Pencatut Nama Dosen Unpas Dipolisikan Sekar Perum Jasa Tirta II

BANDUNG, indonesia-indonesia.com - Serikat Karyawan (Sekar) Perum Jasa Tirta II melaporkan pencatutan belasan nama dosen Universitas Pasundan Bandung yang digunakan untuk pekerjaan Perencanaan Strategis, Proses Bisnis Pemetaan karyawan dan Komprehensif Pengembangan Sumber Daya Manusia Perum Jasa Tirta II dengan nilai keseluruhan pekerjaaan 8,2 miliar rupiah lebih.

" Semua dosen yang namanya dicatut sudah memberikan klarifikasi dan membuat surat pernyataan tidak pernah mengetahui dan terlibat dalam pekerjaan tersebut, apalagi sampai menanda tangani," demikian dikatakan Ketua Sekar Perum Jasa Tirta II Iir Syahril Mubarok melalui siaran pers, Senin (21/5/2018).

Pencatutan nama dilakukan oleh PT Bandung Management And Economic Center untuk pekerjaan Perencanaan Komprehensif Pengembangan SDM Perum Jasa Tirta II Sebagai Antisipasi Pengembangan SDM Usaha Perusahaan senilai Rp 5.600.430.000,- , dan PT Dua Ribu Satu Pangripta untuk pekerjaan Perencanaan Strategis Korporat dan Proses Bisnis Perum Jasa Tirta II senilai Rp 3.673.593.000,-.

Read More

Prajurit TNI Sektor 6 Lepas Ikan di Oxbow Jembatan Biru

Letnan satu armd Ali Sabri bersama warga

BANDUNG, indonesia-indonesia.com - Pelepasan berbagai jenis ikan ke oxbow jembatan biru Bojongsoang diinisiasi oleh kolonel Yudi Zanibar sebagai Komandan Sektor VI, prajurit TNI melepas Ratusan ikan ke Sungai kali mati Citarum bojongsoang (21/05/18) siang.

Para prajurit TNI disektor 6 melepasan ikan itu berlangsung disungai mati Citarum (oxbow), tepatnya dibawah jembatan Biru Bojongsoang Kabupaten Bandung.

Read More

Anggota DPD RI Perwakilan Jabar, dr. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes: AMMNI Harus Memiliki Jati Diri

Ir.Agung Sabur, DIPL.,HE memberikan potongan tumpeng kepada dr.Ir.Hj. Eni Sumarni

Bandung, indonesia-indonesia.com - Kehadiran Aliansi Media Massa Nasional Indonesia (AMMNI) sambut gembira para pengusaha media massa. Karena satu-satunya organisasi yang mengakomodir media massa dan wartawannya yang belum terkoordinir oleh organisasi lainnya.

Sebagai bentuk eksistensi dan mensosialisasikan keberadaan organisasi, AMMNI menggelar deklarasi sekaligus melantik beberapa DPD dan DPC AMMNI diantara DPD Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat serta DPC Kabupaten / Kota Se Jawa Barat, bertempat di Padepokan Mayang Sunda, Jalan Peta – Bandung, Minggu, Jalan Peta No.209 Bandung.

Read More

Menko Maritim : Jangan Beri Ruang Untuk Perusak Lingkungan

Jakarta. indonesia-indonesia.com - Program Citarum sudah di gulirkan beberapa tahun yang lalu, sudah banyak anggaran di gelontorkan Pemerintah, namun hasil nya masih saja nihil. Baru setelah Presiden menanda tangani PerPres 15 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, pada 14 Maret 2018, kondisi Citarum berubah, TNI di beri tugas melaksanakan Penataan Ekosistem, hasil nya, semua yang di babad habis demi terciptanya Citarum Harum.

