-
Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, Danjen Kopassus Terima Sertifikat Rekor MURI Terjun Freefall Membawa Bendera Terbesar
Batujajar ,Indonesia-Indonesia.com Komando Pasukan Khusus (Kopassus) berhasil mendapat penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (REKOR MURI ) dengan mengibarkan bendera Merah Putih terbesar di dunia secara melayang
-
Kodam III/Siliwangi Terima Tiga Ambulance Dari BRI
Bandung, Indonesia-Indonesia.com Direktur Layanan BRI Osbal Saragih menyerahkan tiga unit kendaraan Ambulance kepada Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono bertempat di Makorindam III/Siliwangi
-
GTKI Sumbar Adakan Pelatihan Kompetensi Guru dan Kepala TK Se-Sumbar
IGTKI Sumbar sebagai organisasi penyelenggara melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi guru dan kepala taman kanak-kanak yang berkarakter, kreatif, inovatif dan profesional
-
Kolonel Asep Rahman Taufik Peduli Lestarikan Lahan Kritis Punclut
Bandung, Indonesia-Indonesia.Com Lahan kritis di punclut semakin memprihatinkan.sebagai resapan air wilayah KBU ini menjadi perhatian dan bidikan Dansektor 22 dengan menanam 1500 bibit pohon 41 jenis tanaman.Sabtu
-
Pusat Budaya Sumedang Larang
Sumedang,Indonesia-Indonesia.com . Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil ,berencana akan membangun PUSAT BUDAYA SUMEDANG LARANG, akan dibangun di tahun 2019 ini di Batswamp Hill alias Bukit Ranca Kalong
08 August 2015
Atas kerja kerasnya Wali Kota Bandung, M Ridwan
07 August 2015
"Sebagian Besar PKL Dari Luar Kota Bandung"
Ketika menyusuri jalan Jamika Wali Kota bersama rombongan sempat berhenti untuk mengecek pengangkutan sampah di jalan tersebut.
Ketika di jalan otista dekat pintu masuk kawasan tegallega, Wali Kota Bandung, melakukan sidak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sepanjang jalan tersebut.
06 August 2015
20 Saksi Telah Diperiksa Terkait Penyalahgunaan SKTM
“Sebelumnya kami telah melakukan pemeriksaan terhadap RT, RW, dan lurah untuk sebagai saksi. Sekarang kita sudah sampai ke Kadisdik Kota Bandung untuk diperiksa juga sebagai saksi,” ujar Ngajib di Markas Polrestabes Bandung, Jalan Jawa, Selasa (4/8).
Selain kadisdik dan aparat kewilayahan, lanjut Ngajib, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap Kabag Hukum Pemerintah Kota Bandung dan tiga kepala sekolah di tingkat SMP dan SMA. Adapun ketiga kepala sekolah itu diperiksa lantaran sekolahnya disinyalir terdapat murid yang masuk dengan SKTM yang dipalsukan datanya.
05 August 2015
Diduga Untuk Biaya Operasional Kasat “Oknum Satpol PP Kota Bandung Potong Anggaran Kegiatan 5 Persen”
“Hembusan tak sedap menimpa Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung”. Diduga anggaran setiap kegiatan dan pengadaan barang Satpol PP Kota Bandung dipotong 5 persen oleh oknum berinisial “R” sebelum menjabat sebagai Kasubag Kepegawaian dan saat ini Kasubag Umum Satpol PP Kota Bandung. Anggaran 5 persen ini adalah buat biaya operasional Kasatpol PP, pemotongan anggaran ini sangat berbahaya, kalo sampai ketahuan KPK,” ungkap sumber Indonesia-Indonesia yang enggan ditulis jati dirinya.
