Bangar DPRD Jabar Studi Banding Ke DPRD Sumbar

Bandung, INA-INA

        Dalam rangka mendapatkan masukan terkait mekanisme pembahasan anggaran, Badan Anggaran (Bangar) DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke provinsi Sumatera Barat (Padang). Kunjungan ke Pemda Sumatera Barat, dipimpin HTM. Robby Suganda, S.S os dan yang diterima pimpinan Bangar DPRD setempat, Drs. Sukriyadi Syukur, belum lama ini.
       Dalam kunjungan kerja tersebut sejumlah anggota Bangar menyampaikan beberapa hal sekitar pembahasan anggaran dari provinsi tersebut, khususnya di luar perundang-undangan yang ada (normative), dan sebagai inovasi serta sejauh mana partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pembahasan APBD.
       Selanjutnya Anggota Bangar juga mempertanyakan kaitan dengan alokasi dana Umum yang diperoleh dari pemerintah pusat, khususnya menyangkut bantuan dana penanganan bencana alam, mekanisme pembahasan APBD di Provinsi Sumatera Barat, besaran PAD, primadona pendapatan serta usaha-usaha yang dilakukan Pemprov Sumbar dalam meningkatkan PAD.
        Dalam dialog tersebut terungkap pula, Bangar DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pembahasan Raperda APBD Tahun 2011 sejak bulan September sampai dengan akhir Nopember 2010. Sedangkan pembahasan rancangan KUA dan PPAS dan dilanjutkan dengan Pembahasan Raperda tentang APBD Tahun 2011 dengan alokasi waktu pembahasan sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2010.
Disebutkan pula, dakam upaya mendorong peningkatan PAD, dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah dengan mencari obyek-obyek pendapatan daerah baru, yang sesuai dengan kewenangan daerah. Sedangkan intensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan mengoptimalkan pendapatan dari sumber-sumber yang telah ada, dengan melakukan akurasi data objek pajak, pemberian insentif dan pengurangan denda pajak bagi objek pajak yang menunggak.
       Terkait dengan sector utama pendapatan daerah, Provinsi Sumbar masih bersumber dari PKB, BBNKB dan PBBKB dan untuk pendapatan sector lain yaitu retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah volumenya masih relative kecil.
       Sedangkan besarnya Pendapatan/APBD Provinsi Sumbar, secara umum komposisi APBD Provinsi Sumbar Tahun 2011 sebesar Rp. 2.123.681.661.518 dengan rincian Pendapatan Daerah Rp. 1.986.576.067.525,00, Belanja Daerah Rp. Rp. 2.123.681.661.518, Pembiayaan Daerah Rp. 185.185.495.480,00, Silpa Rp. 211.585.495.480,00.
      Sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, menurut Syukri Syukur, prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat diarahkan pada 3 (tiga) sector, yaitu ke-PU-an, kesehatan dan pendidikan.Untuk ketiga sector ini lebih disebabkan oleh kebutuhan daerah dalam rangka penanganan bencana.
       Khusus untuk Pembahasan APBD selama ini, Sumatera Barat tetap mengacu kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, meskipun dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang memungkinkan seperti halnya mencangkan dana aspirasi bagi tiap-tiap anggota DPRD. *** Tim R

Read More

Kepala Perwakilan PT. Semen Padang Wilayah Jabar. H. Ali Amran :

Penjualan SP Mencapai 188.000 Ton

Walaupun Belum Mengadakan Temu Pelanggan 

 

H. Ali Amran

Bandung, INA-INA.

        Penjualan Semen Padang di wilayah Jawa Barat sangat menggembirakan, hal karena tingginya tingkat kepercayaan masyarakat Jawa Barat terhadap produk PT. Semen Padang.. Penjualan Semen Padang di wilayah Jawa Barat tiap tahunnya mengalami peningkatan. Selama 2010, Perwakilan PT. Semen Padang Wilayah Jawa Barat berhasil menjual produknya sebanyak 188.000 ton naik dibandingkan pada tahun sebelumnya hanya sebanyak 184.000 ton. Hal tersebut dikatakan Kepala Perwakilan PT. Semen Padang Wilayah Jawa Barat, H. Ali Amran ketika ditemui Indonesia-Indonesia diruang kerja, Buah Batu – Bandung, Jumat (1/4) lalu.

