Lelang Kendaraan Operasional DPRD Jabar Akan Dibatalkan

Bandung, INA-INA.

       Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Provinsi Jawa Barat, Hj. Ida Hernida, SH., M.Si,  membenarkan bahwa memang sudah ada pemenang lelang untuk pengadaan  mobil operasional  yang akan digunakan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, sebagaimana sebagaimana diberitakan di media massa.
       Namun demikian, karena Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. Irfan Suryanagara menolak untuk menggunakan kendaraan operasional tersebut,   maka sekretariat dewan akan melakukan langkah agar lelang  tersebut dapat dibatalkan.
       Sekretar is DPRD Provinsi Jawa Barat mengatakan hal tersebut, ketika menjawab sejumlah pertanyaan sejumlah wartawan sejumlah media cetak dan elektronik, di ruang kerjanya.(8/4)
       Menurut Ida Hernida, terkait  kemungkinan adanya sanksi akibat pembatalan tersebut, bisa saja saja terjadi. Namun demikian, hingga saat ini baru akan  mempelajari kira- kira, apa sanksinya.
      " Saya masih mempelajari dulu dampak dari pembatalan lelang tersebut. Saya berharap pemenang lelang bisa memahami dan memaklumi situasi dan kondisi yang ada yang mengakibatkan dibatalkannya lelang tersebut, katanya serius.
     Menurut Ida,  kejadian ini bisa dikatakan force majeur, dan sejauh ini pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pemenang lelang dan sama sekali tidak mengharapkan ada efek yang tidak menyenangkan terkait pembatalan ini.
     "Masalah ini telah menjadi berita nasional dan dengan peristiwa yang terjadi, saya yakin pihak-pihak yang berkepentingan dpat memahami", katanya.
      Menjawab pertanyaan wartawan mengenai anggaran, yang semula akan digunakan untuk pembelian mobil tersebut, menurut Ida, semuanya akan menjadi Silpa dan dikembalikan ke kas daerah. Disebutkan,  pengadaan kendaraan dinas di DPRD Provinsi Jawa Barat dilakukan dalam tiga tahap sejak tahun 2010.
      Sementara itu, ketika ditanyakan mengenai status kendaraan dinas yang telah digunakan oleh sebagian anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, menurut Ida Hernida,  status semua kendaraan tersebut adalah pinjam pakai. Artinya biaya pemeliharaan, bensin, kerusakan bahkan asuransi ditanggung sendiri oleh anggota masing-masing. Karena itulah menurut Ida, ada anggota yang memang menolak untuk mendapat jatah kendaraan tersebut dan merasa lebih baik menggunakan kendaraan sendiri.
       Dijelaskan pula, Untuk fasilitas Ketua DPRD sendiri, menurut Ida, sampai saat ini memang belum pernah mendapatkan kendaraan yang baru. Selain menggunakan kendaraan dinas yang lama, untuk kegiatan operasionalnya kadang-kadang menggunakan kendaraan pribadi artinya untuk BBM ataupun pemeliharaan ditanggung sendiri. Tim R