Menurutnya, biaya operasional Kasatpol PP ini sudah ada pos anggarannya, kenapa dipotong lagi dari anggaran setiap kegiatan, kalo sampai kejati tahu, bisa rame. Kalo ngga' salah, tahun 2015 ini, "R" sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 15 kegiatan di Satpol PP Kota Bandung, seperti pengadaan alat Tulis Kantor (ATK), pengadaan komputer, dan kegiatan lainnya. Bahkan untuk mensiasati supaya anggaran APBD yang dialokasi untuk Satpol terserap, diberlakukanlah waktu kerja 24 jam yang dibagi dalam 3 shif. Malam hari itu, kebanyakan tindakan kriminal hukum pidana, tugasnya pihak kepolisian. Dalam hal ini, Satpol PP untuk apa ditugaskan dimalam hari, ngga mungkin dong menertibkan PKL dimalam hari, ini kan sangat jelas untuk menghamburkan anggaran yang ada, " ungkapnya.
Kepala Satpol PP Kota Bandung, Eddy Marwoto ketika di konfirmasi Indonesia-Indonesia mengenai hal tersebut nggan memberikan komentar, ia berdalih saya sibuk mau rapatnya, silahkan aja ke Bu “R” ucapnya ditemui dikantor Satpol PP Kota Bandung, Selasa, (04/8).
Sementara itu, Kasubag Umum Satpol PP Kota Bandung berinisial “R” tidak bersedia dikonfirmasi mengenai hal tersebut, silahkan aja ke Bapak Sekretaris, kata Stafnya, Indra, tapi Bapak Sekretarisnya saat ini ada ditempat," ungkap Indra.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Komputer, Satpol PP Kota Bandung, Iwan, membantah adanya pemotongan 5 persen dari anggaran dalam pengadaan komputer. Saya sebagai PPTK pengadaan komputer di tahun 2015 sebanyak 7 unit, merek Lenovo. Memang dalam pengadaan komputer ini, ada perbandingan harga antara toko yang satu dan toko lainnya, dan kita mengambil harga yang termurah, dan tidak ada pemotongan dalam pengadaan komputer ini. Ketika ditanya berapa anggaran pengadaan komputer, Iwan tidak tahu, saya harus lihat dulu arsip pengadaan komputer, kerjaan banyak saya banyak bukan ini aja, saya kurang tahu berapa anggarannya, apalagi mengenai pengadaan ATK," dalih Iwan. (04/8). Jerry/Edwandi
04 August 2015
Distarcip Kota Bandung "Bingung" Obyek Yang Disegel
Bandung, INA-INA.
Bangunan bengkel, perkantoran dan mess sopir Depot Pertamina Ujungberung milik PT. Pertamina Patra Niaga yang terletak di Jalan Soekarno Hatta diduga tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Apalagi lokasi yang dijadi-kan bangunan merupakan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai resapan air untuk mengatasi banjir disekitarnya. Hal tersebut diung-kapkan salah seorang warga masyarakat sekitar depot Pertamina Ujungberung yang tidak mau ditulis jati dirinya.
Menurutnya, masalahan izin bangunan di kota Bandung sudah seperti benang kusut. Bahkan Dinas Bangunan Dan Cipta Karya Kota Bandung sudah mengetahui permasalahan ini berdasarkan laporan warga sekitar.
12 February 2015
“Kejari Subang Diminta Usut Tuntas Dugaan Penyelewengan Dana ADD Cipeundeuy
Korupsi merupakan musuh bagi setiap Negara di dunia. Korupsi yang telah mengakar akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan disuatu negara. Ketidakberhasilan pemerintah memberantas korupsi akan semakin melemahkan citra pemerintah dimata masyarakat. Dalam pelaksanaannya dapat terlihat dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan di negara Indonesia tercinta ini.
Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu juga dapat mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun disalurkan pemerintah salah satu tujuannya guna menunjang roda pemerintahan desa serta untuk pembangunan infrastruktur desa.
22 November 2014
"Dirut Telkom Arief Yahya Diduga Terlibat"
Arief Yahya - Dirut PT. Telkom |
WALAUPUN Langit Terbelah Menjadi Dua, Pemberantasan Korupsi harus tetap dilaksanakan. Berbagai korupsi tetap terjadi di berbagai instansi, terutama di Perusahaan plat merah dengan berbagai modus. Dugaan Penyimpangan juga terjadi di PT. Telkom Indonesia Tbk, yang dipertanyakan oleh massa yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) melakukan aksi di depan kantor pusat PT Telkom Indonesia Tbk. Kehadiran Kamerad ini untuk memprotes akuisisi saham PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk (TBIG) oleh PT Telkom Indonesia Tbk.
