Pembangunan Gedung Pengungsian Memakan Anggaran Sekitar Rp485 Juta

Dayeuhkolot, INA-INA.
Dalam acara kegiatan peresmian Gedung Pengungsian di Kecamatan Dayeuhkolot oleh Pemerintah Kabupaten bersama International federation of red cross and red crescent societies (IFRC), Zurich dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bandung, Selasa (11/7/2017) Gedung Pengungsian ini berfungsi untuk menampung korban banjir yang kerap melanda kawasan Dayeuhkolot, saat musim penghujan tiba. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung, Ahmad Kustidjadi mengungkapkan pembangunan gedung pengungsian tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp 485 juta. Gedung pengungsian ini dilengkapi dengan fasilitas air bersih, dapur umum, peralatan penerangan atau tanggap bencana, tenda, perahu, pelampung dan peralatan posko banjir," katanya.

Read More

SELAMAT BERBAHAGIA

AYU SEKAR WANGI GUNAWAN 

& 

OCTA IRVANGI FIRMANSYAH

Read More

Kasubag Umum Satpol PP Kota Bandung, Rita

“Bantah Adanya Pemotongan Anggaran Kegiatan 5 Persen”

Bandung, INA-INA.

Kasubag Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung, Rita membantah adanya dugaan pemotongan anggaran kegiatan sebesar 5 persen. 

Menurut Rita, bahwa saya tidak pernah melakukan pemotongan anggaran kegiatan Satpol PP. Itu informasi dari mana ? kata Rita informasi itu tidak benar,” dalih Rita ketika ditemui Indonesia-Indonesia diruang kerja baru-baru ini.

Rita mengakui bahwa ada 6 kegiatan yang ia pegang, diantara pengadaan komputer, ATK, pembangunan sarana dan prasarana. Anggaran kegiatan ini tidak ada yang kami potong,” ungakp Rita. 

Salah seorang Tokoh Pemuda Kota Bandung, Zulkarnaen menutur pemotongan anggaran kegiatan / proyek sebesar 5 – 10 persen oleh oknum dinas bukan hal yang aneh lagi, dari dulu pemotongan anggaran kegiatan ini memang sudah, biasanya dalihnya untuk operasional Kepala SKPD,” ungkap Zul.

Read More

“Satpol PP Kota Bandung Tidak Punya Nyali”

Reklame Rokok Ilegal Hiasi Kota Kembang

Bandung, INA-INA.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung dibawah Kepemimpinan Eddy Marwoto seakan melempem, dan tidak punya nyali dalam menindak pelanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung. Seperti reklame rokok ilegal tidak beberapa jauh dari Kantor Satpol PP Kota Bandung dibiarkan saja. Keberadaan reklame ilegal ini sudah jelas melanggar Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan reklame.

Reklame ilegal yang notabene sebagian dimiliki oleh perusahan rokok terkesan dibiarkan, ada dugaan ada “permainan” oknum Satpol PP Kota Bandung dengan pengusaha rokok, sehingga tidak berani untuk menertibkan reklame rokok ilegal tersebut.

Kota Bandung yang dikenal sebagai Kota Kembang kini dihiasi dengan reklame rokok ilegal. Dari hasil pantauan Indonesia-Indonesia reklame ilegal ini tersebar di beberapa ruas jalan pusat kota Bandung, seperti dijalan Pasteur, Cihampelas, Soekarno Hatta, Ahmad Yani, Pelajar Pejuang, Moh. Toha dengan berbagai macam ukuran. Himbauan Walikota Bandung, M. Ridwan Kamil mengenai larangan dan pembatasan iklan reklame rokok seakan tidak dihiraukan oleh Penegak Peraturan Daerah Kota Bandung.