Read More

Sampah Menumpuk Di Atas Makam Di TPU Pandu

Tumpukan sampah diatas Makam

Bandung, INA-INA

       Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung terkenal dengan kegiatan operasi bersih (Opsih), dan penghijauan lingkungan Kota. Dalam setiap kegiatan opsih dilingkungan Kota Bandung, Distamkam selalu mengutus pegawainya untuk selalu ikut dalam kegiatan tersebut. Apalagi kalau kegiatan tersebut dihadiri oleh Walikota BAndung, Wakil Walikota Bandung dan Sekretaris Daerah Kota Bandung, bisa jadi pegawai pemakaman pulang kerjanya magrib. Bahkan salah seorang pegawai kecamatan di Cibeunying Kaler, mengacungkan jempol dan salut melihat kinerja Kepala Bidang Pemakaman, Drs. A Bustomi Susanto yang langsung terjun kelapangan, bahkan tidak segan-segannya mencabuti rumput liar, sangat berbeda dengan kepala SKPD lainnya. Apakah Kabid Pemakaman Kota Bandung hanya sekedar mencari nama dan popularitas saja ?
        Mengapa bisa dibilang seperti itu, pantauan Indonesia-Indonesia dilapangan, sampah menumpuk diatas makam salah seorang ahli waris di TPU Pandu. Penumpukan sampah ini sudah berjalan sekitar 2 bulan lebih, seakan tidak ada kepedulian terkesan dibiarkan saja oleh pegawai pemakaman.
        Ini benar-benar kenyataan. Orang-orang yang berziarah ke makam keluarganya berdekatan dengan tumpukan sampah tersebut, kepada Indonesia-Indonesia mengaku risih dengan bau busuk yang menyengat ke hidung. Kalau begini terus keadaan lingkungan TPU Pandu yang sembrawut, banyak tumpukan sampah, bau kayak makam liar aja, padahal kita bayar retribusi tiap tahun sebesar Rp. 25.000,-Rp.30.000/ pertahun,” ungkapnya, (3/4) lalu.
       Pengamatan Indonesia-Indonesia, ratusan, bahkan ribuan lalat hijau beterbangan membentuk motif bintik-bintik hitam dan terus menari-nari di sekitar peziarah tersebut. Muara kebusukan itu adalah bersumber dari tumpukan sampah diatas makam tersebut.
         Kasie Kebersihan Bidang Pemakaman, Ajat ketika dikonfirmasi Indonesia-Indonesia, 2  (dua) bulan yang lalu mengenai tumpukan sampah tersebut, mengatakan bahwa ia tidak mengetahui mengenai adanya tumpukan sampah tersebut, kita sering melakukan opsih di TPU Pandu,” katanya. 

          Kepala TPU PAndu ketika beberapa kali hendak dikonfirmasi Indonesia-Indonesia selalu tidak ada ditempat. Stafnya selalu mengatakan Pak Usep lagi di Kantor Pak Kabid.

        Indonesia-Indonesia bahkan pernah memberitahukan kepada Kepala Bidang Pemakaman Kota Bandung, Drs. A Bustomi Susanto melalui SMS (Short Message Service) mengenai keberadaan tumpukan sampah diatas makam tersebut. Bahkan terkesan membiarkan kondisi itu terjadi hingga sekarang. Ketika berita ini diturunkan, sampah masih terlihat menumpuk di makam, (3/4) lalu. Edwandi

Read More

Jepang Konsumen Terbesar Batik Tulis

Bandung, INA-INA.

      Musibah gemba besar dan tsunami yang meluluhlantakan negeri Sakura/ Jepang sangat berdampak pada kerjasama perdagangan dengan Indonesia, termasuk dengan pengusaha atau perajin batik tradisional di Bandung.
     Ketua Harian Yayasan Batik Jawa Barat (YBJB) Komarudin Kudiya mengatakan bahwa dampaknya memang terasa, namun masih aman. Ekspor masih jalan. Jepang menjadi salah satu konsumen batik tulis yang cukup besar selain negara-negara Afrika. Batik biasanya dibuat sebagai kain kimono, pakaian tradisional Jepang,” ungkap Komarudin yang juga pengusaha batik, Jumat, 8/4, di Bandung.
     Menurut Komarudin, gempa sempat membuat khawatir ekspor batik akan terganggu, namun masih lancar karena konsumen batik bukan diwilayah terjadinya gempa.
     Namun diakui Komar, volume ekspor batik sedang turun karena sejumlah kendala, seperti harga bahan baku kain serta benang yang terus merangkak naik.
      "Harga kain naik diatas 50% bahkan ada yang 200%, ini menyulitkan produksi perajin batik, dampaknya produksi terbatas." Bahan baku, masih impor dari luar negeri. Khususnya kain sutra yang harus diimpor dari China.
      Jepang selama ini menjadi konsumen terbesar untuk batik tulis sementara negara Afrika lebih menggemari batik printing. Edison/Edwandi