Citarum dengan panjang 268 Km, di bagi menjadi 22 Sektor, setiap Sektor di pimpin oleh seorang Perwira Menengah dengan pangkat Kolonel, hanya butuh waktu 4 Bulan Citarum berubah.
Sampah yang tadinya menggunung di Bantaran Citarum Sekarang sudah tidak Ada lagi, begitu juga dengan bangunan permanen dan semi permanen, semua di bongkar, masyarakat sudah mulai paham akan penting nya Citarum yang bersih dan terawat.

Read More

Sektor 7 Temukan Perusahaan di Police Line Beroperasi

KAB. BANDUNG, indonesia-indonesia.com - Komandan Sektor 7 kolonel (Kav) Purwadi, Kamis, (10/05/2018) kembali menemukan perusahaan Washing, yang didapati masih beroperasi, padahal mesin- mesin tersebut masih terpasang garis polisi (police line), dan ini sudah berjalan selama 3 hari.

CV. RC Washing, yang beralamat di kampung Cikambuy RT.05 RW.10 Desa Sangkanhurip Kabupaten Bandung, Perusahaan ini kedapatan mengoperasikan mesin-mesin yang, pada tanggal 27 April 2018 lalu telah dipasang garis Polisi," ungkap Kolonel Kav Purwadi selaku Dansektor 7 kepada indonesia-indonesia.com, saya dan anggota satgas Citarum Harum mengawasi perusahaan ini selama dua hari, setelah saya cek ternyata memang ada kegiatan produksi di CV tersebut, saya biarkan mereka (para pekerja) melanjutkan kegiatanya, sambil saya awasi dan tanya, awalnya mereka tidak mengakui kalau sudah 3 hari beroperasi, tapi setelah saya desak akhirnya saudara Ivan salah satu pekerja mengakui, bahwa sudah 3 hari kegiatan produksi disini sudah berjalan, dan pada saat ini limbahnya ditampung dan niatnya akan dibuang pada malam hari," jelasnya

Read More

100 Kader Ikuti Pelatihan Kader pemberdayaan Masyarakat

BANDUNG, indonesia-indonesia.com - Dalam Rangka menciptakan kader pemberdayaan yang sehat ,cerdas dan Berahlak mulia, pemerintah Desa Citeureup selenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat Desa Citereup di Hotel Grand Paradise Lembang,10 - 11 /05/2018 

Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Desa Citeureup Entang Sudrajat, Ketua BPD Citeureup Wawan, dan Ketua TP PKK Desa Citeureup. Sekitar 100 orang kader-kader masyarakat yang terdiri dari perwakilan kader Rw 01 Sampai Kader Rw 17 di Desa Citereup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, Pelatihan peningkatan Kapasitas kader pemberdayaan secara langsung dibuka oleh Kepala Desa Citereup Entang Sudrajat.

Read More

AMMNI Deklarasi dan Lantik 10 DPD

Ketua Umum DPP AMMNI, Ir. Agung Sabur, DIPL.,HE bersama Sekjen DPP AMMNI, Zhovena,ST

BANDUNG, indonesia-indonesia.com - Untuk menunjukan eksistensi dan lebih mensosialisasikan keberadaan organisasi profesi jurnalis yang belum lama terbentuk, yaitu Aliansi Media Massa Nasional Indonesia (AMMNI) kepada masyarakat luas dan jajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) AMMNI akan dilantik pada Deklarasi AMMNI, bertempat di Padepokan Seni Mayang Sunda, Jalan Peta No. 209 Bandung, Minggu, 13 Mei 2018.

Ketua Umum AMMNI Ir.Agung Sabur, DIPL.,HE., didampingi Sekjen Zhovena, ST mengatakan Deklarasi dan Pelantikan Pengurus AMMNI, 10 Dewan Pimpinan Daerah dan DPC diantaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Lampung dan Sumatera Utara,” ungkap Agung saat yang ditemui di Sekretariat DPP Jalan Tikukur No.2 Bandung, Kamis, 10 Mei 2018.

