak yang melanda sebagian dari masyarakat kita, seperti perilaku yang sangat menyimpang dan menodai nilai-nilai agama dan kesusilaan," hal tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan mengajak para orangtua benar-benar membimbing putra putrinya dengan akhlak yang baik.

        Presiden SBY menyampaikan hal tersebut saat menghadiri peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1431 Hijriyah. Hadir pada acara tersebut Menteri Agama Suryadharma Ali dan sejumlah menteri kabinet serta para Duta Besar negara sahabat dan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur, Imam Suprayogo, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (9/7/2010) malam.

       Menurut SBY, manakala perbuatan tidak terpuji tersebut, merusak nilai-nilai moral, agama dan kesusilaan juga melanggar hukum dan ketentuan perundang-undangan. Itulah  saya berharap aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara tegas dan penuh tanggung jawab. "Presiden SBY tidak merujuk kasus tertentu yang dianggapnya melanggar norma agama dan kesusilaan, tata nilai dan budaya yang luhur dari peradaban Islam harus terus diwariskan dan dikembangkan. Nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma-norma kehidupan bangsa yang mulia harus dijauhi," katanya.

      SBY berharap kepada para guru, agar dapat mendidik murid-muridnya dengan norma dan nilai serta budi pekerti yang luhur. "Kepada para ulama dan pemimpin benar-benar mengarahkan umatnya agama dengan moral dan ahlak yang baik. "Jangan biarkan perilaku buruk dan merusak nilai-nilai agama, moral dan akhlak terus berkembang di tengah masyarakat kita." Tim R

Read More

Ketua Paguyuban Kades & Perangkat Desa Wahyu Manunggal Kab. Cilacap, Ahamad Khozan S.Ip

            Siap Kerahkan Kades dan Perangkat Desa Ke Gedung DPR RI

             Cilacap, INA-INA.

             PADA rapat koordinasi antar pengurus Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa “Wahyu Manunggal” Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, selaku Ketua, Ahmad Khozan Sip., menyatakan, “Sikap Wahyu Manunggal tidak akan berbicara terlebih dahulu tentang program-program yang ditawarkan sama Parade Nusantara sebelum Parade Nusantara memenuhi janjinya akan mengegolkan RUU tentang desa untuk di sahkan menjadi Undang-undang tentang Desa,” elas Khozan Kades Salebu Kec. Majenang dibalai desa Kubangkangkung belum lama ini.
            Khozan mengatakan,“ Pada prinsipnya Wahyu Manunggal siap mengerahkan anggotanya para kepala desa dan perangkat desa sebanyak-banyaknya manakala RUU tentang Desa tidak di sahkan menjadi UU tentang Desa. “ Cilacap akan datang dengan beribu ribu kades dan perangkat desa ke gedung DPR RI jakarta untuk bergabung dengan rekan-rekan lain se Indonesia dalam menyuarakan aspirasi agar RUU tersebut segera di tetapkan menjadi Undang-undang tentang desa” tegas Khozan.
              Menurut Khozan, Pengaturan tentang desa saat ini terdapat dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dalam pelaksanaan selama beberapa tahun ini ternyata muncul beberapa lapis permasalahan. Pertama, UU No 32 Tahun 2004 belum secara jelas mengatur tata kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah daerah dan Desa. “ Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi luas yang dianut oleh UU No. 32/2004, pemerintah hanya menjalankan lima kewenangan, dan diluar lima kewenangan itu menjadi kewenangan daerah. “ ujar Khozan. selengkapnya............

Read More

Plt Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji : Pendidikan Sebagai Dasar Membentuk Karakter

             Cilacap, INA-INA.

            ANAK adalah harapan Bangsa untuk itu maju dan tidaknya suatu Nega-ra tergantung bagimana Bangsa dan Negara ini di kelola secara benar. Pendidikan adalah sebagai modal dasar utama dalam membentuk sifat karakter dan kepriba-dian anak, pendidikan dapat men-jadikan seseorang anak menjadi Beriman, Taqwa, Cerdas, Terampil, dan sehat,” ujar Tatto Suwarto Pamuji, Plt. Bupati Kabupaten Cilacap pada acara HUT IGTKI PGRI ke-60 se-Indonesia di Pendopo Wikayakusuma Cila-cap belum lama ini.
            Dikatakan Tatto, “apalah arti-nya kita mempunyai kepandaian serta harta yang banyak tetapi akhlak kita tidak beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, “lanjut Tatto.
            Acara yang dihadiri guru ter-sebut, diisi pula dengan pemberi-an bantuan pribadi Plt Bupati berupa uang sebesar Rp 5 juta bagi kepentingan pengembangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Cilacap. Rudi.