Read More

Bangar DPRD Jabar Studi Banding Ke DPRD Sumbar

Bandung, INA-INA

        Dalam rangka mendapatkan masukan terkait mekanisme pembahasan anggaran, Badan Anggaran (Bangar) DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke provinsi Sumatera Barat (Padang). Kunjungan ke Pemda Sumatera Barat, dipimpin HTM. Robby Suganda, S.S os dan yang diterima pimpinan Bangar DPRD setempat, Drs. Sukriyadi Syukur, belum lama ini.
       Dalam kunjungan kerja tersebut sejumlah anggota Bangar menyampaikan beberapa hal sekitar pembahasan anggaran dari provinsi tersebut, khususnya di luar perundang-undangan yang ada (normative), dan sebagai inovasi serta sejauh mana partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pembahasan APBD.
       Selanjutnya Anggota Bangar juga mempertanyakan kaitan dengan alokasi dana Umum yang diperoleh dari pemerintah pusat, khususnya menyangkut bantuan dana penanganan bencana alam, mekanisme pembahasan APBD di Provinsi Sumatera Barat, besaran PAD, primadona pendapatan serta usaha-usaha yang dilakukan Pemprov Sumbar dalam meningkatkan PAD.
        Dalam dialog tersebut terungkap pula, Bangar DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pembahasan Raperda APBD Tahun 2011 sejak bulan September sampai dengan akhir Nopember 2010. Sedangkan pembahasan rancangan KUA dan PPAS dan dilanjutkan dengan Pembahasan Raperda tentang APBD Tahun 2011 dengan alokasi waktu pembahasan sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2010.
Disebutkan pula, dakam upaya mendorong peningkatan PAD, dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah dengan mencari obyek-obyek pendapatan daerah baru, yang sesuai dengan kewenangan daerah. Sedangkan intensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan mengoptimalkan pendapatan dari sumber-sumber yang telah ada, dengan melakukan akurasi data objek pajak, pemberian insentif dan pengurangan denda pajak bagi objek pajak yang menunggak.
       Terkait dengan sector utama pendapatan daerah, Provinsi Sumbar masih bersumber dari PKB, BBNKB dan PBBKB dan untuk pendapatan sector lain yaitu retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah volumenya masih relative kecil.
       Sedangkan besarnya Pendapatan/APBD Provinsi Sumbar, secara umum komposisi APBD Provinsi Sumbar Tahun 2011 sebesar Rp. 2.123.681.661.518 dengan rincian Pendapatan Daerah Rp. 1.986.576.067.525,00, Belanja Daerah Rp. Rp. 2.123.681.661.518, Pembiayaan Daerah Rp. 185.185.495.480,00, Silpa Rp. 211.585.495.480,00.
      Sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, menurut Syukri Syukur, prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat diarahkan pada 3 (tiga) sector, yaitu ke-PU-an, kesehatan dan pendidikan.Untuk ketiga sector ini lebih disebabkan oleh kebutuhan daerah dalam rangka penanganan bencana.
       Khusus untuk Pembahasan APBD selama ini, Sumatera Barat tetap mengacu kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, meskipun dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang memungkinkan seperti halnya mencangkan dana aspirasi bagi tiap-tiap anggota DPRD. *** Tim R

Read More

Kepala Perwakilan PT. Semen Padang Wilayah Jabar. H. Ali Amran :

Penjualan SP Mencapai 188.000 Ton

Walaupun Belum Mengadakan Temu Pelanggan 

 

H. Ali Amran

Bandung, INA-INA.

        Penjualan Semen Padang di wilayah Jawa Barat sangat menggembirakan, hal karena tingginya tingkat kepercayaan masyarakat Jawa Barat terhadap produk PT. Semen Padang.. Penjualan Semen Padang di wilayah Jawa Barat tiap tahunnya mengalami peningkatan. Selama 2010, Perwakilan PT. Semen Padang Wilayah Jawa Barat berhasil menjual produknya sebanyak 188.000 ton naik dibandingkan pada tahun sebelumnya hanya sebanyak 184.000 ton. Hal tersebut dikatakan Kepala Perwakilan PT. Semen Padang Wilayah Jawa Barat, H. Ali Amran ketika ditemui Indonesia-Indonesia diruang kerja, Buah Batu – Bandung, Jumat (1/4) lalu.