Read More

69,81 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemkot Bandung

Muhamad Solihin

indonesia-indonesia.com - Penjabat Sementara Wali Kota Bandung, Muhamad Solihin meminta Aparat Sipil Negara (ASN) mendukung percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Untuk itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk saling berkolaborasi.

"Perubahan sudah dilaksanakan dari Pemkot Bandung tetapi bersifat parsial. OPD mengerjakan kegiatannya sendiri-sendiri," aku Solihin saat memberikan arahan serta menutup Rapat Evaluasi Implementasi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi SAKIP 2017 di Hotel Grand Asrilia Kota Bandung Jalan Pelajar Pejuang, Selasa (9/5/2018).

Read More

Desa Lengkong Gelar Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Tahun 2017

INA-INA, Bojongsoang.
Guna meningkatkan wawasan pandangan serta keterampilan penyelenggaraan Pemerintahan desa dalam mendukung penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Desa Lengkong menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Lengkong 2017. 

Camat Bojongsoang Drs. H. Aep Ahmad Muslim,MM,M.Si membuka secara resmi Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Lengkong 2017, bertempat di Aula Kantor Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Selasa, 3/10/2017.

Bimbingan teknis ini dilaksanakan dalam tiga tahap yang diikuti oleh Perangkat Desa Lengkong dan Ketua BPD dan Anggota, LPMD, RW, RT, Ecovillage, Kotaku dan tokoh masyarakat. Materi yang diberikan dalam bimtek ini mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Apartur Desa. Dengan menghadirkan  narasumber dari DPMD Kabupaten Bandung, Inspektorat Kabupaten Bandung, Camat Bojongsoang, Kapolsek Bojongsoang, Kompol. H. Yana Mulyana, Danramil Dayeuhkolot.

Read More

Pembangunan Gedung Pengungsian Memakan Anggaran Sekitar Rp485 Juta

Dayeuhkolot, INA-INA.
Dalam acara kegiatan peresmian Gedung Pengungsian di Kecamatan Dayeuhkolot oleh Pemerintah Kabupaten bersama International federation of red cross and red crescent societies (IFRC), Zurich dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bandung, Selasa (11/7/2017) Gedung Pengungsian ini berfungsi untuk menampung korban banjir yang kerap melanda kawasan Dayeuhkolot, saat musim penghujan tiba. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung, Ahmad Kustidjadi mengungkapkan pembangunan gedung pengungsian tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp 485 juta. Gedung pengungsian ini dilengkapi dengan fasilitas air bersih, dapur umum, peralatan penerangan atau tanggap bencana, tenda, perahu, pelampung dan peralatan posko banjir," katanya.

Read More

SELAMAT BERBAHAGIA

AYU SEKAR WANGI GUNAWAN 

& 

OCTA IRVANGI FIRMANSYAH

Read More

Kasubag Umum Satpol PP Kota Bandung, Rita

“Bantah Adanya Pemotongan Anggaran Kegiatan 5 Persen”

Bandung, INA-INA.

Kasubag Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung, Rita membantah adanya dugaan pemotongan anggaran kegiatan sebesar 5 persen. 

Menurut Rita, bahwa saya tidak pernah melakukan pemotongan anggaran kegiatan Satpol PP. Itu informasi dari mana ? kata Rita informasi itu tidak benar,” dalih Rita ketika ditemui Indonesia-Indonesia diruang kerja baru-baru ini.

Rita mengakui bahwa ada 6 kegiatan yang ia pegang, diantara pengadaan komputer, ATK, pembangunan sarana dan prasarana. Anggaran kegiatan ini tidak ada yang kami potong,” ungakp Rita. 

Salah seorang Tokoh Pemuda Kota Bandung, Zulkarnaen menutur pemotongan anggaran kegiatan / proyek sebesar 5 – 10 persen oleh oknum dinas bukan hal yang aneh lagi, dari dulu pemotongan anggaran kegiatan ini memang sudah, biasanya dalihnya untuk operasional Kepala SKPD,” ungkap Zul.