Read More

Atas kerja kerasnya Wali Kota Bandung, M Ridwan

Atas kerja kerasnya Wali Kota Bandung, M Ridwan Kamil kembali mendapatkan penghargaan sebagai kepala daerah inovatif tahun 2015 karena dianggap memiliki dedikasi, loyalitas, serta inovatif untuk kemajuan daerahnya. Penghargaan tersebut diberikan oleh CEO PT Media Nusantara Citra (MNC) Tbk, Hary Tanoesoedibjo yang diterima langsung oleh Ridwan Kamil saat acara penganugerahan Kepala Daerah Inovatif 2015 yang diselenggarakan oleh Koran Sindo di Sandeq Ballroom Grand Clarion Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (31/07/2015) Di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil, kota berpenduduk 2,7 juta jiwa kini terus melahirkan inovasi-inovasi yang mendapat pujian dari berbagai pihak. Berbagai penghargaan terus mengalir ke kota yang tengah berbenah ini. Puluhan miliah digelontorkan demi memberi rasa nyaman warga yang tinggal di dalamnya. Bandung Command Centre merupakan salah satu yang dianggap sebagai inovasi dalam memanajemen perkotaan yang terintegrasi, didukung dengan CCTV diseluruh penjuru kota, internet berkecepatan tinggi, GPS tracking, monitoring progres pembangunan seluruh kota, pemanfaatan media sosial sebagai pendukung pelayanan masyarakat, serta bank data dari s

Read More

"Sebagian Besar PKL Dari Luar Kota Bandung"

Bandung, INA-INA.

Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil bersama Dandim 0618/BS Letkol Inf. Agoes Hari Soewanto bersepeda santai menyusuri beberapa ruas jalan di Kota Bandung, dimulai dari Pendopo, kemudian asia afrika, Sudirman, jamika, BKR, Tegallega, M.Ramdan, karapitan, dan berakhir di CFD Asia Afrika, bertemu dengan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim, Minggu (2/8).
Ketika menyusuri jalan Jamika Wali Kota bersama rombongan sempat berhenti untuk mengecek pengangkutan sampah di jalan tersebut.
Ketika di jalan otista dekat pintu masuk kawasan tegallega, Wali Kota Bandung, melakukan sidak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sepanjang jalan tersebut.

Read More

20 Saksi Telah Diperiksa Terkait Penyalahgunaan SKTM

BANDUNG, – Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP Ngajib, mengatakan, pihaknya terus melakukan pendalaman dan pengembangan kasus penyalahgunaan SKTM. Sebanyak 20 saksi telah dimintai keterangan mengenai kasus tersebut.

“Sebelumnya kami telah melakukan pemeriksaan terhadap RT, RW, dan lurah untuk sebagai saksi. Sekarang kita sudah sampai ke Kadisdik Kota Bandung untuk diperiksa juga sebagai saksi,” ujar Ngajib di Markas Polrestabes Bandung, Jalan Jawa, Selasa (4/8).

Selain kadisdik dan aparat kewilayahan, lanjut Ngajib, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap Kabag Hukum Pemerintah Kota Bandung dan tiga kepala sekolah di tingkat SMP dan SMA. Adapun ketiga kepala sekolah itu diperiksa lantaran sekolahnya disinyalir terdapat murid yang masuk dengan SKTM yang dipalsukan datanya.

Read More

Diduga Untuk Biaya Operasional Kasat “Oknum Satpol PP Kota Bandung Potong Anggaran Kegiatan 5 Persen”

Bandung, INA-INA.

“Hembusan tak sedap menimpa Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung”. Diduga anggaran setiap kegiatan dan pengadaan barang Satpol PP Kota Bandung dipotong 5 persen oleh oknum berinisial “R” sebelum menjabat sebagai Kasubag Kepegawaian dan saat ini Kasubag Umum Satpol PP Kota Bandung. Anggaran 5 persen ini adalah buat biaya operasional Kasatpol PP, pemotongan anggaran ini sangat berbahaya, kalo sampai ketahuan KPK,” ungkap sumber Indonesia-Indonesia yang enggan ditulis jati dirinya.

Menurutnya, biaya operasional Kasatpol PP ini sudah ada pos anggarannya, kenapa dipotong lagi dari anggaran setiap kegiatan, kalo sampai kejati tahu, bisa rame. Kalo ngga' salah, tahun 2015 ini, "R" sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 15 kegiatan di Satpol PP Kota Bandung, seperti pengadaan alat Tulis Kantor (ATK), pengadaan komputer, dan kegiatan lainnya. Bahkan untuk mensiasati supaya anggaran APBD yang dialokasi untuk Satpol terserap, diberlakukanlah waktu kerja 24 jam yang dibagi dalam  3 shif. Malam hari itu, kebanyakan tindakan kriminal hukum pidana, tugasnya pihak kepolisian. Dalam hal ini, Satpol PP untuk apa ditugaskan dimalam hari, ngga mungkin dong menertibkan PKL dimalam hari, ini kan sangat jelas untuk menghamburkan anggaran yang ada, " ungkapnya.