Presidum Kamerad, Haris Pertama mengatakan akuisisi 13,7 persen saham minoritas TBIG dengan tukar guling 100% saham Mitratel merupakan keputusan illegal karena tanpa persetujuan pemerintah dan DPR. “DPR pernah menyampaikan penolakannya terhadap rencana akuisisi TBIG, yang dinilai sangat merugikan Negara,” kata Haris dalam orasinya, Kamis (30/10) lalu.Mencurigai adanya dugaan korupsi dalam akuisisi tersebut, Kamerad dalam aksi unjuk rasa menuntut KPK mengusut dugaan korupsi di Telkom. Kata dia, akuisisi ini berpotensi merugikan Negara puluhan triliun rupiah.
“Aksi korporasi Telkom ini merupakan tindakan nekat Dirut Telkom Arief Yahya kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata, dilakukan saat pemerintah sedang masa transisi, melanggar hukum, merugikan Negara, dan membahayakan ketahanan nasional, terutama ketahanan informasi dan telekomunikasi. Harus dibatalkan dan diusut secepatnya,” kata Haris.
04 November 2014
01 April 2014
Pemkot Bandung Tebang Pilih Dalam Penegakkan Perda
Bandung, INA-INA.
LEMAHNYA pengawasan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) Kota Bandung sehingga Base Transceiver Station (BTS) ilegal berdiri kokoh diwilayah Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung. BTS milik PT. Naragita ini belum memiliki IMB, tapi pembangunannya sudah mencapai 100 persen. Desas desus dilapangan beberapa oknum dinas terkait diduga menerima uang pelicin, sehingga enggan untuk menertibkan pembangunan BTS tersebut.
Lurah Cisarenten Endah, Farida ketika dikonfirmasi Indonesia-Indonesia mengatakan bahwa keberadaan BTS disepadan sungai jelas melanggar Perda, tapi PT. Naragita sudah melakukan
22 June 2013
DPD APERSI Jabar Dukung Eddy Ganefo Sebagai Ketum DPP APERSI Masa Bhakti 2013- 2016
Dra.Hj. Ainoor Kardiman |
Meski berpolemik, Munas IV APERSI kembali digelar di Pontianak menetapkan Eddy Ganefo sebagai Ketua Umum DPP APERSI Periode 2013-2016. Pada hari yang sama Munas IV APERSI juga dilaksanakan di hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu (19/6) mentapkan Anton R. Santoso sebagai Ketum APERSI tahun 2013-2016.
Ketua DPD Apersi Jawa Barat, Dra.Hj. Ainoor Kardiman yang hadir pada Munas IV APRESI di Pontianak ketika dihubungi Indonesia-Indonesia menyatakan bahwa DPD APERSI Jawa Barat bersama 17 DPD lainnya mendukung dan memilih Eddy Ganefo sebagai Ketua Umum DPP APERSI Masa Bhakti 2013 – 2016.
06 June 2013
Ketua DPD APERSI Jabar, Dra.Hj. Ainoor Kardiman :
“Fokus MBR, Sulitnya Proses Perizinan Penghambat Percepatan Pembangunan”
Dra.Hj. Ainoor Kardiman |
Bandung, INA-INA.
Ketua DPD Asosiasi Pengembang dan Perumahan Seluruh Indonesia (DPD APERSI) Jawa Barat, Dra.Hj. Ainoor Kardiman mengatakan bahwa kami masih berpikir bagaimana 1,3 juta jiwa warga di dalam negeri dapat memiliki perumahan. Sulitnya proses perizinan menjadi ancaman utama eksistensi pengembang perumahan. Kondisi ini diyakini bakal menjadi penghambat dalam upaya percepatan pembangunan. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, bakal menjadi ancaman serius dalam mendorong pertumbuhan pembangunan. Kami berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kab/Kota dapat memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan bagi pengembang perumahan,” harap Hj. Ainoor.