Read More

“Satpol PP Kota Bandung Tidak Punya Nyali”

Reklame Rokok Ilegal Hiasi Kota Kembang

Bandung, INA-INA.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung dibawah Kepemimpinan Eddy Marwoto seakan melempem, dan tidak punya nyali dalam menindak pelanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung. Seperti reklame rokok ilegal tidak beberapa jauh dari Kantor Satpol PP Kota Bandung dibiarkan saja. Keberadaan reklame ilegal ini sudah jelas melanggar Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan reklame.

Reklame ilegal yang notabene sebagian dimiliki oleh perusahan rokok terkesan dibiarkan, ada dugaan ada “permainan” oknum Satpol PP Kota Bandung dengan pengusaha rokok, sehingga tidak berani untuk menertibkan reklame rokok ilegal tersebut.

Kota Bandung yang dikenal sebagai Kota Kembang kini dihiasi dengan reklame rokok ilegal. Dari hasil pantauan Indonesia-Indonesia reklame ilegal ini tersebar di beberapa ruas jalan pusat kota Bandung, seperti dijalan Pasteur, Cihampelas, Soekarno Hatta, Ahmad Yani, Pelajar Pejuang, Moh. Toha dengan berbagai macam ukuran. Himbauan Walikota Bandung, M. Ridwan Kamil mengenai larangan dan pembatasan iklan reklame rokok seakan tidak dihiraukan oleh Penegak Peraturan Daerah Kota Bandung.

Read More

Atas kerja kerasnya Wali Kota Bandung, M Ridwan

Atas kerja kerasnya Wali Kota Bandung, M Ridwan Kamil kembali mendapatkan penghargaan sebagai kepala daerah inovatif tahun 2015 karena dianggap memiliki dedikasi, loyalitas, serta inovatif untuk kemajuan daerahnya. Penghargaan tersebut diberikan oleh CEO PT Media Nusantara Citra (MNC) Tbk, Hary Tanoesoedibjo yang diterima langsung oleh Ridwan Kamil saat acara penganugerahan Kepala Daerah Inovatif 2015 yang diselenggarakan oleh Koran Sindo di Sandeq Ballroom Grand Clarion Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (31/07/2015) Di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil, kota berpenduduk 2,7 juta jiwa kini terus melahirkan inovasi-inovasi yang mendapat pujian dari berbagai pihak. Berbagai penghargaan terus mengalir ke kota yang tengah berbenah ini. Puluhan miliah digelontorkan demi memberi rasa nyaman warga yang tinggal di dalamnya. Bandung Command Centre merupakan salah satu yang dianggap sebagai inovasi dalam memanajemen perkotaan yang terintegrasi, didukung dengan CCTV diseluruh penjuru kota, internet berkecepatan tinggi, GPS tracking, monitoring progres pembangunan seluruh kota, pemanfaatan media sosial sebagai pendukung pelayanan masyarakat, serta bank data dari s

Read More

"Sebagian Besar PKL Dari Luar Kota Bandung"

Bandung, INA-INA.

Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil bersama Dandim 0618/BS Letkol Inf. Agoes Hari Soewanto bersepeda santai menyusuri beberapa ruas jalan di Kota Bandung, dimulai dari Pendopo, kemudian asia afrika, Sudirman, jamika, BKR, Tegallega, M.Ramdan, karapitan, dan berakhir di CFD Asia Afrika, bertemu dengan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim, Minggu (2/8).
Ketika menyusuri jalan Jamika Wali Kota bersama rombongan sempat berhenti untuk mengecek pengangkutan sampah di jalan tersebut.
Ketika di jalan otista dekat pintu masuk kawasan tegallega, Wali Kota Bandung, melakukan sidak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sepanjang jalan tersebut.