Read More

Ka Disdikpora Kab.Cilacap, Drs.Sutanto, M.M.Pd., :

            Urgent Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Berbangsa dan Bernegara

             Cilacap, INA-INA.

           “ PANCASILA bukan masalah yang baru buat bangsa Indonesia dan saat Indonesia merdeka bangsa ini telah memilih Panca-sila sebagai dasar Negara. Dan Pan-casila menjadi sumber nilai funda-mental, pendorong bangsa untuk menuju cita-cita luhur kemerdekaan bangsa Indonesia, Ibarat sebuah rumah maka pancasila sebagai pondasi dasar dalam kerangka Dasar sebuah rumah yang sedang dibangun lebih lanjut sutanto mengatakan “ benar apa yang dikatakan Ir. Soekarno “ pada tanggal 1 Juni 1945 sudah sangat jelas dan tegas bahwa pancasila adalah Dasar negara sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia” ujar Drs. Sutanto,M.M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan OLahraga Kab. Cilacap pada saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional “Kilas Balik Perjuangan The Founding Father”, yang diselenggarakan Taruna Merah Putih Kab. Cilacap di Gedung Pemu-da Bercahaya Cilacap, beberapa waktu lalu. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah guru dan pelajar se- Kab. Cilacap. selengkapnya......................

Read More

Ketua DPC Taruna Merah Putih Kab. Cilacap, Abas Rosyadi S.Ip., :

Kembalikan Bangsa Ini Pada Cita-cita Kemerdekaan

           Cilacap INA-INA.

          REVOLUSI adalah satu kalimat yang tak terpisahkan oleh para leluhur kita dalam berjuang membebaskan negeri dari kolonialisme. Kata-kata yang membakar patriotism negeri ini selalu bergema diseluruh pelosok negeri. Seiring perjalanan waktu yang terus berjalan kalimat tersebut menjadi fosil purbakala yang terlantar tanpa museum di maind set generasi Muda kekinian, hal ini tentunya merupakan babak baru yang memperihatinkan karena “JAS MERAH “ Jangan sekali kali meninggalkan sejarah yang di sampaikan Bung Karno “ dalam era globalisasi seperti sekarang ini sudah mulai ditanggalkan dalam maindset generasi muda saat ini.” Tegas Abas Rosyid S.Ip., Ketua DPC Taruna Merah Putih Kab. Cilacap pada Seminar Nasional “Kilas Balik Perjuangan Founding Father” di Cilacap, belum lama ini. selengkapnya...........

Read More

Ketua DPRD Kab.Cilacap, H.Fran Lukman S.Sos

Seimbangkan Antara UU Wajib Belajar dan Bekerja

          Cilacap, INA-INA.

          TEPUK tangan serta sorak sorai para penonton menan-dai pertandingan persahabatan antara keluarga besar DPRD dan jajaran Polres Kabupaten Cilacap di Stadion Wijayakusuma Gumilir Cilacap, beberapa waktu lalu.
          Diantara para pemain, hadir pula Ketua DPRD Cilacap H. Fran Lukman S.sos., yang dalam pertandingan tersebut harus berhadapan dengan Kapolres Cilacap. Pada babak pertama pasangan Ketua DPRD memenangkan pertandingan dengan perolehan angka 21-18 dan dilanjutkan pada babak ke dua yang dikahiri kemenangan tipis pasangan Ketua DPRD 21-20,” Saya dari sejak kecil sudah hobby dengan olahraga bulu tangkis atau badminton soalnya olahraga ini murah dan merakyat,” ungkap Fran.
          Terkait konsep program pemerintah daerah dalam hal ini DPRD Kab. Cilacap yang sedang dilaksanakan, Fran menerangkan, Kabupaten Cilacap adalah pelopor SPP gratis, dan berobat gratis dan sebelumnya pemerintah pula telah mencanangkan UU Wajib Belajar dan UU Wajib Bekerja. Bila UU Wajib Bekerja ini, diterapkan maksimalnya dapat mengurangi angka peng-angguran terutama di Kab. Cilacap. Oleh karena itu, pemerintah harus mempunyai keseimbangan dalam pelaksanaan UU Wajib Belajar dan UU Wajib Bekerja,” jelas Fran.
Rudi