          Menurut Ali, Bandung merupakan pangsa pasar yang sangat bagus, daerah yang paling banyak membangun di Bandung Timur, Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung. Empat daerah ini merupakan daerah yang banyak membangun. Saat ini kami memberikan pelayanan lebih terhadap konsumen mengenai distribusi Semen Padang yang biasa hanya menjual semen dalam bentuk Bag, sekarang kami melayani distribusi Curah untuk Wilayah Jawa Barat. Di Bandung terdapat tiga distributor yang memasarkan Semen Padang. PT Trimitra Jaya Perkasa merupakan Distributor Semen Padang Wilayah Jawa Barat. “Jadi pelanggan di Jawa Barat tidak perlu lagi khawatir terhadap pasokan, karena kami akan selalu siap memenuhi suplay dengan tetap memerhatikan kualitas dari kompentatif harga.
         Ali menjelaskan bahwa Semen Padang merupakan pendatang di Jawa Barat, untuk menarik konsumen harga semen kita lebih rendah di bandingkan semen tiga roda, Holcim, dan begitu juga sebalik semen tiga roda, holcim di Sumatera harganya lebih rendah dibandingkan semen padang. Jadi konsekuensinya seperti itu, kalau harga semen kita melebihi harga semen yang diproduksi di Jawa, barang kita tidak akan dibeli orang. Marketing ada 4 pilar yang harus dijaga yaitu 1. Produk, kualitas diakui oleh SNI, ISO, SICS 2. Harga 3. Suplay 4. Promosi, seperti mengadakan temu pelanggan sekali setahun. Empat pilar ini akan yang harus dijaga untuk menarik minat konsumen membeli produk kita,” ungkap Ali.
          Ketika disinggung mengenai kerjasama pemasokan semen padang dalam pembangunan di Jawa Barat, menurut Ali, untuk hal tersebut ditangani langsung oleh distributor, kita sebagai perwakilan Semen Padang di Jawa Barat hanya mendukung kerjasama tersebut. Kita terkendalanya mengenai suplay karena produksi semen padang ini jauh dari Jawa Barat. Misalnya, Distributor menjalin kerjasama pemasok semen padang pada pembangunan sebuah proyek, dan distributor berkoordinasi dengan kita mengenai kesanggupan untuk menyuplay semen sekian ton setiap bulannya. Kita terkadang untuk menjalin kerjasama seperti terkendala dengan suplay barangnya. Kalau kita terima kerjasama dalam pemasokan semen, suplay barang terlambat, karena cuaca dan sebagainya, proyek mitra kita terlambat penyelesaian, karena dampak menyuplay yang terlambat. Nama semen kita juga yang jelek. Jawa Barat ini disebut wilayah III, termasuk DKI Jakarta, Banten, dan Semerang. Semen ini bahannya berat, rentan terhadap lembab, terus jenis produk yang semakin dibawah jauh biayanya semakin tinggi.Selama distributor Semen Padang juga ada menjalin kerjasama dalam pembangunan, seperti pembanguan gedung Politeknik Bandung, Hotel di Cihampelas, dan yang lainnya.
        Mengenai temu palanggan di Jawa Barat, ungkap Ali, Alhamdulillah, empat tahun saya menjabat sebagai Kepala Perwakilan PT. Semen Padang Wilayah Jawa Barat, belum pernah mengadakan temu pelanggan. Kita setiap tahun mengajukan ke pusat untuk mengadakan temu pelanggan, tapi sampai saat ini belum ada realisasinya. Walaupun tidak pernah mengadakan temu pelanggan, penjualan Semen Padang di Jawa Barat melebih target, apalagi kalau diadakan temu pelanggan, mungkin penjualan bisa melebihi dari yang sudah dicapai sekarang,” tutur Ali Amran. ***Edwandi

Read More

Ketua DPRD Jabar, Ir. Irfan Suryanagara

 Tolak Mobil Dinas Baru 

Ir. Irfan Suryanagara

Bandung, INA-INA.

      Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. Irfan Suryanagara akhirnya membuat keputusan mengejutkan yang menyatakan, akan menolak kendaraan baru yang menjadi polemik pada sejumlah surat kabar, baik media cetak maupun elektronik. Bahkan, Ketua DPRD Jabar yang baru saja kunjungan kerja ke wilayah Jabar Selatan tersebut, menyatakan ikhlas untuk bekerja semaksimal mungkin dengan menggunakan fasilitas yang sudah ada selama ini.
     " Setelah beristiqoroh, maka dengan ini saya tidak akan menggunakan fasilitas kendaraan dinas yang telah dianggarkan, dan hanya akan menggunakan fasilitas yang sudah ada. Saya ikhlas untuk bekerja semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya.", katanya.
    Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. Irfan Suryanagara, mengatakan hal tersebut dalam jumpa pers di Ruang Bamus, menjawab semua pemberitaan dan polemik di masyarakat serta media massa, terkait rencana pembelian kendaraan dinas operasional Ketua DPRD yang saat ini dalam proses lelang.
     Menurut Irfan, sejauh ini DPRD Provinsi Jawa Barat sudah mencatat prestasi diantaranya telah dibuatnya 34 Peraturan daerah (Perda) serta penyusunan anggaran 2011, tepat pada waktunya. Dan hingga saat ini, dengan tiga fungsi yang dimilikinya anggota DPRD memiliki mobilitas yang tinggi d daerah pemilihannya masing-masing.
     Mengenai kendaraan dinas ini, menurut Irfan memang disediakan satu kendaran sedan dan operasional sebagaimana juga gubernur dan wakil gubernur. Namun sejak dirinya dilantik sebagai Ketua DPRD Jabar, hingga saat ini belum pernah menggunakan kendaraan yang baru.
    "Karena aktivitas dan mobilitas yang tinggi itulah, maka dianggarkan kendaraan operasional yang baru dengan pertimbangan karena menurut pelaksana lelang, kedudukan Ketua DPRD disetarakan dengan gubernur maka itulah yang diajukan", yang pada jumpa pers tersebut dihadiri juga Sekretaris DPRD Jabar, Hj. Ida Hernia, SH., M.Si.
     Keputusan Ketua DPRD untuk menggunakan fasilitas kendaran yang ada, menurut Irfan, tidak didasarkan pada tekanan pihak manapun, serta tidak menginginkan masalah tersebut dipolitisir, yang pada akhirnya mengganggu kinerja DPRD. Sedangkan terkait rencana pengadaan kendaran yang telah dianggarkan untuk anggota DPRD, menurut Irfan, hal tersebut harus dibicarakan lagi secara lebih mendalam. Edwandi