Read More

20 Saksi Telah Diperiksa Terkait Penyalahgunaan SKTM

BANDUNG, – Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP Ngajib, mengatakan, pihaknya terus melakukan pendalaman dan pengembangan kasus penyalahgunaan SKTM. Sebanyak 20 saksi telah dimintai keterangan mengenai kasus tersebut.

“Sebelumnya kami telah melakukan pemeriksaan terhadap RT, RW, dan lurah untuk sebagai saksi. Sekarang kita sudah sampai ke Kadisdik Kota Bandung untuk diperiksa juga sebagai saksi,” ujar Ngajib di Markas Polrestabes Bandung, Jalan Jawa, Selasa (4/8).

Selain kadisdik dan aparat kewilayahan, lanjut Ngajib, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap Kabag Hukum Pemerintah Kota Bandung dan tiga kepala sekolah di tingkat SMP dan SMA. Adapun ketiga kepala sekolah itu diperiksa lantaran sekolahnya disinyalir terdapat murid yang masuk dengan SKTM yang dipalsukan datanya.

Read More

Diduga Untuk Biaya Operasional Kasat “Oknum Satpol PP Kota Bandung Potong Anggaran Kegiatan 5 Persen”

Bandung, INA-INA.

“Hembusan tak sedap menimpa Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung”. Diduga anggaran setiap kegiatan dan pengadaan barang Satpol PP Kota Bandung dipotong 5 persen oleh oknum berinisial “R” sebelum menjabat sebagai Kasubag Kepegawaian dan saat ini Kasubag Umum Satpol PP Kota Bandung. Anggaran 5 persen ini adalah buat biaya operasional Kasatpol PP, pemotongan anggaran ini sangat berbahaya, kalo sampai ketahuan KPK,” ungkap sumber Indonesia-Indonesia yang enggan ditulis jati dirinya.

Menurutnya, biaya operasional Kasatpol PP ini sudah ada pos anggarannya, kenapa dipotong lagi dari anggaran setiap kegiatan, kalo sampai kejati tahu, bisa rame. Kalo ngga' salah, tahun 2015 ini, "R" sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 15 kegiatan di Satpol PP Kota Bandung, seperti pengadaan alat Tulis Kantor (ATK), pengadaan komputer, dan kegiatan lainnya. Bahkan untuk mensiasati supaya anggaran APBD yang dialokasi untuk Satpol terserap, diberlakukanlah waktu kerja 24 jam yang dibagi dalam  3 shif. Malam hari itu, kebanyakan tindakan kriminal hukum pidana, tugasnya pihak kepolisian. Dalam hal ini, Satpol PP untuk apa ditugaskan dimalam hari, ngga mungkin dong menertibkan PKL dimalam hari, ini kan sangat jelas untuk menghamburkan anggaran yang ada, " ungkapnya.

Kepala Satpol PP Kota Bandung, Eddy Marwoto ketika di konfirmasi Indonesia-Indonesia mengenai hal tersebut nggan memberikan komentar, ia berdalih saya sibuk mau rapatnya, silahkan aja ke Bu “R” ucapnya ditemui dikantor Satpol PP Kota Bandung, Selasa, (04/8).

Sementara itu, Kasubag Umum Satpol PP Kota Bandung berinisial “R” tidak bersedia dikonfirmasi mengenai hal tersebut, silahkan aja ke Bapak Sekretaris, kata Stafnya, Indra, tapi Bapak Sekretarisnya saat ini ada ditempat," ungkap Indra.  