          Menurut Ali, Bandung merupakan pangsa pasar yang sangat bagus, daerah yang paling banyak membangun di Bandung Timur, Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung. Empat daerah ini merupakan daerah yang banyak membangun. Saat ini kami memberikan pelayanan lebih terhadap konsumen mengenai distribusi Semen Padang yang biasa hanya menjual semen dalam bentuk Bag, sekarang kami melayani distribusi Curah untuk Wilayah Jawa Barat. Di Bandung terdapat tiga distributor yang memasarkan Semen Padang. PT Trimitra Jaya Perkasa merupakan Distributor Semen Padang Wilayah Jawa Barat. “Jadi pelanggan di Jawa Barat tidak perlu lagi khawatir terhadap pasokan, karena kami akan selalu siap memenuhi suplay dengan tetap memerhatikan kualitas dari kompentatif harga.
         Ali menjelaskan bahwa Semen Padang merupakan pendatang di Jawa Barat, untuk menarik konsumen harga semen kita lebih rendah di bandingkan semen tiga roda, Holcim, dan begitu juga sebalik semen tiga roda, holcim di Sumatera harganya lebih rendah dibandingkan semen padang. Jadi konsekuensinya seperti itu, kalau harga semen kita melebihi harga semen yang diproduksi di Jawa, barang kita tidak akan dibeli orang. Marketing ada 4 pilar yang harus dijaga yaitu 1. Produk, kualitas diakui oleh SNI, ISO, SICS 2. Harga 3. Suplay 4. Promosi, seperti mengadakan temu pelanggan sekali setahun. Empat pilar ini akan yang harus dijaga untuk menarik minat konsumen membeli produk kita,” ungkap Ali.
          Ketika disinggung mengenai kerjasama pemasokan semen padang dalam pembangunan di Jawa Barat, menurut Ali, untuk hal tersebut ditangani langsung oleh distributor, kita sebagai perwakilan Semen Padang di Jawa Barat hanya mendukung kerjasama tersebut. Kita terkendalanya mengenai suplay karena produksi semen padang ini jauh dari Jawa Barat. Misalnya, Distributor menjalin kerjasama pemasok semen padang pada pembangunan sebuah proyek, dan distributor berkoordinasi dengan kita mengenai kesanggupan untuk menyuplay semen sekian ton setiap bulannya. Kita terkadang untuk menjalin kerjasama seperti terkendala dengan suplay barangnya. Kalau kita terima kerjasama dalam pemasokan semen, suplay barang terlambat, karena cuaca dan sebagainya, proyek mitra kita terlambat penyelesaian, karena dampak menyuplay yang terlambat. Nama semen kita juga yang jelek. Jawa Barat ini disebut wilayah III, termasuk DKI Jakarta, Banten, dan Semerang. Semen ini bahannya berat, rentan terhadap lembab, terus jenis produk yang semakin dibawah jauh biayanya semakin tinggi.Selama distributor Semen Padang juga ada menjalin kerjasama dalam pembangunan, seperti pembanguan gedung Politeknik Bandung, Hotel di Cihampelas, dan yang lainnya.
        Mengenai temu palanggan di Jawa Barat, ungkap Ali, Alhamdulillah, empat tahun saya menjabat sebagai Kepala Perwakilan PT. Semen Padang Wilayah Jawa Barat, belum pernah mengadakan temu pelanggan. Kita setiap tahun mengajukan ke pusat untuk mengadakan temu pelanggan, tapi sampai saat ini belum ada realisasinya. Walaupun tidak pernah mengadakan temu pelanggan, penjualan Semen Padang di Jawa Barat melebih target, apalagi kalau diadakan temu pelanggan, mungkin penjualan bisa melebihi dari yang sudah dicapai sekarang,” tutur Ali Amran. ***Edwandi

Read More

Ketua DPRD Jabar, Ir. Irfan Suryanagara

 Tolak Mobil Dinas Baru 

Ir. Irfan Suryanagara

Bandung, INA-INA.

      Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. Irfan Suryanagara akhirnya membuat keputusan mengejutkan yang menyatakan, akan menolak kendaraan baru yang menjadi polemik pada sejumlah surat kabar, baik media cetak maupun elektronik. Bahkan, Ketua DPRD Jabar yang baru saja kunjungan kerja ke wilayah Jabar Selatan tersebut, menyatakan ikhlas untuk bekerja semaksimal mungkin dengan menggunakan fasilitas yang sudah ada selama ini.
     " Setelah beristiqoroh, maka dengan ini saya tidak akan menggunakan fasilitas kendaraan dinas yang telah dianggarkan, dan hanya akan menggunakan fasilitas yang sudah ada. Saya ikhlas untuk bekerja semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya.", katanya.
    Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. Irfan Suryanagara, mengatakan hal tersebut dalam jumpa pers di Ruang Bamus, menjawab semua pemberitaan dan polemik di masyarakat serta media massa, terkait rencana pembelian kendaraan dinas operasional Ketua DPRD yang saat ini dalam proses lelang.
     Menurut Irfan, sejauh ini DPRD Provinsi Jawa Barat sudah mencatat prestasi diantaranya telah dibuatnya 34 Peraturan daerah (Perda) serta penyusunan anggaran 2011, tepat pada waktunya. Dan hingga saat ini, dengan tiga fungsi yang dimilikinya anggota DPRD memiliki mobilitas yang tinggi d daerah pemilihannya masing-masing.
     Mengenai kendaraan dinas ini, menurut Irfan memang disediakan satu kendaran sedan dan operasional sebagaimana juga gubernur dan wakil gubernur. Namun sejak dirinya dilantik sebagai Ketua DPRD Jabar, hingga saat ini belum pernah menggunakan kendaraan yang baru.
    "Karena aktivitas dan mobilitas yang tinggi itulah, maka dianggarkan kendaraan operasional yang baru dengan pertimbangan karena menurut pelaksana lelang, kedudukan Ketua DPRD disetarakan dengan gubernur maka itulah yang diajukan", yang pada jumpa pers tersebut dihadiri juga Sekretaris DPRD Jabar, Hj. Ida Hernia, SH., M.Si.
     Keputusan Ketua DPRD untuk menggunakan fasilitas kendaran yang ada, menurut Irfan, tidak didasarkan pada tekanan pihak manapun, serta tidak menginginkan masalah tersebut dipolitisir, yang pada akhirnya mengganggu kinerja DPRD. Sedangkan terkait rencana pengadaan kendaran yang telah dianggarkan untuk anggota DPRD, menurut Irfan, hal tersebut harus dibicarakan lagi secara lebih mendalam. Edwandi

Read More

Gubernur Jabar Buka Musrenbang 2011

Bandung, INA-INA.
       Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat 2011 adalah untuk merancang kegiatan dan program pembangunan tahun 2012. Menurutnya hasil pembangunan di tahun 2010 serta pelaksanaan pembangunan tahun 2011 menjadi pijakan bagi penyusunan program pembangunan tahun 2012. Keberlanjutan dan kesinambungan program pembangunan merupakan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2008-2013.
         “Untuk merespon isu dan problem pembangunan tahun 2012, maka dalam Musrenbang kali ini akan disusun Rencana Program dan Kegiatan. Yakni terdiri dari rencana kerja tematik dan non tematik. Adapun rencana kerja tematik terdiri dari tematik sektoral dengan 40 kegiatan dan tematik kewilayahan dengan 20 kegiatan. Semua kegiatan tersebut bercirikan potensi unggulan dan tantangan di masing-masing wilayah kerja pemerintahan dan pembangunan (WKPP),” ujar Heryawan saat membuka Musrenbang di Hotel Horison Bandung, Rabu (6/4).
          Berdasarkan analisa tentangan tahun 2012 maka tema Musrenbang kali ini adalah; Mengintegrasikan Peran Investasi Dunia Usaha Dalam Menghela Pembangunan Sektoral dan Kewilayahan Bersifat Monumental Untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera. Ada 10 common goals yang bersifat monumental, antara lain yakni; Peningkatan kualitas pendidikan, Peningkatan kualitas kesehatan, peningakatan daya beli masyarakat, Kemandirian pangan, Peningkatan kineja aparatur, Pengembangan infrastruktur wilayah, Kemandirian energi dan kecukupan air baku, Penanganan bencana dan lingkungan hidup, Pembangunan perdesaan dan Pengembangan budaya dan daerah tujuan wisata.
         Selanjutnya guna mempercepat pembangunan dan pengembangan wilayah metropolitan dan pusat kegiatan nasional, maka menurut Heryawan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membantuk Tim Pengembangan Metropolitan di Jawa Barat atau West Java Metropolitan Development Management. Tugasnya adalah mengkoordinasikan, harmonisasi dan mempercepat pembangunan di Metropolitan Bandung Raya, Metropolitan Bodebek dan Metropolitan Cirebon sertaPusat Kegiatan Nasional Provinsi (PKNP) Pelabuhan Ratu dan Pangandaran.
       Adapun proyeksi anggar an atau APBD Jawa Barat tahun 2012 adalah Rp 9.156.874.551.910, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 6.929.276.732.702, dana perimbangan Rp 2,215.425.382.207 dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 12.172.437.000. Dengan APBD sebesar itu, maka direncanakan pada tahun 2012, alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan sebesar 10 persen serta dukungan pendanaan optimal berkisar 7,5 hingga 10 persen. “Diharapkan semua sesuai dengan proyeksi yang sudah dikaji secara mendalam,” tutur Heryawan. kesehatan sebesar 10 persen serta dukungan pendanaan optimal berkisar 7,5 hingga 10 persen. “Diharapkan semua sesuai dengan proyeksi yang sudah dikaji secara mendalam,” tutur Heryawan. Edwandi