Read More

Gubernur Jabar Buka Musrenbang 2011

Bandung, INA-INA.
       Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat 2011 adalah untuk merancang kegiatan dan program pembangunan tahun 2012. Menurutnya hasil pembangunan di tahun 2010 serta pelaksanaan pembangunan tahun 2011 menjadi pijakan bagi penyusunan program pembangunan tahun 2012. Keberlanjutan dan kesinambungan program pembangunan merupakan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2008-2013.
         “Untuk merespon isu dan problem pembangunan tahun 2012, maka dalam Musrenbang kali ini akan disusun Rencana Program dan Kegiatan. Yakni terdiri dari rencana kerja tematik dan non tematik. Adapun rencana kerja tematik terdiri dari tematik sektoral dengan 40 kegiatan dan tematik kewilayahan dengan 20 kegiatan. Semua kegiatan tersebut bercirikan potensi unggulan dan tantangan di masing-masing wilayah kerja pemerintahan dan pembangunan (WKPP),” ujar Heryawan saat membuka Musrenbang di Hotel Horison Bandung, Rabu (6/4).
          Berdasarkan analisa tentangan tahun 2012 maka tema Musrenbang kali ini adalah; Mengintegrasikan Peran Investasi Dunia Usaha Dalam Menghela Pembangunan Sektoral dan Kewilayahan Bersifat Monumental Untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera. Ada 10 common goals yang bersifat monumental, antara lain yakni; Peningkatan kualitas pendidikan, Peningkatan kualitas kesehatan, peningakatan daya beli masyarakat, Kemandirian pangan, Peningkatan kineja aparatur, Pengembangan infrastruktur wilayah, Kemandirian energi dan kecukupan air baku, Penanganan bencana dan lingkungan hidup, Pembangunan perdesaan dan Pengembangan budaya dan daerah tujuan wisata.
         Selanjutnya guna mempercepat pembangunan dan pengembangan wilayah metropolitan dan pusat kegiatan nasional, maka menurut Heryawan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membantuk Tim Pengembangan Metropolitan di Jawa Barat atau West Java Metropolitan Development Management. Tugasnya adalah mengkoordinasikan, harmonisasi dan mempercepat pembangunan di Metropolitan Bandung Raya, Metropolitan Bodebek dan Metropolitan Cirebon sertaPusat Kegiatan Nasional Provinsi (PKNP) Pelabuhan Ratu dan Pangandaran.
       Adapun proyeksi anggar an atau APBD Jawa Barat tahun 2012 adalah Rp 9.156.874.551.910, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 6.929.276.732.702, dana perimbangan Rp 2,215.425.382.207 dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 12.172.437.000. Dengan APBD sebesar itu, maka direncanakan pada tahun 2012, alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan sebesar 10 persen serta dukungan pendanaan optimal berkisar 7,5 hingga 10 persen. “Diharapkan semua sesuai dengan proyeksi yang sudah dikaji secara mendalam,” tutur Heryawan. kesehatan sebesar 10 persen serta dukungan pendanaan optimal berkisar 7,5 hingga 10 persen. “Diharapkan semua sesuai dengan proyeksi yang sudah dikaji secara mendalam,” tutur Heryawan. Edwandi

Read More

Komisi IV DPR RI

Kota Bandung Layak Diusulkan 

Meraih Raskin Award

 

Bandung, INA-INA.

      Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR RI, Ir. H. E. Herman Kaeron menyatakan prestasi yang luar biasa atas kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam pendistribusian beras untuk rakyat miskin (raskin). Kota Bandung layak menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam hal pendistribusian raskin kepada rumah tangga sasaran (RTS) dan menekan angka kemiskinan, Kota Bandung pun diusulkan untuk meraih Raskin Award dalam rangka menelusuri informasi sebenar-benarnya distribusi raskin, dari tiga daerah yang kami kunjungi yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, dan Kota Bandung. Ada hal yang berbeda, masalah klasik dalam penyaluran raskin masalah kuantitas dan kualitas selalu menjadi persoalan, tetapi di Kota Bandung nyaris tidak terjadi, kita memberikan apresiasi upaya Kota Bandung layak diusulkan Raskin Award dan menjadi contoh bagi kota lainnya,” ungkap Herman Khaeron saat melakukan Kunjungan dalam rangka mendapat informasi penyaluran raskin. Pujian tersebut disampaikan Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR RI. Ir. H. E. Herman Khaeron M.Si, kepada Walikota Bandung, Dada Rosada di Ruang Tengah Balai Kota, Jl. Wastukancana No. 2 Bandung, Senin (4/4/2011).
         Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung di Tahun Anggaran (TA) 2010, mengucurkan dana hibah program bantuan wali kota khusus (Bawaku) pangan Rp. 7,5 milyar. Pemerintah Kota Bandung memberikan subsidi untuk meringankan pembelian beras miskin (raskin) Rp. 600,-/kg, sehingga harga tebus raskin di Kota Bandung Rp. 1.000,00/kg dan untuk mendukung operasionalnya, dari titik distribusi ke titik bagi (rumah tangga sasaran penerima manfaat/RSTPM) bagi pelaksana distribusi dianggarkan Rp. 400,-/kg, Secara kuantitatif jumlah RSTPM pada tahun 2011 mencapai 63.431 RTS sama dengan tahun 2010, dan menurun 23 % dibanding tahun 2009 yang mencapai 82.432 RTS, dengan pagu 15 kg/RTS. Nominal angaran yang dikucurkanpun cenderung menurun dari 10 milyar tahun 2009 berkurang 18,6% pada tahun 2010 dan 2011.
         Herman menemukan masalah dalam pendistribusian raskin, “Di daerah lain kuantitas yang seharusnya 15 kg hanya diterima 5 kg, kualitas yang diberikan seharusnya layak konsumsi tetapi masih yang tidak memenuhi persyaratan, tapi di Kota Bandung tidak ada persoalan, bahkan diberikan tambahan subsidi untuk raskin yang tadinya harga Rp. 1.600 dijual Rp. 1.000 saja, sedangkan di daerah lain bisa menjadi Rp. 2.000, ini disebabkan di daerah lain tidak ada kontribusi dalam mensubsidi harga terhadap penyaluran raskin dan relative hanya bergantung pada dana pusat,” tambahnya.
        Masalah lain dikemukakan Herman berupa perbedaan data jumlah rumah tangga sasaran, “ Jumlah data juga ada masalah, jumlah data miskin versi BPS ( biro pusat stastistik) dan versi lainnya berbeda, menyebabkan kesenjangan kebutuhan dan distribusi” ujarnya.
       Mengantisipasi persoalan Kuantitas dan Kualitas raskin, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung, Dedy Mulya memaparkan, “ Upaya pemerintah kota dalam menghindari kualitas raskin buruk dengan melakukan pengecekan langsung ke titik distribusi, meningkatkan koordinasi dengan Perum Bulog Subdivre I Bandung, “ paparnya.
        Pujian yang disampaikan Komisi IV DPR RI disambut baik Wali Kota Bandung,"Apresiasi dari Komisi IV saya ucapkan terima kasih, Ini memang upaya kita untuk membantu masyarakat miskin. Dan ini memang tugas pemerintah memberikan kesejahteraan dan perlindungan untuk masyarakat," paparnya.
        Dalam sambutannya Dada mengatakan 96,61% kebutuhan pangan Kota Bandung selama ini sangat tergantung kepada pasokan daerah lain, ia merencanakan membeli lahan pertanian diluar Kota Bandung karena tidak memadainya luas Kota Bandung sebagai sebagai lumbung cadangan pangan daerah, “Program raskin juga bersentuhan dengan ketahanan pangan, menjamin kesinambungan pasokan pangan dari luar serta memaksimalkan lahan pertanian yang terbatas, tugas kita menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau, salah satunya dengan merencanakan pembelian sawah diluar kota bandung seluas 100 Ha, Kita telah membeli seluas 6 Ha berlokasi di Kelurahan Cisurupan, “ Paparnya,
       Selain subsidi untuk raskin, kata Dada, pihaknya juga memiliki program Bawaku Makmur, Bawaku Kesehatan, Bawaku Pendidikan, Bawaku Pangan, dan lain-lain. Sebab, kata Dada, rakyat miskin tidak hanya membutuhkan raskin saja, "Rakyat miskin bukan butuh beras saja, tapi semuanya. Program Bawaku itu bagian dari menyelesaikan kemiskinan sesuai 14 kriteria BPS, antara lain dia tidak mempunyai rumah yang layak kita selesaikan dengan bawaku rumah kumuh" jelas Dada.
      Menurut Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR RI. Ir. H. E. Herman Khaeron M.Si, kegiatan panja untuk melakukan pemantauan lapangan diperlukan sebagai dasar untuk membuat rekomendasi terhadap Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) dan Bulog. Edwandi