Kepala Satpol PP Kota Bandung, Eddy Marwoto ketika di konfirmasi Indonesia-Indonesia mengenai hal tersebut nggan memberikan komentar, ia berdalih saya sibuk mau rapatnya, silahkan aja ke Bu “R” ucapnya ditemui dikantor Satpol PP Kota Bandung, Selasa, (04/8).

Sementara itu, Kasubag Umum Satpol PP Kota Bandung berinisial “R” tidak bersedia dikonfirmasi mengenai hal tersebut, silahkan aja ke Bapak Sekretaris, kata Stafnya, Indra, tapi Bapak Sekretarisnya saat ini ada ditempat," ungkap Indra.  

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Komputer, Satpol PP Kota Bandung, Iwan, membantah adanya pemotongan 5 persen dari anggaran dalam pengadaan komputer. Saya sebagai PPTK pengadaan komputer di tahun 2015 sebanyak 7 unit, merek Lenovo. Memang dalam pengadaan komputer ini, ada perbandingan harga antara toko yang satu dan toko lainnya, dan kita mengambil harga yang termurah, dan tidak ada pemotongan dalam pengadaan komputer ini. Ketika ditanya berapa anggaran pengadaan komputer, Iwan tidak tahu, saya harus lihat dulu arsip pengadaan komputer, kerjaan banyak saya banyak bukan ini aja, saya kurang tahu berapa anggarannya, apalagi mengenai pengadaan ATK," dalih Iwan. (04/8). Jerry/Edwandi

Read More

Distarcip Kota Bandung "Bingung" Obyek Yang Disegel

 Depot Pertamina Ujungberung Jadikan RTH Bangunan

Bandung, INA-INA.
Bangunan bengkel, perkantoran dan mess sopir Depot Pertamina Ujungberung milik PT. Pertamina Patra Niaga yang terletak di Jalan Soekarno Hatta diduga tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Apalagi lokasi yang dijadi-kan bangunan merupakan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai resapan air untuk mengatasi banjir disekitarnya. Hal tersebut diung-kapkan salah seorang warga masyarakat sekitar depot Pertamina Ujungberung yang tidak mau ditulis jati dirinya.

Menurutnya, masalahan izin bangunan di kota Bandung sudah seperti benang kusut. Bahkan Dinas Bangunan Dan Cipta Karya Kota Bandung sudah mengetahui permasalahan ini berdasarkan laporan warga sekitar.

Read More

“Kejari Subang Diminta Usut Tuntas Dugaan Penyelewengan Dana ADD Cipeundeuy

Subang, Ina-Ina.

Korupsi merupakan musuh bagi setiap Negara di dunia. Korupsi yang telah mengakar akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan disuatu negara. Ketidakberhasilan pemerintah memberantas korupsi akan semakin melemahkan citra pemerintah dimata masyarakat. Dalam pelaksanaannya dapat terlihat dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan di negara Indonesia tercinta ini.
Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu juga dapat mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun disalurkan pemerintah salah satu tujuannya guna menunjang roda pemerintahan desa serta untuk pembangunan infrastruktur desa.

Read More

"Dirut Telkom Arief Yahya Diduga Terlibat"

KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Akuisisi Telkom

 

Arief Yahya - Dirut PT. Telkom

Bandung, INA-INA.

WALAUPUN Langit Terbelah Menjadi Dua, Pemberantasan Korupsi harus tetap dilaksanakan. Berbagai korupsi tetap terjadi di berbagai instansi, terutama di Perusahaan plat merah dengan berbagai modus. Dugaan Penyimpangan juga terjadi di PT. Telkom Indonesia Tbk, yang dipertanyakan oleh massa yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) melakukan aksi di depan kantor pusat PT Telkom Indonesia Tbk. Kehadiran Kamerad ini untuk memprotes akuisisi saham PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk (TBIG) oleh PT Telkom Indonesia Tbk.