Read More

Sindy Syakir S.Ip M.Si Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Cilacap

Semenjak Kecil Bercita-Cita Jadi Presiden RI

        Cilacap, INA-INA.
       SINDY SYAKIR SIP MSi pria kelahiran sampang 1980,saat di temui di kantor kerjanya begitu ramah menemui Indonesia Indonesia dengan senyuman tutur sapa lalu mempersilahkan Indenesia Indonesai untuk masuk kedalam ruangan kerjanya.
        Pria yang tidak pernah mengira akan menjadi wakil ketua Badan kehormatan DPRD Cilacap. semenjak kecil jika ditanya sama orang orang di sekilingnya kalau besar SINDI ingin menjadi apa ? dia Selau Menjawab dengan lantan saya Ingin jadi PRESIDEN RI begitu ungkap sindi sewaktu kecil. “tuturnya kepada Indonesia-Indoensia” cita cita yang luhur dan mulai yang terucap dari SindY kecil yang sering di lontarkan kepada orang orang yang selalu menanyakan kepada-nya.orang -orang yang menanyakan selalu berbalik menasehati sindi kalau mau jadi presiden ? Sindi Harus Makan yang banyak biar sehat dan pidatonya kuat “ tutur Sindi sambil tersenyum.  selengkapnya.................

Read More

Tina Astari Ketemu Calon Suami di Organisasi

selengkapnya...........

Read More

Ariel Sudah Tanda Tangani BAP

 

Read More

Permintaan Ariel ke Luna Maya

Pagi buta, Luna Maya sudah mendatangi Mabes Polri. Luna mendatangi Mabes Polri sekitar pukul 05.30 WIB. Konon, kehadiran artis cantik itu untuk menjalani pemeriksaan.
Tapi, Luna tak mau membuang kesempatan. Dia menggunakan momen itu untuk mengunjungi Ariel yang sedang mendekam di tahanan Mabes.
Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Ariel dan Luna Maya, Boy Afrian Bondjol. Pengacara muda ini mengatakan Luna sedang menunggu kesempatan untuk menjenguk kekasihnya itu.
Dia tak lihat apakah yang dibawa Luna untuk pria yang dicintainya tersebut. Tetapi, Boy melanjutkan Ariel sempat mengajukan permintaan kepada Luna Maya.
"Dia nggak minta macam-macam. Dia minta didoakan saja. Dia minta ke Luna," kata Boy Afrian saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 28 Juni 2010.
Kasus video porno yang sedang membelit pria asal Bandung tersebut memang sangat menyita perhatian. Dan kasus itu pula telah membawa perubahan drastis dalam hidup Ariel. Jika biasanya dia dielu-elukan oleh para penggemar setianya. Kini, situasi yang berbeda didapat oleh pria tersebut. Tak ada lagi pujian yang diterima Ariel. Justru sebaliknya, pria berzodiak Virgo ini harus menerima hujatan, kata-kata pedas yang mungkin membuatnya sakit hati.
Dan Boy Afrian memaparkan situasi sulit yang kini sedang dirasakan Ariel membuat pria itu mengalami tekanan. Dan di sinilah peran Luna Maya sangat dibutuhkan pria tersebut sebagai seorang kekasih. "Ariel butuh dukungan moril saat ini," ucapnya lagi. (umi, VIVAnews )

Read More

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri Sebagai Tersangka

 Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan renovasi gedung kantor, wisma Duta Besar, Wisma DCM, dan rumah-rumah dinas KBRI di Singapura tahun 2003 sampai dengan 2004, pada hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan SP (Mantan Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri) sebagai tersangka.
      Berdasarkan hasil penyidikan dan fakta persidangan, ditemukan bahwa saat menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri, SP diduga telah melakukan permintaan dan penerimaan sejumlah uang terkait dengan usulan ABT yang akan digunakan untuk renovasi gedung kantor, wisma Duta Besar, Wisma DCM, dan rumah-rumah dinas KBRI di Singapura tahun 2003 sampai dengan 2004.
        Tersangka SP disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 5 ayat (2) dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
        Sebelumnya, dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tersangka atas nama MSH (Mantan Duta Besar RI untuk Singapura) dan E (Mantan Bendaharawan/Kepala Bagian TU KBRI Singapura).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi :

Johan Budi SP

Hubungan Masyarakat

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jl H Rasuna Said Kav. C-1- Jakarta Selatan

