INDONESIA-INDONESIA

Wakil Walikota Bandung, Ayi Vivananda : “Kalau Memang Sudah Pidana Lapor Ke Polisi”

Menyibak Tabir Dugaan Penggelapan
 Dana Koperasi BKWGS Sebesar Rp. 2,5 Milyar  

Kadisdik Kota Bandung, Drs. Oji Mahroji “Ragu” Tentang Pemotongan Gaji Guru  Di Disdik Kota Bandung. Nanti saya akan cek dulu, tapi saya yakin pemotongan itu bukan di disdik Kota Bandung. Saya Akan Panggil Pengurus BKWGS

Cicih

Drs. Supriyo

Bandung, INA-INA, 

      ANGGOTA Koperasi Badan Kesejahteraan Guru Warga Sukagalih (BKWGS) resah. Sebab dana yang mereka simpan di BKWSS ini tidak bisa ditarik. Diduga pengurus koperasi BKWGS menggelapkan dana simpanan anggota sebesar Rp. 2,5 milyar. Dugaan penggelapan dana tersebut terungkap ketika anggota hendak menarik simpanannya dan juga ketika mengajukan pinjaman tidak pernah direalisasi oleh pengurus.
    Koperasi BKWGS yang beralamat dijalan Sukagalih No. 108 Bandung yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam dan pelayanan kredit barang. Data yang dihimpun Indonesia-Indonesia dari berbagai sumber, berdasarkan tahun buku 2005 BKWGS, usaha simpan pinjam sampai akhir Desember 2005 melayani kredit sebesar Rp. 20.270.065.800,00 dan layanan kredit barang sebesar Rp. 19.500.000,00, sedangkan modal usaha dari Rp. 2.934.109.195,00 menjadi Rp. 3.408.835.060,-.
    Sedangkan Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun 2004 Rp. 295.897.440,00 dan tahun buku 2005 sebesar Rp. 283.353.615,00 terjadi penurunan sebesar Rp. 4,23 %, karena dipakai untuk biaya Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2005, sebesar Rp 25.000.000,00. Setiap bulan, uang gaji para guru selalu dipotong sebesar Rp. 25.000,- oleh Suparman selaku Bendahara Koperasi BKWGS di Dinas Pendidikan  Kota Bandung. Bahkan sebagian guru tergiur untuk menyimpan uangnya di koperasi tersebut dengan bunga 2,4 persen. BKWGS ini merupakan koperasi para guru diwilayah Kecamatan Sukajadi, di Ketuai oleh Drs. Supriyo yang juga menjabat sebagai Kepala SDN Sejahtera 1 Bandung.
    Salah seorang guru didampingi rekannya yang tidak mau ditulis identitasnya mengungkapkan kepada Indonesia-Indonesia bahwa kondisi koperasi BKGWS saat ini sudah kolep para guru dilingkungan wilayah Suka-jadi sudah mulai resah, dikarenakan uang yang mereka simpan di koperasi BKWGS tidak bisa ditarik dan belum ada penjelasan dari pengurus kemana dana tersebut sehingga kas koperasi kosong. Sebagian guru berlomba-lomba untuk menyimpan uangnya di koperasi BKGWS, karena bunganya cukup menggiurkan, bahkan para guru sengaja meminjamkan uang di Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk di simpan di koperasi tersebut. Simpanan para anggota bervariasi, mulai dari Rp. 5 juta  Rp. 20 juta.
    “Kami merasa dibohongi oleh pengurus Koperasi BKWGS yang sekarang ini. Dana Koperasi sampai saat ini belum jelas pertanggungjawabannya. Kami merasa heran, setiap anggota mengajukan pinjaman dan menarik simpanan tidak pernah direalisasi. Kita kan jadi bertanya-tanya, kemana dana koperasi tersebut. Dan setiap bulan gaji kita selalu dipotong di Disdik Kota Bandung, sebesar Rp. 25.000,-. Bayangkan aja Pak Rahmat yang sudah 2 tahun pensiun sampai saat ini uang simpanannya belum dikembalikan, kasihan kan mereka. Kalau tidak ada kejelasan ataupun pertanggungjawaban dari Ketua BKWGS untuk menyelesaikan masalah ini, kami akan melakukan jalur hukum,” ungkapnya.