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Komputer, Satpol PP Kota Bandung, Iwan, membantah adanya pemotongan 5 persen dari anggaran dalam pengadaan komputer. Saya sebagai PPTK pengadaan komputer di tahun 2015 sebanyak 7 unit, merek Lenovo. Memang dalam pengadaan komputer ini, ada perbandingan harga antara toko yang satu dan toko lainnya, dan kita mengambil harga yang termurah, dan tidak ada pemotongan dalam pengadaan komputer ini. Ketika ditanya berapa anggaran pengadaan komputer, Iwan tidak tahu, saya harus lihat dulu arsip pengadaan komputer, kerjaan banyak saya banyak bukan ini aja, saya kurang tahu berapa anggarannya, apalagi mengenai pengadaan ATK," dalih Iwan. (04/8). Jerry/Edwandi

Read More

Distarcip Kota Bandung "Bingung" Obyek Yang Disegel

 Depot Pertamina Ujungberung Jadikan RTH Bangunan

Bandung, INA-INA.
Bangunan bengkel, perkantoran dan mess sopir Depot Pertamina Ujungberung milik PT. Pertamina Patra Niaga yang terletak di Jalan Soekarno Hatta diduga tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Apalagi lokasi yang dijadi-kan bangunan merupakan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai resapan air untuk mengatasi banjir disekitarnya. Hal tersebut diung-kapkan salah seorang warga masyarakat sekitar depot Pertamina Ujungberung yang tidak mau ditulis jati dirinya.

Menurutnya, masalahan izin bangunan di kota Bandung sudah seperti benang kusut. Bahkan Dinas Bangunan Dan Cipta Karya Kota Bandung sudah mengetahui permasalahan ini berdasarkan laporan warga sekitar.

Read More

“Kejari Subang Diminta Usut Tuntas Dugaan Penyelewengan Dana ADD Cipeundeuy

Subang, Ina-Ina.

Korupsi merupakan musuh bagi setiap Negara di dunia. Korupsi yang telah mengakar akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan disuatu negara. Ketidakberhasilan pemerintah memberantas korupsi akan semakin melemahkan citra pemerintah dimata masyarakat. Dalam pelaksanaannya dapat terlihat dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan di negara Indonesia tercinta ini.
Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu juga dapat mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun disalurkan pemerintah salah satu tujuannya guna menunjang roda pemerintahan desa serta untuk pembangunan infrastruktur desa.

Read More

"Dirut Telkom Arief Yahya Diduga Terlibat"

KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Akuisisi Telkom

 

Arief Yahya - Dirut PT. Telkom

Bandung, INA-INA.

WALAUPUN Langit Terbelah Menjadi Dua, Pemberantasan Korupsi harus tetap dilaksanakan. Berbagai korupsi tetap terjadi di berbagai instansi, terutama di Perusahaan plat merah dengan berbagai modus. Dugaan Penyimpangan juga terjadi di PT. Telkom Indonesia Tbk, yang dipertanyakan oleh massa yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) melakukan aksi di depan kantor pusat PT Telkom Indonesia Tbk. Kehadiran Kamerad ini untuk memprotes akuisisi saham PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk (TBIG) oleh PT Telkom Indonesia Tbk.

Presidum Kamerad, Haris Pertama mengatakan akuisisi 13,7 persen saham minoritas TBIG dengan tukar guling 100% saham Mitratel merupakan keputusan illegal karena tanpa persetujuan pemerintah dan DPR. “DPR pernah menyampaikan penolakannya terhadap rencana akuisisi TBIG, yang dinilai sangat merugikan Negara,” kata Haris dalam orasinya, Kamis (30/10) lalu.Mencurigai adanya dugaan korupsi dalam akuisisi tersebut, Kamerad dalam aksi unjuk rasa menuntut KPK mengusut dugaan korupsi di Telkom. Kata dia, akuisisi ini berpotensi merugikan Negara puluhan triliun rupiah.
“Aksi korporasi Telkom ini merupakan tindakan nekat Dirut Telkom Arief Yahya kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata, dilakukan saat pemerintah sedang masa transisi, melanggar hukum, merugikan Negara, dan membahayakan ketahanan nasional, terutama ketahanan informasi dan telekomunikasi. Harus dibatalkan dan diusut secepatnya,” kata Haris.

Read More