Read More

Edi Siswadi Membantah Keras Pemberitaan Di Media

Mengenai Tim KPK Di Tangkap Polrestabes Bandung  

Bandung, INA-INA 

Edi Siswadi

         Terkait pemberitaan di beberapa media massa, mengenai tim KPK yang ditangkap atas aduan ajudan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, dalam konferensi pressnya Sekda Kota Bandung Edi Siswadi dengan tegas membantah dirinya telah memerintahkan ajudannya untuk menelepon polrestabes agar menangkap tim KPK tersebut. "Saya tidak pernah memerintahkan ajudan saya untuk melapor ke Polrestabes, bahkan menuduh tim KPK melakukan pemerasan, saya bersumpah atas nama agama saya," Ujar Edi Siswadi di ruangannya kepada wartawan, Rabu (16/03) lalu.

          Edi pun secara tegas mengungkapkan dirinya tidak pernah menuduh, dan yang paling penting menghalang-halangi petugas KPK, karena merasa tidak mempunyai beban, karena sudah melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan aturan yang ada. "Kita sudah melakukan fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan aturan yang ada kenapa musti ragu, kita harus menghargai proses hukum yang akan terjadi, karena petugas itu profesional dan tidak mudah terkena isu," jelas Edi.
         Edi Siswadi pun menjelaskan kronologis kedatangan tim KPK ke Pemerintah Kota (pemkot) Bandung, tanggal 22 Februari 2011 dirinya kedatangan petugas KPK dari deputi pengawasan internal dan pengaduan masyarakat, dengan membawa surat tugas dan tanda pengenal untuk meminta klarifikasi pelaksanaan APBD tahun 2007 sampai 2010. "Jadi mereka datang ke sini untuk meminta klarifikasi mengenai pelaksanaan APBD dari tahun 2007-2010 dari sisi kebijakan, pelaksanaan dan prosedurnya," ujar Sekda Kota Bandung.
         Lebih lanjut dikatakannya, petugas itu diterima dan dilayani dengan baik-baik, sesuai dengan posisi dan tanggung jawabnya. Mereka diterima secara kedinasan dan adat ketimuran sebagai tamu. "Saya terima dengan baik, karena saya tidak meragukan atau menyangsikan sedikit pun bahwa yang datang bukan dari petugas KPK," jelasnya.
         Edi pun menyatakan keyakinannya 100 bahkan 1000 persen bahwa yang datang itu memang benar petugas dari KPK, karena mereka datang secara baik-baik dan membawa surat tugas seperti biasanya. "Setidaknya sudah lima kali petugas KPK kesini untuk meminta klarifikasi, meskipun timnya berbeda-beda, sehingga saya tahu persis mana yang petugas KPK." Jelas Edi.
         Ketika menerima petugas KPK, Edi menuturkan dirinya ditemani dari Dinas Keuangan, TU Pimpinan, dan Kasubag Keuangan, dan memberikan arahan kepada mereka agar menerima mereka dengan baik-baik, sampaikan data-data dengan sebenar-benarnya, memeberikan akses seluas-luasnya dan jangan sampai mempersulit apalagi menutup-nutupi. 

"Saya katakan, bahwa hal ini merupakan kesempatan untuk meluruskan, mempertanggungjawabkan, dan mengklarifikasi bahwa pengaduan masyarakat tersebut tidak benar," Jelas Sekda Kota Bandung.
        Sampai pelaksanaan tanggal 7 Maret petugas KPK melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur dan protap yang mereka miliki. "Mereka tidak melakukan penekanan, intimidasi bahkan pemerasan, sehingga saya heran kenapa ada pemberitaan miring seperti itu," ungkap Edi.
         Kemudian, menurut Edi ada kejadian yang menyatakan bahwa dirinya memerintahkan ajudan untuk menelepon kepolisian agar menangkap petugas KPK, dan menuduh seolah-olah petugas KPK tersebut memerasnya sebesar satu milyar. "Saya merasa terpukul, seolah-olah Pemkot Bandung menuduh petugas KPK memeras sebesar satu milyar, dari mana informasi tersebut, Saya inging tahu sumber yang menyatakan itu," ujar Edi.
          Kalau ada masalah, menurut Edi, mungkin dari awal pemeriksaan pun sudah terjadi permasalahan. Sehingga Edi merasa secara kedinasan terganggu dan terpojokkan, bahkan terdzalimi dan difitnah. "Saya sudah konsultasi dengan bagian hukum, mungkin saya akan mengambil langkah-langkah hukum apa yang diberitakan tersebut, karena saya merasa tidak melakukannya," pungkasnya.
           Senada dengan Sekda Kota Bandung, Ajudannya Ayi Supriatna pun mengatakan bahwa dirinya tidak pernah diperintah oleh Sekda untuk melaporkan tim KPK ke Polrestabes. Ayi pun merasa dirinya tidak pernah melaporkan petugas KPK itu baik secara tertulis maupun lisan, sehingga apabila ada yang mengatakan dirinya melaporkan atas pemerasan yang dilakukan oleh petugas kepada atasanya hal itu tidak mungkin. "Bagaimana mau mengatakan pemerasan, kalau melaporkannya saja tidak saya lakukan," jelas Ayi.
           Ayi pun, mengatakan dirinya hanya melayani pimpinan dan tidak mungkin melanggar atau keluar dari ranah atau tupoksinya sebagai ajudan. "Saya merasa didzalimi, karena saya merasa tidak melakukan hal itu, saya bekerja sesuai dengan tupoksinya," jelasnya.