20 March 2013
08 March 2013
Kepala KUA Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung Iwan MisbahH.M.Ag
Iwan MisbahH.M.Ag |
05 March 2013
"Hapus Pungli Di KUA"
Maka segala tarikan biaya yang dilakukan di luar ketentuan jelas merupakan pungli yang oleh Irjen Kemenag sendiri disebutkan angkanya bisa mencapai 1,2 Trilun per tahun.
Tak hanya itu hasil survei integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kementerian/lembaga dan BUMN di sektor pelayanan publik, juga mengungkap bahwa layanan di Kantor Urusan Agama sangat buruk. Dari hasil Survei Integritas Sektor Publik tahun 2012 ini, layanan Administrasi Pernikahan KUA Kementerian Agama mendapat nilai terendah di unit layanan vertikal.
Soal pungli dan rendahnya kinerja pelayanan publik ini pun membuat para kepala KUA dari beragam propinsi merasa gerah. Mereka pun menuangkan uneg-uneg mereka di ruang Rapat Pleno PKS, Kamis (28/2) saat digelar Diskusi Terbuka bertema “Hapus Pungli di KUA”.
“Kami tidak terima disebut melakukan pungli,” tegas Kepala KUA Senen.
“Kami sungguh merasa terpojok dengan sebutan menerima pungli ini,” ujar Kepala KUA Kepulauan Riau. “Kalau kami juga dianggap berkinerja rendah dalam melakukan pelayanan publik, saya paparkan bahwa kamilah satu-satunya instansi yang justru “tunduk” dengan kemauan masyarakat. Jadwal nikah, tempat nikah, kami yang ikuti kemauan masyarakat,” paparnya lebih lanjut.
Tak sedikit pula yang memaparkan betapa luasnya tugas yang mereka emban sementara anggaran yang tersedia sangat minim sebagaimana dicontohkan kepala KUA dari Kalimantan Selatan. Di sana, satu Kepala KUA harus melayani sekitar 300 ribu penduduk, sehingga harus dibantu oleh petugas pencatat nikah yang kesemuanya tidak bergaji. Biaya nikah yang ditetapkan 30 ribu. Namun biaya perjalanan ke satu tempat nikah bisa mencapai 200 ribu rupiah, sementara di tempat pernikahan mereka seringkali juga harus menjadi penceramah, pendoa, wali hakim hingga pembawa acara.
“Apakah kami harus menutup layanan pada hari Sabtu, Ahad, hari libur pun permintaan di luar jam kerja? Kami harus bagaimana?” itu simpulan uneg-uneg yang terungkap.
Ledia Hanifa selaku wakil pimpinan PKS menegaskan bahwa diskusi terbuka yang menghadirkan narasumber Prof. Abdul Djamil (Dirjen Bimas Islam Kemenag), Moch. Jasin (Irjen Kemenag), M.Chairul Anwar (Komisioner Ombudsman), Aida Ratna (Litbang KPK) dan HM Nasir Djamil dari Poksi VIII FPKS ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menuding atau menghakimi salah satu pihak, tetapi justru untuk mencari solusi perbaikan di masa datang.
Kita memahami bahwa tugas dan fungsi KUA sangat banyak sementara anggarannya minim, lanjut Ledia. “Namun hal itu tidak menyebabkan kita boleh menutup mata atas temuan pungli di KUA dan hasil survei KPK soal rendahnya integritas layanan publik KUA,” jelas anggota komisi VIII FPKS ini mengenai alasan PKS menggelar acara ini.
Masalah yang muncul harus ditangani. Begitu pula masyarakat yang akan menikah tidak boleh sampai terbebani dengan biaya administrasi pernikahan yang tinggi. Namun, KUA termasuk para pegawainya tidak bisa juga dibiarkan terjebak dalam kondisi “terpaksa pungli”, dimana mereka harus memberikan pelayanan publik dalam urusan pernikahan tetapi tidak memperoleh anggaran memadai untuk mampu berkhidmat secara maksimal.