    Pengamat pendidikan Kota Bandung, Zulkarnaen mengatakan bahwa untuk memotong gaji guru itu ada prosedur dan pertanggungjawabannya serta harus sepengetahuan Kepala Dinas Pendidikan. Jadi Disdik Kota Bandung seharusnya juga mengetahui dan mengawasi sejauhmana kegiatan BKWGS tersebut. BKWGS ini kan koperasi guru dilingkungan Kecamatan Sukajadi. Kenapa dananya bisa tercecer ke daerah-daerah lain, seperti Garut, Bekasi, Kabupaten Bandung, nah ini yang jadi pertanyaan kita. Diluar dari guru diwilayah Sukajadi, tidak dibenarkan diberikan pinjaman. Kalau saya lihat, BKWGS ini seperti bank gelap bermodus koperasi meminjamkan uang ke orang luar daerah dengan bunga yang tinggi. Ketika para guru atau anggota BKWGS meminjam uang, dananya tidak ada karena kredit tagihan macet diluar daerah. Hal seperti harus menjadi perhatian Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para guru di lingkungan Wilayah Kecamatan Sukajadi,” ungkapnya.
    Hal yang seperti ini jelas tidak benar. Jadi sebagian BKWGS ini juga bisa disebut sebagai bank gelap yang operasionalnya mirip rentenir yang bisnisnya meminjamkan uang dengan jasa 5%-20%/bulan. BKWGS ini berisiko bagi si penyimpan/ penabungnya. Simpanannya tidak dijamin lembaga lain kecuali oleh para pengurusnya. Celakanya, para pengelola sering tergiur menyelewengkan dana yang makin menumpuk untuk dipinjamkan ke luar daerah”. Jika praktiknya sudah tidak sesuai dengan sendi koperasi, maka pihak yang terkait harus segera menghentikan agar tidak timbul korban. Motto koperasi adalah dari, oleh dan untuk kesejahteraan anggota. Bukan untuk kesejahteraan pengurus saja atau pihak diluar anggota.
    Masih menurut sumber, setelah BKWGS ini dipimpin Supriyo, Ketua Pengawas BKWGS Deden Wahyudin mengundurkan diri. Menurut sumber, karena gerak-gerik Supriyo sudah tercium kearah yang tidak benar dalam mengelola BKWGS ini, bahkan sebagian anggota juga mengundurkan diri. Saya berharap uang simpanan kami dapat dikembalikan,” tuturnya.
    Hal senada juga dikatakan sumber Indonesia-Indonesia, saat ini Ketua BKWGS sudah susah ditemui, dikan-tornya selalu tidak ada, dihubungi me-lalui telpon selulernya tidak diangkat. Sepertinya Ketua BKWGS, Supriyo mau lepas tanggungjawab. Kita akan minta bantuan kepada Ketua PGRI Kecamatan Sukajadi untuk dapat mencarikan atau memfasilitasi permasa-lahan ini. Kalau rekan-rekan guru se-pakat kita akan melakukan demo.
    Lebih lanjut ia mengatakan, kita mengundurkan diri sebagai anggota BKWGS ditolak. Pada zaman Pak B Supardi sebagai Ketua tidak pernah terjadi hal yang seperti ini dan berjalan seperti apa yang kita harapkan. Setiap tahun para anggota mendapat SHU.  Tapi semenjak Supriyo menjabat tidak pernah mengadakan RAT.
    Ketua Koperasi BKWGS Drs. Supriyo ketika dikonfirmasi mengatakan membantahkan telah menggelap-kan dana BKWGS tersebut. Menurut-nya dana BKWGS ini dipinjamkan oleh B. Supardi (alm) kepada pihak lain diluar wilayah Kota Bandung. Saya sudah berupaya untuk menagihnya, bahkan memakai jasa pengacara. Sebanyak 59 tagihan yang macet di luar daerah. Bahkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau pinjaman tersebut atas nama beliau, bukan atas nama koperasi tapi me-makai uang koperasi BKWGS. Saya hanya ketumpuan saja, salahnya saya kenapa mau jadi ketua BKGWS ini,” kata Supriyo ditemui Indonesia-Indonesia di Komplek SDN Sejahtera Kota Bandung, Sabtu, (8/10) lalu.