                                                                                                                                     Edison / Edwandi

Read More

TABLOID INDONESIA-INDONESIA: BPT MEMBANTAH CARUT MARUTNYA

TABLOID INDONESIA-INDONESIA: BPT MEMBANTAH CARUT MARUTNYA: "PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN BOGOR Bogor, INA-INA. Badan Perizinan Terpadu (BP..."

Read More

BPT MEMBANTAH CARUT MARUTNYA

PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN BOGOR

Bogor, INA-INA.

        Badan Perizinan Terpadu (BPT) Kabupaten Bogor membantah keras tudingan carut marutnya tentang pelayanan perizinan di Kabupaten Bogor.
         Sementara Kepala BPT Kabupaten Bogor, Hj.Syarifah, membantah keras adanya tudingan tentang carut marutnya pelayanan perizinan di lembaga unit kerjanya. “Barangkali kalau di unit lain mungkin terjadi carut marut, terutama dalam pengurusan di bidang teknis. Karena kami hanya memproses setelah unit lainnya menyatakan sudah lengkap secara administrasi, ”kilah Hj Syarifah saat ditemui wartawan dalam workshop di kawasan Cisarua Bogor.  

         Lebih lanjut dia mengatakan , pihaknya sengaja mengundang dalam acara tersebut yang berkaitan langsung dalam pelayanan perizinan dan pengawasan seperti, PSDA  Tata Bangunan, Tata Ruang, BPN, Disbudpar dan Satpol PP. Diharapkan dalam kegiatan ini antar unit terkait dapat menyamakan persepsi agar tidak saling menyalahkan ketika terjadi kesalahan. Diakuinya pihaknya tidak dapat bekerja sendiri tanpa di dukung dari unit terkait, sehingga kegiatan workshop ini dianggap perlu di adakan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan tupoksi masing-masing.
        Masih kata dia, rencananya BPT akan membuka layanan Costomer service untuk melayani service excellent dan melayani konsumen yang komplain. ”Kami pun akan membuka outlet perizinan, “ tambahnya.
        Kata dia, pada tahun ini saja pihaknya sudah menerima berkas sebanyak 17 ribu pengajuan permohonan izin bangunan dan siap diproses, karena secara administrasi berkasnya dinilai sudah lengkap dan tinggal menunggu selesainya untuk di berikan kepada pemohon,” terangnya . Adam Saleh

Read More

Lurah Cisarua Dituding Dana RTLH

 Menyunat Dana RTLH

Bogor, INA-INA.
       PEMERINTAH Kabupaten Bogor pada tahun 2010 lalu, telah menggelontorkan dana APBD untuk program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), begitupun di wilayah Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor yang telah menerima pada tanggal 30 Nopember 2010 dan selesai di realisasikan pada Desember 2010.
       Sementara Lurah Cisarua, Prihatna Arif Santosa mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Bogor yang telah menggelontorkan dana rehabilitasi RTLH di wilayah kerjanya. 

            ”Alhamdulillah dari 45 kepala keluarga penerima RTLH yang masing-masing mendapat sebesar Rp 10 juta telah disalurkan oleh Ketua kelompok masyarakat (pokmas) dan disaksikan aparatur pemerintah Kelurahan Cisarua kepada para penerima dana RTLH,” kata Arif. Selengkapnya

Read More

Paguyuban Sunda DAMRI (PASDA) Bersama LSM PECI

Rancage Gawe Ngalaksanakeun Cikapundung Bersih 

Ayi Vivananda bersama Sadiyo

Bandung, INA-INA.

       PAGUYUBAN Sunda DAMRI (PASDA) bersama LSM Peci (Peduli Cikapun-dung, dan warga masyarakat kawasan Cisitu kecamatan Coblong menggelar aksi pembersihan Sungai Cikapundung. Pemandangan yang nampak pun sungguh menghangatkan hati. Ratusan warga masyarakat memenuhi bantaran sungai Cikapundung, mengangkat sampah yang mengapung di sungai, mencabuti rumput liar yang tumbuh di sepanjang Cikapundung. Antusias warga dan para anggota PASDA yang dipelopori oleh Kang Onong Sumarno yang merupakan Sesepuh PASDA bersama dengan Kang Nino Tresna Rahman, begitu juga dengan perwakilan LSM PECI Kang Jaka tak berkurang sedikitpun. Selanjutnya 

Read More

H. Danny Setiawan, Mantan Gubernur Jabar :

“Saya Ingin Membangun Jawa Barat”