Telepon: (021) 25578300

Read More

Adul Abdul Latief : "Tiap Malam Ronda, Buat Momongan"

Menikah, Dapat Kado Kambing

         Komedian bertubuh mungil, Adul Abdul Latief (27) menggelar acara resepsi pernikahannya pada hari Minggu ( 27/6/2010 ) ini, di gedung HC, jalan Saco Ragunan, Jakarta Selatan.
          Di hari bahagianya ini, Adul menerima hadiah berupa seekor kambing dari teman-temannya di acara Wara-Wiri. Sontak saja, hadiah ini membuatnya semakin berseri-seri. Pernikahan antara Adul dan istrinya Azilia Nur Fatma (20) ini, mengusung konsep Betawi.
          Sebelumnya, pada 6 Juni 2010 lalu keduanya telah melangsungkan akad nikah. Pasangan Komeng dalam acara Wara-Wiri ini mengaku memang sengaja tidak mengundang media saat acara akad nikahnya. Sebab, ia ingin agar acara tersebut berlangsung sakral.
         "Akadnya berjalan lancar. Memang enggak dikasih tahu karena itu ekslusif buat acara Adul sendiri," ujar Adul, Jakarta, hari ini.
          Lalu, bagaimana perasaan Adul setelah menikah? "Tiap malam ronda, buat momongan. Jadi suami harus lebih bertanggungjawab lagi, karena nambah keluarga. Urusan momongan hajar bleh," kata Adul sambil tertawa.

Read More

Pelaksanaan Pembangunan SUS Gedebage Mengalami Kemajuan

             Bandung, INa-INA.
         Pembangunan Stadion Utama Sepakbola Gedebage, sampai dengan 20 Juni 2010 telah mencapai 1,6928% atau lebih cepat sekitar 0,0338% dari target semula. Hal tersebut terungkap pada saat rapat laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan SUS Gedebage di Pendopo, Pemkot Bandung, jalan Dalem Kaum 56, Rabu (23/6).
        Hadir dalam rapat tersebut Wali Kota Bandung, H. Dada Rosada, Ketua DPRD Kota Bandung, Erwan Setiawan, Wakil Wali Kota Bandung, Ayi Vivananda, dan sejumlah pejabat publik serta dari konsultan dan kontraktor pembangunan.
          Menurut konsultan pembangunan, meskipun pekerjaan mencapai target bahkan melebihi dari yang direncanakan, dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala seperti, cuaca yang tidak mendukung untuk membawa material ke lokasi, akses jalan ke lokasi hanya melalui cimencrang padahal kapasitas jalan tersebut terbatas, rencana melalui komplek adipura tidak bisa dilaksanakan, dan akses melalui tol KM 151 baru bisa dipakai sekitar pertengahan Juli.
     "Apabila akses KM 151 sudah bisa digunakan, kemungkinan besar pekerjaan pembangunan stadion ini dapat berjalan sesuai target bahkan mungkin lebih cepat", ujarnya.
      Berdasarkan laporan tersebut, Wali Kota Bandung, yang disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Bulgan Alamin, merasa lega karena pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang direncanakan. "Wali Kota Bandung merasa lega, karena pembangunan tersebut sesuai dengan apa yang direncanakan", ujarnya.
      Bulgan pun menuturkan, Wali Kota meminta kepada Dinas Pemakaman dan Pertamanan agar dapat menyiapkan dan menanam pepohonan di lokasi SUS Gedebage, sehingga pada saat pembukaan Stadion, pepohonan tersebut sudah besar-besar. "Coba pilih dari sekarang jenis pohonnya, apakah pohon pelindung, produktif, atau kombinasi keduanya, dan siapkan dari sekarang agar nanti kalau stadion sudah beres, pohonnya juga sudah besar", ungkapnya.
      Lebih lanjut dikatakannya, Dada pun berpesan agar kenyamanan penonton dapat diutamakan, mulai dari akses masuk, tempat duduk, sampai kamar kecil, dapat diperhatikan. "Jangan samapai mereka sudah membayar untuk menikmati pertandingan, tetapi kenyamanan mereka selama pertandingan terganggu", pungkasnya. Tim R

Read More

"Balita Merokok Bukti Kelalaian Pemerintah"