    Lebih lanjut Supriyo menerangkan sampai saat ini kita sudah mengembali uang simpanan anggota sebesar Rp. 1,6 milyar. Insyaallah akhir 2011 ini tagihan diluar bisa ditarik 30 persen. Tagihan diluar bervariasi, Rp. 5 juta  Rp. 40 juta. Dan dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan rapat. Saya berharap para anggota agar bisa bersabar dan  mari kita bersama-sama mencari jalan keluarnya. “Saya baru tahu sekitar bulan Maret 2010 dana koperasi ini dipinjamkan ke pihak lain diluar daerah Kota Bandung. Ketika ditanya siapa Ketua Pengawas BKGWS, menurut Supriyo adalah Ibu Cicih Kepala SDN Sukagalih Timur,” ucapnya.
    Kepala SDN Sukagalih Timur, Cicih ketika dikonfirmasi Indonesia-Indonesia membantah kalau dia sebagai Ketua Pengawas Koperasi BKWGS, menurutnya saya hanya anggota pengawas BKGWS, dan tidak punya wewenang untuk memberikan komentar mengenai kinerja pengurus koperasi BKGWS ini. Silahkan saja Bapak datang ke ketuanya. Ketika ditanya, siapa sebenarnya siapa Ketua Pengawas BKGWS ini. Cicih menjawab, Pak Tohir, dan sudah pensiun 2 tahun yang lalu,” dalih Cicih, ditemui diruang kerjanya, Rabu, (26/10) lalu.
    Supriyo ketika dikonfirmasi melalui Short Message Service (SMS) Rabu, 26 Oktober 2011 lalu, perihal bantahan Ibu Cici sebagai Ketua Pengawas BKGWS. Menurut Supriyo, kok Ibu Cicih ngomongnya gitu ya, kemarin sore saya berbincang-bincang dengan dia, tentang hal ini. Tolong tanyakan Pak Suparman atau Pak Asep. Ibu Cicih itu Pengawas, ada buktinya,” ungkap Supriyo.
    Menanggapi hal tersebut, salah seorang anggota koperasi BKGWS yang sebentar lagi juga mau pensiun, mengutarakan Supriyo itu juga peng-urus ketika zaman B Supardi (alm) sebagai ketua. Masa dia ngga' tahu. Jangan menyalahkan ketua lama.  Semenjak Supriyo, wah ngga' jelas aja. Saya sudah wanti-wanti mengingatkan ke Supriyo, waktu itu saya menghubungi beliau melalui telepon seluler dan saya sampaikan bahwa bulan akhir Oktober ini saya mau pensiun, dan saya akan mengambil uang simpanan tersebut. Tapi dia malah saling lempar tanggungjawab, kata Supriyo ke Suparman, ketika ditanya ke Suparman malah diarahkan ke Supriyo.
    Istilahnya “kalau maling mengaku penuh tahanan. Itu hanya akal-akalan Supriyo aja, masa mengenai dana koperasi BKGWS dipinjamkan di luar daerah baru mengetahui Maret 2010 Pada-hal Supriyo itu sudah menjabat 2 (dua) periode sebagai Ketua BKGWS ini, kenapa ngga' bilang 2011 aja sekalian. Oleh karena itulah Pak Deden Wahyudin Kepala SDN Sirnamanah mengundurkan diri sebagai Pengawas Koperasi BKGWS, Pak Deden lebih tahu sejarah perjalan-an koperasi ini, coba aja tanya kebeliau, ungkapnya dengan nada kesal kepada pengurus BKGWS.