Drs. H. Danny Setiawan,M.Si

       Bandung, INA-INA

       JUMAT (17/2/2011) lalu, mungkin adalah hari yang paling bersejarah bagi H. Danny Setiawan. Mantan Gubernur Jawa Barat periode 2003-2008 ini resmi menjadi warga negara biasa lagi setelah menghirup udara bebas dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin.
       Danny keluar dari Lapas Sukamiskin pada pukul 07.45 WIB dengan disambut puluhan anggota keluarga, rekan, dan sahabat setia-nya di halaman Lapas Sukamiskin. Danny yang pada saat itu meng-enakan baju batik biru, keluar dengan menebarkan senyuman dan langsung disambut jepretan kamera wartawan yang sejak subuh menunggu dirinya keluar dari lapas.
      Kepada para insan pers, Danny mengaku tidak memikirkan apa pun, kecuali beristirahat dulu, baik fisik maupun hatinya. “Saya minta waktu sebulan dua bulan untuk konsolidasi dulu, untuk menyehatkan pikiran dan fisik saya. Saya bersyukur saat ini masih sehat,” tutur Danny.
      Danny mengungkapkan, ia tidak akan membicarakan atau membahas hal apa pun dulu selain kembali mencoba berbaur dan bergaul bersama rekan-rekan terdekatnya yang selama ini sempat terganggu selama ia berada di dalam tahanan.
      Namun Danny menekankan bahwa keinginan dirinya untuk membangun Jawa Barat masih tetap tinggi. “Komitmen saya terhadap Jawa Barat tidak hilang selama ini. Saya ingin membangun Jawa Barat dalam posisi apa pun nantinya,” ujarnya.
       Ketika ditanya apakah ia akan kembali terjun ke dunia politik, Danny mengaku belum berpikir ke arah itu. “Saya saat ini ingin bergaul dengan masyarakat. Pokoknya melakukan kegiatan-kegiatan masyarakat saja,” katanya.
       Danny divonis hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta untuk kasus gratifikasi pengadaan alat berat dan mobil pema-dam kebakaran. Danny bebas secara bersyarat.
       Kepala Lapas Sukamiskin, Dewa Putu Gede, Danny bebas bersyarat karena sudah menjalani dua per tiga dari masa hukuman-nya, yaitu 2 tahun, 3 bulan, dan 15 hari. Hal itu juga termasuk remisi umum dan remisi khusus yang pernah diterima sebelumnya. “Setiap narapidana berhak untuk mengajukan pembebasan bersyarat,” ucapnya.
      Dewa menyatakan, pembebas-an bersyarat memiliki ketentuan yang tidak mudah, malah cenderung berat. Begitu bebas, kewa-jiban pun tidak kalah banyak harus dilakoni Danny, seperti wajib lapor tiap minggu. Bila ingin keluar negeri, Danny harus mendapat izin terlebih dahulu.
      Selepas dari Lapas Sukamiskin, Danny langsung menuju ke Kantor Qiblat Tour di Jl Taman Cibeunying Selatan 15 Kota Bandung. Disana, rekan-rekan dan sahabat Danny mempersiapkan acara sambutan ngabageakeun, yang dihadiri beberapa tokoh dan pejabat teras, seperti Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf, Wakil Ketua DPRD Jabar H. Uu Rukmana, dan anggota DPR RI Ny. Popong Otje Djundjunan.
      Dede Yusuf menyatakan, selaku tokoh di Jawa Barat, Danny masih benar-benar diakui keberadaannya. “Pak Danny ini masih mampu dan memiliki energi untuk mempersatukan kembali masyara-kat Jawa Barat. Hal itu terbukti,” tegasnya.
      Pada Tasyakur Bi Ni'mah (18/2/2011) lalu, H. Danny Setiawan dalam sambutan menyatakan, selama saya mengabdi selama 40 tahun di Birokrasi Pemerintah Daerah.
      Danny menyatakan, sebagai manusia biasa, terlebih saya telah diberi kesempatan ALLAH SWT, pernah memimpin Jawa Barat, kiranya pada tempatnya saya memohon maaf atas semua kehilafan dan kesalahan yang telah saya lakukan. Semoga hadirin dan segenap masyarakat Jawa Barat kiranya berkenan memaafkannya.
      “Saya merasakan nikmatnya memperoleh banyak hikmah dibalik cobaan atau musibah yang saya terima. Saya memperoleh banyak hal yang berharga untuk melakukan perenungan, refleksi serta evaluasi tentang arti hidup, arti perkawanan dan persahabatan bahkan arti persaudaraan. Dalam renungan panjang juga saya telah menemu-kan hikmah dari persahabatan yang tulus. Saya juga dapat menemukan makna yang sesungguhnya dari semua proses yang pernah saya lalui, dari makna hukum yang kerap bisa mengotori keadilan, hingga arti penting politik yang juga bisa hadir dan dihadirkan sebagai pedang bermata dua.
       Alhamdulillah, saya telah memperoleh tambahan pelajaran yang sangat berharga, yang tidak pernah saya temukan dibuku-buku atau dilapangan selama saya bekerja. Semoga semuanya itu pada gilirannya dapat lebih meningkatkan kehati-hatian dan kewaspa-daan saya, dalam perjalanan hidup dan kehidupan saya ke depan, serta dapat lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan saya kepada ALLAH SWT,” ungkap Danny.
       Danny menyatakan sangatlah tidak mungkin Jawa Barat ini bisa dibangun dengan baik, hanya dengan mengandalkan kemampuan seorang Gubernur dan sejum-lah Bupati/Walikota yang ada, tetapi juga harus dibangun oleh sinerjitas segenap potensi masyarakat Jawa Barat, yag digerakan oleh pemimpin-pemimpin masyarakatnya. Insya Allah, apabila itu menjadi keniscayaan yang kita yakini, pada gilirannya nanti Jawa Barat yang Gemah Ripah Repeh Rapih, yang selama ini kita dambakan, akan mewujud menjadi suatu kenyataan. Karenanya saya sangat berterimakasih kepada hadirin dan masyarakat Jawa Barat, yang telah menyatakan Bisa dan Mau Kembali menerima kehadiran saya (semoga dengan tulus dan ikhlas). Saya fikir, karena hanya itulah modal utama kita, terutama saya, untuk dapat bersinerji dengan baik, serta akan memberikan dorongan kuat bagi saya, untuk bersungguh-sungguh dalam memberikan pengabdian bagi Jawa Barat yang kita cintai ini. “Namun sebelum saya berkiprah bersama dengan hadirin dan masyarakat, untuk sharing dalam pembangunan Jawa Barat yang kita cintai ini. Perkenankan saya meminta waktu sesaat untuk melakukan konsolidasi diri atas perubahan situasi yang saya alami, terutama atas perkembangan keadaan yang terjadi selama ini. Agar saya tidak mengawali langkah-langkah baru saya kearah yang tidak bermanfaat bagi diri saya dan keluarga, dan lebih luas lagi bagi Jawa Barat yang kita cintai ini,” ujarnya.
        Menurut Ketua GPPK Jawa Barat, R. Kurnia, MA mengungkapkan, kehadiran Pak Danny Setiawan kembali di tengah masyarakat Jawa Barat merupakan kebahagiaan karena Pak Danny Setiawan sebagai Mantan Gubernur Jawa Barat dapat kembali menyumbangkan pikiran dan karyanya untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan warga Jawa Barat.
       Hal senada diungkapkan M. Edison, Wakil Komandan YON VI/GAB MENWA MAHAWARMAN Jawa Barat, kehadiran Pak Danny Setiawan akan sangat bermanfaat untuk sharing dalam meningkatkan potensi pembangunan di Jawa Barat, karena sebagai mantan Gubernur Jawa Barat yang telah memberikan pengabdian dan karya dalam pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Edi/Yefri