Karena itu FPKS lantas memberikan solusi untuk menggratiskan biaya nikah sebagaimana KTP dan Akta Lahir. Biaya operasional KUA yang selama ini hanya dua juta sebulan pun selayaknya ditingkatkan, setidaknya menjadi 20 juta sebulan.
“Kalau puskesmas punya BOK, Bantuan Operasional Kesehatan, KUA pun layak mendapat Bantuan Operasional KUA yang diperuntukkan secara jelas untuk menunjang operasional KUA di luar gaji, honor dan penyediaan fasilitas sarana prasarana KUA.”
04 March 2013
“SMPN 25 Kota Bandung Pungut Uang Pemantapan Rp. 400 Ribu”
Miris dengan adanya pihak seko-lah yang melakukan pungutan uang pemantapan menjelang ujian nasional (UN) terhadap orangtua atau wali siswa. Salah seorang orangtua siswa berinisial “UA” mengeluhkan adanya pe-mungutan uang pemantapan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 25 Kota Bandung sebesar Rp. 400.000,-. Pasalnya, penentuan besaran biaya pemantapan tersebut dilakukan tanpa melalui musyawarah orang tua murid. Biaya pemantapan tersebut disampaikan oleh wali kelas ketika mengambil rapor semester.
“UA” merasa kecolongan, awal-nya anak saya minta uang sebesar Rp. 400.000,- untuk membayar biaya pe-mantapan, saya tidak hiraukan, karena takut, anak saya minta ke Ibunya, dan dikasihlah uang untuk pemantapan tersebut.
“UA” gemas dengan perlakuan pi-hak sekolah yang sudah semena-mena melakukan pungutan uang pemanta-pan sebesar Rp.400. 000,-. Uang sebesar ini sangat memberatkan orang tua siswa.
Menurutnya, biaya untuk pemantapan belajar bagi siswa kelas IX guna menghadapi UN sangat memberatkan. Pasalnya, besarnya biaya pemantapan itu tidak sejalan dengan program pemerintah yang menggratiskan biaya sekolah. Semua orang tua kecewa, kenapa SMPN 25 Kota Bandung harus minta uang sebanyak itu kepada orang tua murid, lebih baik sepanduk yang bertuliskan sekolah SMPN 25 Gratis, tidak dipungut biaya dicabut saja,” ujar “UA”.
Bahkan orang tua siswa terse-but merencanakan akan meng-adukan permasalahan ini kepada DPRD Kota Bandung, surat pernyataannya sudah kita buat,” kata US sambil melihat surat pernyataan yang sudah dibikin kepada Indonesia-Indonesia. Kalau di biarkan begini terus, nantinya pasti ada lagi pungutan-pungutan lain.
Salah seorang siswi SMPN 25 Kota Bandung ketika ditanya Indonesia-Indonesia mengenai berapa biaya pemantapan disekolah ini, secara spontan dia menjawab, Rp.400.000,-, dicicil setiap bulannya Rp.100.000,-,” tuturnya dikampus SMPN 25 Kota Bandung ketika Indonesia-Indonesia hendak mengkonfirmasi Kepala SMPN 25 Bandung mengenai pungutan biaya pemantapan kelas IX selalu tidak ada ditempat. edwandi
17 June 2012
Ketua DPR RI, DR.H. MArzuki Alie Doakan Dede Yusuf, “Mudah-Mudahan Tahun Depan Sudah Berubah Status Sebagai Gubernur Jabar”
09 March 2012
Ketua DPR RI, DR.H.Marzuki Alie
05 March 2012
Dialog Hearing Antara DPRD Jabar
Foto:humas Pemprov Jabar |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, menampung aspirasi kalangan budayawan. Hal tersebut terkemuka dalam dialog hearing antara DPRD Jabar dengan kalangan budayawan bertempat di Keraton Cirebon, baru-baru ini.
Wakil Ketua DPRD Jabar, Uu Rukmana mengatakan bahwa diselenggarakannya hearing ini dimaksudkan untuk menampung aspirasi. Untuk di wilayah Cirebon, yang dihadiri oleh masyarakat, budayawan dan pelaku ekonomi setidaknya akan menjaring aspirasi dari mereka. Selengkapnya