Jakarta, INA-INA        Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mengatakan bahwa hingga pertengahan tahun 2010 terdapat 6 kasus anak berusia 11 bulan, 2,5 tahun, dan 4 tahun yang kecanduan rokok, dari lima batang per hari hingga dua bungkus per hari. Dari anak balita perokok yang dipantau itu lama masa merokoknya sekitar 1,5–2 tahun. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) juga menunjukkan prevalensi perokok yang mulai merokok pada usia 5–9 tahun meningkat lebih dari 4 kali lipat sepanjang tahun 2001–2004. Sementara remaja usia 15–19 tahun meningkat hingga 144 persen selama tahun 1995–2004,' ujarnya.
            ”Fenomena [anak] balita merokok ini bukti kelalaian pemerintah dalam menjamin hak hidup dan tumbuh kembang anak. Padahal, anak-anak yang merokok ini membutuhkan perlindungan khusus,” ujarnya.
             Dari 6 kasus anak balita perokok itu, Komnas Perlindungan Anak kini tengah melakukan terapi pada anak balita yang kecanduan rokok bernama Al (2,5) dari Sumatera Selatan. Menurut penuturan ibunya, Al mulai merokok sejak usia 11 bulan. Al terbiasa merokok karena kerap bermain di lingkungan perokok. Kebiasaan Al sulit dihentikan karena setiap kali dilarang merokok Al akan menangis dan membenturkan kepala ke tembok. Tim R

Read More

Media Massa Harus Perhatikan Dampak Liputan Video Porno

          Jakarta, INA-INA.
         "Media massa, terutama televisi, harus sangat memperhatikan kondisi pemirsanya terkait dampak tayangan mengenai video cabul .  Media massa diminta harus memperhatikan dampak terhadap para pemirsanya dari peliputan tayangan video porno yang diduga dilakukan sejumlah artis," ujar Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers, Agus Sudibyo di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat.
           Menurut Sudibyo, karena media televisi adalah institusi sosial, maka publik berhak atas tayangan-tayangan televisi yang mengakomodasi kemajemukan nilai, kultur, dan budaya bangsa Indonesia.
          Lebih lanjut Sudibyo menjelaskan bahwa publik juga berhak atas tayangan televisi yang berkualitas, aman untuk anak-anak, remaja, tidak bisa gender, mengakomodasi semangat pluralisme dan "ramah keluarga". Dalam konteks tayangan video cabul, media harus berempati misalnya kepada para orang tua dan guru yang panik terhadap dampak video cabul itu kepada anak-anak mereka," katanya.
         Selain itu, Dewan Pers juga meminta komunitas pers agar secara konsisten menempatkan ruang media sebagai ruang publik sosial untuk mendiskusikan hal yang benar-benar penting dan relevan untuk kepentingan publik. Ruang publik media, harus dihindarkan dari perbincangan atau perdebatan yang terlalu jauh memasuki ranah privat atau domain keintiman pribadi seseorang tanpa memperhatikan relevansi untuk kepentingan publik," tegas Dewan Pers.

      Sudibyo juga mengatakan bahwa komunitas pers juga diminta memperhatikan bahwa pemberitaan media yang berlebihan dapat digunakan beberapa pihak untuk membenarkan sejumlah pendapat seperti "kebebasan pers di Indonesia memang telah kebablasan".
       Sementara itu, Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengingatkan bahwa meski kini adalah era keterbukaan informasi publik, tetapi terdapat juga hak privasi seseorang.
       "Baik UUD 1945 maupun tatanan demokrasi kita juga memperhatikan hak privasi tersebut," katanya.
        Mantan Ketua Mahkamah Agung itu juga mengemukakan bahwa kemerdekaan pers juga harus disertai dengan tanggung jawab dalam mengemban nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat.Tim R

Read More

"Tayangan Pornografi 

Diduga Siswa SMP Garut "

 

           Garut, INA-INA. 

           Malu dan terpukul, atas beredarnya tayangan Pornografi, yang diduga dilakukan oleh pasangan siswa SMP di daerahnya. Hal tersebut diungkapkan Bupati Garut, Aceng H.M Fikri.
            Menurut Aceng, bahwa ini menyangkut kondisi moralitas pelajar, meski dipastikan tak seluruh pelajar berperilaku demikian namun jika terbukti benar, perbuatan itu mencoreng dunia pendidikan, tegasnya.
           Aceng menginstruksikan, seluruh lembaga pendidikan agar meningkatkan kualitas pengawasan dan pengamanan semua anak didiknya. ”Peristiwa tersebut, sangat memukul kita yang berada di kota santri dan ulama, jika memang peristiwanya terjadi, harus menjadi bahan instrospeksi bagi kita semua, ulama dan para orang tua,” kata Bupati. 