Read More

Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Juni Nabila :

“Perda” CSR Untuk 
Sejahterakan Warga Kota

                                                     Bandung, INA-INA.

JUNI NABILA

       JUNI NABILA, Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, berharap dengan adanya pembahasan Perda Corporate Social Responsibility (CSR) ini bisa meningkatkan kesejahteraan dan sekaligus mensinergikan semua kepentingan demi meningkatkan kesejahteraan warga Kota Bandung. Serta sangat berharap usulan Perda CSR yang digagas oleh Komisi B DPRD Kota Bandung ini mendapat respon dan dukungan dari semua stake-holder terutama warga kota Bandung, guna mendorong menjadikan sebuah Perda,” demikian harapan yang di sampaikan Juni Nabila Anggota Komis B DPRD Kota Bandung ketika berkun-jung ke Kantor Redaksi Tabloid Indonesia-Indonesia, Jalan Sangkuriang No. 6 Bandung, baru-baru ini.
        Menurut Juni, CSR sekarang ini sudah merupakan salahsatu persyaratan perusahaan untuk mendapat-kan sertifikasi ISO. Pembahasan “Perda“ CSR ini sejalan dengan program pemda Kota Bandung terutama dibi-dang kesejahteraan warga kota Bandung.
       Lebih lanjut, Juni, tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep yang diperdakan pertama kali di Negara Republik Indonesia. “Perda” CSR Kota Bandung dimaksudkan mensinergikan semua kepentingan yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung semata-semata hanya untuk kesejahteraan warga Kota Bandung, dimana “Perda” CSR berhubungan erat deng-n "pembangunan berkelan-jutan", di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivi-tasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.
        Tujuannya sangat baik, agar kegiatan CSR bisa lebih optimal dan terprogram dengan target sasaran yang lebih jelas. Dengan begitu, CSR bukan sekedar memberikan uang atau materi kepada masyarakat sebagai obyek sasaran. Akan tetapi merupakan program berkelanjutan dan terukur dalam upaya ikut berpartisipasi melakukan pemberdayaan masyarakat dari sisi ekonomi maupun bidang lainnya yang memungkinkan masyarakat sekitar ikut terangkat harkat dan martabatnya. Cecep Rahkmatullah

Read More

Kasie Penyidik Satpol PP Kota Bandung, Nono Sumarno,SH.,MH :

Pelanggar Perda  Kota Bandung 
Didominasi Reklame

Nono Sumarno,SH.,MH

Bandung, Ina-Ina.

       “Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan  (K3) selama kurun waktu 2010 masih didominasi oleh pelanggaran izin reklame, yakni mencapai 1.055 kasus, meningkat  dibandingkan pada tahun sebelumnya”.
        Kasie Penyidik Satpol PP Kota Bandung, Nono Sumarno, SH menyatakan bahwa angka tertinggi pelanggaran Perda K3 di tahun 2010 masih didominasi pelanggaran izin reklame. "Tingginya angka pelanggaran izin reklame ini menunjukkan iklim investasi di daerah ini semakin meningkat, namun sayangnya tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat dalam mengurus izin reklamenya. Tidak hanya izin reklame pelanggaran izin lainnya juga cukup banyak," tegas Nono ketika ditemui Indonesia-Indonesia, diruang kerja, (31/1) lalu.

      Menurut Nono, pelanggaran tertinggi kedua yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan 7 titik sebanyak 626 pelanggaran, dan disusul oleh PSK 239, gelandangan serta  pengemis yang terjaring dalam operasi sebanyak 81 pelanggar. Dari hasil operasi tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung sebanyak 91 pelanggar. Para PSK yang terjaring operasi dengan Dinas Sosial dikirim ke Panti Rehabilitasi di Cirebon dan Sukabumi untuk dibina dalam waktu yang telah dijadwalkan oleh dinas terkait. Untuk mengantisipasi maraknya PSK dijalanan Satpol PP Kota Bandung mengadakan operasi rutin untuk disidangkan tipiring di Pengadilan,” ungkap Nono.

          Nono menjelaskan 1.055 kasus pelanggaran reklame tersebut termasuk  kategori  liar yang izinnya sudah habis atau yang tidak mempunyai izin. Satpol PP tidak memliki kewajiban untuk memberitahu biro iklan atas pencopotan atau penertiban yang dilakukan.  Penertiban reklame ini, bertujuan untuk memperindah estetika kota, dan tertib administrasi. "Juga agar reklame tersebut bisa berperan menambah Penghasila Asli Daerah (PAD) Kota Bandung,” ucap Nono.

       Nono mengutarakan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengurus izin pemasang reklame masih kurang, dan kita masih menemukan reklame yang tidak memiliki izin. Seharusnya, reklame yang kedaluwarsa sudah mencabutnya sendiri. Akan tetapi, sejauh ini masih saja ditemukan dan masih banyak pemasang reklame yang melanggar aturan dengan membiarkan reklame tersebut tetap terpasang. Ketika masuk jatuh tempo, sebenarnya pemasang reklame dapat mengajukan perpanjangan izin. Namun, hal itu sering kali diabaikan oleh para pemasang reklame. Kebanyakan pemasangan reklame suatu produk, tidak langsung ditangani oleh perusahaan yang bersangkutan. Biasanya, mereka menyerahkan pemasangan reklame itu kepada pihak ketiga,” ungkap Nono.