    Sementara itu Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Sukajadi, Deden Wahyudin, S.Ag ketika diminta komentarnya mengenai sejarah dan perkembangan koperasi BKWGS, enggan memberi tanggapan. Hanya bila para guru datang meminta bantuan untuk mencari solusi mengenai dana simpanan me-reka di BKGWS kita siap membantu, tapi sampai saat ini baik perorangan atau kelompok belum ada yang datang ke saya meminta bantuan mengenai permasalahan ini. Memang saya sudah mendengar permasalahan ini. Kita siap untuk membantu memfasilitasi dan mencari solusi yang terbaik. Hal itu sudah merupakan kewajiban saya sebagai Ketua, untuk membantu jika ada anggota PGRI dalam menghadapi suatu masalah,” ungkap Deden.
     Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Drs. Oji Mahroji ketika dimintai komentarnya mengenai keresahan para guru mengenai uang simpanannya di koperasi BKWGS mengatakan bahwa yang namanya koperasi ada dibawah naungan Dinas Koperasi UKM dan Indag Kota Bandung. Para guru berhimpun membentuk satu organisasi, salahsatunya BKGWS. Mengenai berbadan hukum atau tidak bukan persoalan, mereka berkumpul mengadakan koperasi. Dinas Pendidikan Kota Bandung bukan menangani masalah koperasi, tapi PNS nya,” kilahnya.
    Lebih lanjut Oji mengatakan koperasi itu adalah kesepakatan ber-sama untuk menghimpun dalam menjaga kemakmuran ekonomi, berbadan hukum maupun tidak, terdaftar di Dinas Koperasi UKM Dan Indag Kota Bandung. Ketika ada persoalan, disana ada pengawas dan lain sebagainya itu adalah wewenang Diskop UKM.
     Mengenai pemotongan gaji para guru anggota koperasi BKGWS di Dinas Pendidikan Kota Bandung, menurut Oji, kalau pemotongan itu didasarkan pada nama koperasinya. Disdik hanya ini loh pemotongan, tapi saya akan cek dulu, tapi saya yakin pemotongan itu bukan di disdik Kota Bandung, tapi ditingkat kecamatan. Jika pemotongan itu dilakukan Disdik Kota Bandung, nanti saya akan panggil Suparman. Sebab mengenai pemotongan gaji di Disdik Kota Bandung itu ada payung hukumnya, seperti disdik Kota Bandung dengan Bank Jabar harus ada MUO nya, Disdik dengan BRI ada MUO nya, kalau dengan BKGWS ini tidak ada, maka saya menyangsikan ada pemotongan di Disdik, berarti terjadi tanpa sepengetahuan saya, nanti akan saya periksa dulu mengenai benar ngga' nya ada pemotongan di Disdik,” ungkap Oji, ketika ditemui Indonesia-Indonesia, diruang kerjanya, Kamis, (27/10) lalu.
    Menurut Oji, saya sudah mendengar permasalahan Koperasi BKWGS ini, tapi saya hanya sebatas menyampaikan fungsi PNS saja, tidak masuk kewilayah koperasinya, sebab itu wewenang Dinas Koperasi dan KUKM. Nanti dari Diskop Dan KUKM akan dijelaskan seperti apa ter-hadap BKGWS ini, apakah nanti akan dilakukan pemeriksaan, saya tidak ikut campur, ini kan organisasi, forum masyarakat dalam bidang ekonomi dalam bentuk koperasi. Lebih dominan menanyakan hal tersebut ke Diskop dan KUKM Kota Bandung.
    Mengenai adanya rencana aksi demo yang akan dilakukan para guru, menurut Oji, itu adalah hak mereka sebagai warga masyarakat dan sebagai anggota koperasi BKGWS. Tapi sebaiknya jangan sampai terjadi, dan akan memperuncing permasalahan ini saja, jika terjadi aksi tersebut, pesti penyidik akan turun untuk melakukan pemeriksaan ke pengurus Koperasi BKGWS,” pungkas Oji.
    Wakil Walikota Bandung, Ayi Vivananda menyikapi permasalahan ini melalui Short Message Service (SMS) mengarahkan untuk membuat laporan kepada Bapak Walikota Bandung atau Wakil Walikota Bandung, dengan alasan dan bukti, kalau memang sudah pidana lapor polisi. M. Edwandi/Tim R