            Meski, peristiwa di Garut ini, merupakan potret kecil dari peristiwa serupa yang menjadi perhatian khalayak banyak, tetapi tetap diperlukan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pengawasan dan bimbingan moral kepada generasi yang akan datang khususnya pelajar.
           Kabag Bina Mitra Polres setempat, Kompol Bambang Sugito menegaskan, peredaran adegan pornografi tersebut, belum tentu pelakunya pelajar SMP sehingga pihaknya kini menjalin koordinasi dengan Dinas Pendidikan.
          Jika terbukti, maka pemeran atau pelaku termasuk yang mengontribusikan tayangannya, akan dijerat psl.36 Undang-Undang Nomor.44/2008 Tentang Pornografi.
         Kepolisian juga akan mengundang petugas penjual karcis di lapangan Merdeka Keerkhoof, karena diduga adegan mesum pasangan remaja itu, dilakukan di samping tembok Wisma Atlet, katanya.
          Selain itu, akan semakin gencar dilaksanakan swiping telefon genggam para pelajar, pada setiap sekolah di Kabupaten Garut.
          Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Oon Suhendar, SH juga menegaskan, tengah gencar menyelidiki kasus itu, yang diperkirakan berlangsung pada siang hari bolong, sedangkan kapan berlangsungnya masih diselidiki, termasuk jika perlu mendatangkan akhli ”IT”. Tim R

Read More

DPR DESAK PEMERINTAH PRIORITASKAN KEBUTUHAN GAS DALAM NEGERI

               Jakarta, INA-INA. 

         Rapat Gabungan Komisi Dengan Pemerintah, DPR RI mendesak Pemerintah memprioritaskan kebutuhan gas industri dalam negeri dan mengatasi kelangkaan pasokan gas. Pemerintah dinilai mementingkan ekspor gas untuk mencari devisa dibandingkan memenuhi kebutuhan gas domestik.

            Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI, Aria Bima dalam Rapat Kerja Gabungan antara Komisi IV, VI dan VII dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mendag Mari Elka Pangestu, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, Menteri Perindustrian MS Hidayat dan Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Rabu (16/6/2010) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

            Aria Bima ingin mengklarifikasi pernyataan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh dalam sebuah pertemuan di Bandung. "Saya ingin mengklarifikasi pernyataan bapak dalam sebuah pertemuan di Bandung. Waktu itu bapak bilang lebih baik petani diberikan subsidi langsung bukan subsidi pupuk dan gas kita lebih baik diekspor ke luar negeri biar dapat devisa yang besar," ujar Aria.

            Aria menilai kebijakan tersebut salah kaprah, mengingat keberadaan gas bumi di tanah air memiliki nilai strategis yang bisa menggerakkan industri di tanah air dan bisa menyerap tenaga kerja. Selain itu, gas juga sangat diperlukan untuk pengoperasian pabrik pupuk dan pembangkit listrik.

            "Ekspor gas dijadikan sumber devisa itu di nomor duakan bahkan di nomor lima kan. Sektor industri kita butuh dukungan pemerintah untuk bersaing dalam ACFTA," jelas anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP)  itu.

            Untuk itu, ia meminta kepastian dan komitmen sebagai Menteri teknis yang mengurusi soal gas agar lebih mengutamakan gas untuk domestik. "Saya minta Menko perekonomian terutama Menteri ESDM kalau mau untuk devisa, bereskan dulu internalnya karena saat ini kita masih kekurangan gas," paparnya.

            Anggota Komisi VII Sutan Batugana mengingatkan Pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil keputusan penanganan Blok Gas Donggi-Senoro. Dia meminta Menko Perekonomian agar segera menyelesaikan persoalan gas yang nasibnya terkatung-katung.

            Dia mengatakan Pemerintah memang belum memutuskan nasib dari blok gas Donggi-Senoro. Bahkan, menjadi kontroversi. Alasannya, jika sebagian besar gas diekspor, maka industri dalam negeri akan berteriak karena kekurangan gas. Namun, belakangan pemerintah berniat mengalokasikan 70 persen gas untuk ekspor dan 30 persen untuk domestik.