        Lebih lanjut Nono mengatakan bahwa Bidang Penyidik telah melakukan berbagai upaya untuk menegakan Perda, sebelum kita melakukan penertiban terlebih dahulu kita melayangkan surat peringatan, untuk penghentian suatu kegiatan yang tidak memiliki ijin operasional dan peringatan bangunan liar. Dan kita juga melakukan pemanggilan kepada pelanggar untuk didengar keterangannya mengenai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

         Bidang penyidik kata Nono telah melakukan pemasangan brosur dibeberapa tempat agar warga masyarakat patuh terhadap Perda Kota Bandung. Bidang penyidik selama tahun 2010 belum bisa melaksanakan tugas secara maksimal karena banyak kendala seperti kurang atau tidak ada fasilitas untuk penyimpangan barang bukti, serta minimnya anggaran. Walaupun demikian dengan keterbatasan yang ada, kami terus upaya untuk melakukan penertiban dan penataan PKL. Pihaknya tidak akan mundur meskipun saat penertiban PKL, selalu ada perlawanan dari para pedagang yang tidak mau ditertibkan. "Dalam konteks ini, kami bicara hukum. Upaya penertiban harus terus dilakukan, kami tidak akan mundur," tegas Nono.

         Penertiban kata Nono, bukan berarti menolak keberadaan PKL di Kota Bandung. Pemkot Bandung mempersilahkan PKL untuk berdagang, asalkan tahu aturan dan tidak berdagang di tempat yang dilarang. Pihaknya akan selalu menggelar evaluasi terhadap proses setiap operasi penertiban. Hal ini dimaksudkan agar selalu ada pembenahan dan perbaikan dari setiap langkah dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menertibkan pedagang. 

                                                                                                                                             M. Edwandi

Read More

Seputar DAK Perpustakaan SDN Sukawarna Kota Bandung

Sejumlah Guru Tidak Berdaya,  

Kepsek “Otoriter” Korbankan Rumah Dinas 

Bangunan Perpustakaan yang diduga bermasalah

Bandung, INA-INA.
Sejumlah guru di SDN Sukawarna Kota Bandung merasa keberatan atas adanya pembangunan ruang perpustakaan, dari pantauan Indonesia-Indonesia diperoleh informasi bahwa keberadaan rumah dinas kepala sekolah yang dinilai masih bagus dan layak pakai telah dirobohkan guna mensiasati agar DAK Perpustakan jatuh ke SDN Sukawarna 1-2 padahal tanah tersebut milik SDN Sukawarna 5. Menurut Tini Kartini, SPd, Kepala SDN Sukawarna 1-2 bahwa pembangunan perpustakaan yang diperoleh dari DAK telah sesuai aturan, “memang SDN Sukawarna 1 tidak mempunyai lahan namun saya telah mengajukan surat resmi ke Dinas Pendidikan Kota Bandung dan menurut Pak Suryadi dibolehkan untuk membangun perpustakaan asal tidak menyalahi aturan serta saya sudah berbicara dengan Kepala SDN Sukawarna 5 sebelumnya serta bisa saja saya memecat penjaga sekolah yang menempati rumah dinas untuk pergi dari sini karena saya yang memberikan SK dan gaji karena dia statusnya masih honor, tapi saya juga masih punya hati nurani”, jelasnya. selengkapnya

Read More

Perwakilan Div. Monitoring KIPP Nasional, Pemilukada Kabupaten Cianjur, Girindra Sandino :

KPU Kab. Cianjur Sangat Layak
Menjadi Contoh Bagi KPUD-KPUD Lain 

 

Cianjur, INA-INA
KABUPATEN Cianjur yang dikenal sebagai kota agamis, hari ini, Senin (10/01) telah menggelar pesta demokrasi. Dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Cianjur 2011 sebanyak 1.581.015 pemilih, dan berlangsung di jumlah TPS 3.388 TPS (Tempat Pemungutan Suara). 6 (enam) Pasangan calon bupati dan wakil bupati bertarung dalam pemilukada Kab. Cianjur 2011, berdasarkan nomor urut yang ditetapkan KPU Kab. Cianjur adalah: 1. Hidayat Atori - U. Suherlan Djaenudin (Perseorangan) 2. DR. H. Dadang Sufianto - Drs. MM RK Dadan SN, SP (PKS, HANURA, PKPB, PDIP). 3. H. Hidayat Makbul - H. Sumitra (PDIP, PBR, PKNU, dan partai-partai kecil non parlemen). 4. H. Ade Barkah S. - H. Kusnadi S. (Golkar, PPRN, PAN, Pakar Pang-an). 5. Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, MM - Dr. H. Suranto, MM (PBB, PPRN, PAN, Pakar Pang-an). 6. H. Maskana S.- H. Ade Sanoesi (PPP, PKB).  

Read More

Kades Sukamulya Pungut Biaya Lisdes

 Garut, Ina-Ina.

     Penerima Bantuan Listrik Perdesaan bagi masyarakat yang berhak menerima Tahun 2010 dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat untuk wilayah Kabupaten Garut baru dilaksanakan sebagian, diantaranya hasil temuan dan investigasi di lapangan peruntukan Desa Suka mulya Kecamatan Talegong. Secara keseluruhan dari 50 warga per Desa yang berhak menerima Bantuan Listrik Perdesaan (Lisdes) tersebut belum tuntas pemasangannya, namun tak ubahnya membuat rasa kecewa bagi warga masyarakat yang katagori kurang mampu karena terkesan ditekan secara halus tapi sifatnya memaksa warga untuk membayar biaya pemasangan Lisdes sebesar Rp. 250.000,- per KWH dengan daya 450 Watt per KK atau per umpi.

Read More