Presidum Kamerad, Haris Pertama mengatakan akuisisi 13,7 persen saham minoritas TBIG dengan tukar guling 100% saham Mitratel merupakan keputusan illegal karena tanpa persetujuan pemerintah dan DPR. “DPR pernah menyampaikan penolakannya terhadap rencana akuisisi TBIG, yang dinilai sangat merugikan Negara,” kata Haris dalam orasinya, Kamis (30/10) lalu.Mencurigai adanya dugaan korupsi dalam akuisisi tersebut, Kamerad dalam aksi unjuk rasa menuntut KPK mengusut dugaan korupsi di Telkom. Kata dia, akuisisi ini berpotensi merugikan Negara puluhan triliun rupiah.
“Aksi korporasi Telkom ini merupakan tindakan nekat Dirut Telkom Arief Yahya kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata, dilakukan saat pemerintah sedang masa transisi, melanggar hukum, merugikan Negara, dan membahayakan ketahanan nasional, terutama ketahanan informasi dan telekomunikasi. Harus dibatalkan dan diusut secepatnya,” kata Haris.

Read More

Tabloid Indonesia-Indonesia versi Cetak

https://www.scribd.com/doc/245501651/Tabloid-Indonesa-Indonesia-Versi-Cetak-pdf

Read More

Pemkot Bandung Tebang Pilih Dalam Penegakkan Perda

PKL Disikat, BTS Ilegal Disepadan Sungai Dibiarkan


Bandung, INA-INA.
LEMAHNYA pengawasan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) Kota Bandung sehingga Base Transceiver Station (BTS) ilegal berdiri kokoh diwilayah Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung. BTS milik PT. Naragita ini belum memiliki IMB, tapi pembangunannya sudah mencapai 100 persen. Desas desus dilapangan beberapa oknum dinas terkait diduga menerima uang pelicin, sehingga enggan untuk menertibkan pembangunan BTS tersebut.
Lurah Cisarenten Endah, Farida ketika dikonfirmasi Indonesia-Indonesia mengatakan bahwa keberadaan BTS disepadan sungai jelas melanggar Perda, tapi PT. Naragita sudah melakukan

Read More

DPD APERSI Jabar Dukung Eddy Ganefo Sebagai Ketum DPP APERSI Masa Bhakti 2013- 2016

Dra.Hj. Ainoor Kardiman

Pontianak, INA-INA.

     MUSYAWARAH Nasional (Munas) IV Asosiasi Peng-embang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) yang digelar di Grand Sahid Hotel, Jakarta, (12/6) lalu gagal memilih Ketua Umum baru periode 2013-2016. Penyelenggaran Munas Apersi berjalan dinamis diwarnai hujan interupsi dan perbedaan pandangan soal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). 
    Meski berpolemik, Munas IV APERSI kembali digelar di Pontianak menetapkan Eddy Ganefo sebagai Ketua Umum DPP APERSI Periode 2013-2016. Pada hari yang sama Munas IV APERSI juga dilaksanakan di hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu (19/6) mentapkan Anton R. Santoso sebagai Ketum APERSI tahun 2013-2016.
    Ketua DPD Apersi Jawa Barat, Dra.Hj. Ainoor Kardiman yang hadir pada Munas IV APRESI di Pontianak ketika dihubungi Indonesia-Indonesia menyatakan bahwa DPD APERSI Jawa Barat bersama 17 DPD lainnya mendukung dan memilih Eddy Ganefo sebagai Ketua Umum DPP APERSI Masa Bhakti 2013 – 2016.

Read More

Ketua DPD APERSI Jabar, Dra.Hj. Ainoor Kardiman :

“Fokus MBR, Sulitnya Proses Perizinan Penghambat Percepatan Pembangunan”

Dra.Hj. Ainoor Kardiman

Bandung, INA-INA.

     PENGEMBANG properti nasional masih enggan untuk mengembangkan sayapnya ke kancah internasional, karena pasar properti di Indonesia masih terbuka. Saat ini masih banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membutuhkan perumahan. Sulitnya proses perizinan menjadi ancaman utama eksistensi pengembangan perumahan.
    Ketua DPD Asosiasi Pengembang dan Perumahan Seluruh Indonesia (DPD APERSI) Jawa Barat, Dra.Hj. Ainoor Kardiman mengatakan bahwa kami masih berpikir bagaimana 1,3 juta jiwa warga di dalam negeri dapat memiliki perumahan. Sulitnya proses perizinan menjadi ancaman utama eksistensi pengembang perumahan. Kondisi ini diyakini bakal menjadi penghambat dalam upaya percepatan pembangunan. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, bakal menjadi ancaman serius dalam mendorong pertumbuhan pembangunan. Kami berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kab/Kota dapat memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan bagi pengembang perumahan,” harap Hj. Ainoor.