            Sutan Batugana meminta nasib gas Donggi-Senoro bisa segera diselesaikan agar nasibnya tidak jelas seperti beberapa perusahaan di Aceh. Menurut dia, sungguh miris di tempat yang ada gas tapi industri yang berdekatan justru kesulitan gas.

            Dalam Rapat itu Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengemukakan, kekurangan pasokan gas yang terjadi di Indonesia saat ini terjadi akibat kurangnya infrastruktur yang dimiliki. "Ini terjadi terutama di Sumatra dan Jawa," ujar Hatta. Karena itu, selesainya terminal apung LNG di 2011 diharapkan bisa menjadi salah satu solusi persoalan ini.

            Selain itu, Hatta meminta seluruh pihak untuk mau melibatkan suplai dan permintaan dalam hal perhitungan neraca pasokan. Sebab, jika pengukuran neraca hanya dilihat dari kebutuhan, pasti neraca akan menjadi defisit terus. "Kita harus tetap bicarakan energy mix (bauran energi), pasti akan diatur demand and suplai dengan penggunaan energi lain selain migas," ujar Hatta.

            Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh menambahkan, neraca gas harus dipahami dengan menghitung permintaan gas yang sudah diikat kontrak (contracted demand gas) dengan jumlah pasokan pasti (projected supply). Sebab, pengembangan lapangan gas baru bisa dilakukan setelah kontrak diikat. "Dalam jangka panjang, betapapun kita terus meningkatkan pasokan, tapi kalau tidak dimanage, kita akan selalu terperangkap pada posisi defisit gas. Makanya kita sesuaikan kebutuhan sambil membangun infrastruktur transmisi dan mengembangkan cadangan di lapangan-lapangan baru," ujar Darwin.

            Rapat Gabungan yang berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 15.15 WIB itu, sepakat untuk segera merevisi UU No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Pansus BBM. 

            Dalam upaya mengatasi kelangkaan pasokan gas untuk kebutuhan industri dalam negeri, rapat gabungan komisi mendesak pemerintah segera membuat rencana aksi atau langkah-langkah kebijakan prioritas, antara lain seperti Donggi Senoro, Masela dan Natuna D-Alpha serta renegosiasi kontrak penjualan gas ke luar negeri, percepatan produksi lapangan-lapangan baru serta pengembangan Coal Bed Methane (CBM).

            Selanjutnya, dalam upaya menghubungkan antara pusat-pusat sumber gas yang berada jauh dari pusat konsumen, Rapat Gabungan Komisi meminta pemerintah membuat rencana aksi untuk segera membangun infrastruktur khususnya jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi serta LNG receiving terminal dan CNG.

            Untuk mengurangi disparitas harga gas domestik dan harga di pasar internasional Rapat Gabungan Komisi meminta pemerintah agar membuat kebijakan harga gas (pricing policy) gas dalam negeri agar industri dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Tim R

Read More

RAPBN 2011 USULKAN 

KENAIKAN GAJI PNS 10 PERSEN

          Jakarta, INA-INA.

          Ketua Badan Anggaran Harry Azhar Azis melaporkan hasil pembicaraan RAPBN 2011 pada Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, Kamis (17/6).
Harry menerangkan RAPBN 2010 menganggarkan kenaikan gaji pokok PNS dan Polri sebesar 10 persen untuk tahun 2010, pemberian gaji 13 dan penyediaan remunerisasi bagi departemen dan kementerian serta gaji pensiunan.
         Harry mengatakan, bahwa RAPBN pendahuluan 2011 pertumbuhan ekonomi diprediksi berada dikisaran 6.1-6.4 persen, sementara target inflasi ditargetkan 4.9-5.3 persen. “Untuk SBI 3 Bulan 6.2-6.5 persen, harga minyak sebesar 75-90 US dollar perbarel, lifting minyak 960-975 ribu barel perhari,”katanya saat melaporkan hasil pembicaraan RAPBN 2011 kepada paripurna, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung.
        Menurut Harry, arah kebijakan fiskal 2011 diarahkan kepada sektor pembangunan kesejahteraan, demokrasi dan penegakan hukum. “kebijakan fiskal 2011 berorientasi dalam kesejahteraan rakyat, yaitu pro growth, pro job, pro poor,”paparnya.
Terkait Kebijakan subsidi pupuk, terang Harry, DPR mendorong terciptanya ketahanan pangan sehingga harga eceran tertinggi tidak mengalami kenaikan, sementara untuk subsidi benih tetap dianggarkan. Tim R

Read More