Read More

Festival Gunung Tangkuban Parahu 2013

Read More

PERUMAHAN BUKIT GRIYA KENCANA

Read More

Kepala KUA Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung Iwan MisbahH.M.Ag

 Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap Masyarakat

Iwan MisbahH.M.Ag 

 Kab. Bandung

Keberadaan KUA (Kantor urusan Agama)  merupakan bagian dari institusi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang urusan agama Islam, KUA telah berusaha seoptimal mungkin dengan kemampuan dan fasilitas yang ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Namun demikian upaya untuk mempublikasikan peran, fungsi dan tugas KUA harus selalu diupayakan. Realita dilapangan menunjukkan masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tugas dan fungsi KUA. Akibatnya tidak heran, ada kesan bahwa tugas KUA hanya tukang baca do’a dan menikahkan saja. Hal tersebut diungkapkan Kepala KUA Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung Iwan MisbahH.M.Ag saat ditemui diruang kerjanya, baru-baru ini

Read More

"Hapus Pungli Di KUA"

Jakarta, INA-INA.

    Para pegawai KUA sebagai abdi negara jelas dilarang menerima gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

   Selama ini proses pencatatan perkawinan di KUA banyak memunculkan keluhan dari masyarakat. Mulai dari pelayanan yang dianggap berbelit-belit sampai dengan besarnya biaya yang dikenakan pada calon pengantin (catin) yang mencapai ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2004 tentang PNBP biaya pencatatan pernikahan hanya Rp 30.000.
Maka segala tarikan biaya yang dilakukan di luar ketentuan jelas merupakan pungli yang oleh Irjen Kemenag sendiri disebutkan angkanya bisa mencapai 1,2 Trilun per tahun.
   Tak hanya itu hasil survei integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kementerian/lembaga dan BUMN di sektor pelayanan publik, juga mengungkap bahwa layanan di Kantor Urusan Agama sangat buruk. Dari hasil Survei Integritas Sektor Publik tahun 2012 ini, layanan Administrasi Pernikahan KUA Kementerian Agama  mendapat nilai terendah di unit layanan vertikal.
    Soal pungli dan rendahnya kinerja pelayanan publik ini pun membuat para kepala KUA dari beragam propinsi merasa gerah. Mereka pun menuangkan uneg-uneg mereka di ruang Rapat Pleno PKS, Kamis (28/2) saat digelar Diskusi Terbuka bertema “Hapus Pungli di KUA”.
     “Kami tidak terima disebut melakukan pungli,” tegas Kepala KUA Senen.
    “Kami sungguh merasa terpojok dengan sebutan menerima pungli ini,” ujar Kepala KUA Kepulauan Riau. “Kalau kami juga dianggap berkinerja rendah dalam melakukan pelayanan publik, saya paparkan bahwa kamilah satu-satunya instansi yang justru “tunduk” dengan kemauan masyarakat. Jadwal nikah, tempat nikah, kami yang ikuti kemauan masyarakat,” paparnya lebih lanjut.
   Tak sedikit pula yang memaparkan betapa luasnya tugas yang mereka emban sementara anggaran yang tersedia sangat minim sebagaimana dicontohkan kepala KUA dari Kalimantan Selatan. Di sana, satu Kepala KUA harus melayani sekitar 300 ribu penduduk, sehingga harus dibantu oleh petugas pencatat nikah yang kesemuanya tidak bergaji. Biaya nikah yang ditetapkan 30 ribu. Namun biaya perjalanan ke satu tempat nikah bisa mencapai 200 ribu rupiah, sementara di tempat pernikahan mereka seringkali juga harus menjadi penceramah, pendoa, wali hakim hingga pembawa acara.
   “Apakah kami harus menutup layanan pada hari Sabtu, Ahad, hari libur pun permintaan di luar jam kerja? Kami harus bagaimana?” itu simpulan uneg-uneg yang terungkap.
   Ledia Hanifa selaku wakil pimpinan PKS menegaskan bahwa diskusi terbuka yang menghadirkan narasumber  Prof. Abdul Djamil (Dirjen Bimas Islam Kemenag), Moch. Jasin (Irjen Kemenag), M.Chairul Anwar (Komisioner Ombudsman), Aida Ratna (Litbang KPK) dan HM Nasir Djamil dari Poksi VIII FPKS ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menuding atau menghakimi salah satu pihak, tetapi justru untuk mencari solusi perbaikan di masa datang.
   Kita memahami bahwa tugas dan fungsi KUA sangat banyak sementara anggarannya minim, lanjut Ledia. “Namun hal itu tidak menyebabkan kita boleh menutup mata atas temuan pungli di KUA dan hasil survei KPK soal rendahnya integritas layanan publik KUA,” jelas anggota komisi VIII FPKS ini mengenai alasan PKS menggelar acara ini.
   Masalah yang muncul harus ditangani. Begitu pula masyarakat yang akan menikah tidak boleh sampai terbebani dengan biaya administrasi pernikahan yang tinggi. Namun, KUA termasuk para pegawainya tidak bisa juga dibiarkan terjebak dalam kondisi “terpaksa pungli”, dimana mereka harus memberikan pelayanan publik dalam urusan pernikahan tetapi tidak memperoleh anggaran memadai untuk mampu berkhidmat secara maksimal.
   Karena itu FPKS lantas memberikan solusi untuk menggratiskan biaya nikah sebagaimana KTP dan Akta Lahir. Biaya operasional KUA yang selama ini hanya dua juta sebulan pun selayaknya ditingkatkan, setidaknya menjadi 20 juta sebulan.
   “Kalau puskesmas punya  BOK, Bantuan Operasional Kesehatan, KUA pun layak mendapat Bantuan Operasional KUA yang diperuntukkan secara jelas untuk menunjang operasional KUA di luar gaji, honor dan penyediaan fasilitas sarana prasarana KUA.”

Read More

“SMPN 25 Kota Bandung Pungut Uang Pemantapan Rp. 400 Ribu”

Bandung, INA-INA.

    ORANG tua murid SMPN 25 Kota Bandung mengeluh dan meminta kepada aparat Dinas Pendidikan Kota Bandung lebih tegas dan memanggil Kepsek yang meminta uang untuk membayar pemantapan sebesar Rp. 400.000,-.
    Miris dengan adanya pihak seko-lah yang melakukan pungutan uang pemantapan menjelang ujian nasional (UN) terhadap orangtua atau wali siswa. Salah seorang orangtua siswa berinisial “UA” mengeluhkan adanya pe-mungutan uang pemantapan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri  25 Kota Bandung sebesar Rp. 400.000,-. Pasalnya, penentuan besaran biaya pemantapan tersebut dilakukan tanpa melalui musyawarah orang tua murid. Biaya pemantapan tersebut disampaikan oleh wali kelas ketika mengambil rapor semester.
    “UA” merasa kecolongan, awal-nya anak saya minta uang sebesar Rp. 400.000,- untuk membayar biaya pe-mantapan, saya tidak hiraukan, karena takut, anak saya minta ke Ibunya, dan dikasihlah uang untuk pemantapan tersebut.
    “UA” gemas dengan perlakuan pi-hak sekolah yang sudah semena-mena melakukan pungutan uang pemanta-pan sebesar Rp.400. 000,-. Uang sebesar ini sangat memberatkan orang tua siswa.
    Menurutnya, biaya untuk pemantapan belajar bagi siswa kelas IX guna menghadapi UN sangat memberatkan. Pasalnya, besarnya biaya pemantapan itu tidak sejalan dengan program pemerintah yang menggratiskan biaya sekolah. Semua orang tua kecewa, kenapa SMPN 25 Kota Bandung harus minta uang sebanyak itu kepada orang tua murid, lebih baik sepanduk yang bertuliskan sekolah SMPN 25 Gratis, tidak dipungut biaya dicabut saja,” ujar “UA”.
Bahkan orang tua siswa terse-but merencanakan akan meng-adukan permasalahan ini kepada DPRD Kota Bandung, surat pernyataannya sudah kita buat,” kata US sambil melihat surat pernyataan yang sudah dibikin kepada  Indonesia-Indonesia. Kalau di biarkan begini terus, nantinya pasti ada lagi pungutan-pungutan lain.
    Salah seorang siswi SMPN 25 Kota Bandung ketika ditanya Indonesia-Indonesia mengenai berapa biaya pemantapan disekolah ini, secara spontan dia menjawab, Rp.400.000,-, dicicil setiap bulannya Rp.100.000,-,” tuturnya dikampus SMPN 25 Kota Bandung ketika Indonesia-Indonesia hendak mengkonfirmasi Kepala SMPN 25 Bandung mengenai pungutan biaya pemantapan kelas IX selalu tidak ada ditempat. edwandi
 

Read More