Read More

Komisi IV DPR RI

Kota Bandung Layak Diusulkan 

Meraih Raskin Award

 

Bandung, INA-INA.

      Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR RI, Ir. H. E. Herman Kaeron menyatakan prestasi yang luar biasa atas kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam pendistribusian beras untuk rakyat miskin (raskin). Kota Bandung layak menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam hal pendistribusian raskin kepada rumah tangga sasaran (RTS) dan menekan angka kemiskinan, Kota Bandung pun diusulkan untuk meraih Raskin Award dalam rangka menelusuri informasi sebenar-benarnya distribusi raskin, dari tiga daerah yang kami kunjungi yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, dan Kota Bandung. Ada hal yang berbeda, masalah klasik dalam penyaluran raskin masalah kuantitas dan kualitas selalu menjadi persoalan, tetapi di Kota Bandung nyaris tidak terjadi, kita memberikan apresiasi upaya Kota Bandung layak diusulkan Raskin Award dan menjadi contoh bagi kota lainnya,” ungkap Herman Khaeron saat melakukan Kunjungan dalam rangka mendapat informasi penyaluran raskin. Pujian tersebut disampaikan Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR RI. Ir. H. E. Herman Khaeron M.Si, kepada Walikota Bandung, Dada Rosada di Ruang Tengah Balai Kota, Jl. Wastukancana No. 2 Bandung, Senin (4/4/2011).
         Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung di Tahun Anggaran (TA) 2010, mengucurkan dana hibah program bantuan wali kota khusus (Bawaku) pangan Rp. 7,5 milyar. Pemerintah Kota Bandung memberikan subsidi untuk meringankan pembelian beras miskin (raskin) Rp. 600,-/kg, sehingga harga tebus raskin di Kota Bandung Rp. 1.000,00/kg dan untuk mendukung operasionalnya, dari titik distribusi ke titik bagi (rumah tangga sasaran penerima manfaat/RSTPM) bagi pelaksana distribusi dianggarkan Rp. 400,-/kg, Secara kuantitatif jumlah RSTPM pada tahun 2011 mencapai 63.431 RTS sama dengan tahun 2010, dan menurun 23 % dibanding tahun 2009 yang mencapai 82.432 RTS, dengan pagu 15 kg/RTS. Nominal angaran yang dikucurkanpun cenderung menurun dari 10 milyar tahun 2009 berkurang 18,6% pada tahun 2010 dan 2011.
         Herman menemukan masalah dalam pendistribusian raskin, “Di daerah lain kuantitas yang seharusnya 15 kg hanya diterima 5 kg, kualitas yang diberikan seharusnya layak konsumsi tetapi masih yang tidak memenuhi persyaratan, tapi di Kota Bandung tidak ada persoalan, bahkan diberikan tambahan subsidi untuk raskin yang tadinya harga Rp. 1.600 dijual Rp. 1.000 saja, sedangkan di daerah lain bisa menjadi Rp. 2.000, ini disebabkan di daerah lain tidak ada kontribusi dalam mensubsidi harga terhadap penyaluran raskin dan relative hanya bergantung pada dana pusat,” tambahnya.
        Masalah lain dikemukakan Herman berupa perbedaan data jumlah rumah tangga sasaran, “ Jumlah data juga ada masalah, jumlah data miskin versi BPS ( biro pusat stastistik) dan versi lainnya berbeda, menyebabkan kesenjangan kebutuhan dan distribusi” ujarnya.
       Mengantisipasi persoalan Kuantitas dan Kualitas raskin, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung, Dedy Mulya memaparkan, “ Upaya pemerintah kota dalam menghindari kualitas raskin buruk dengan melakukan pengecekan langsung ke titik distribusi, meningkatkan koordinasi dengan Perum Bulog Subdivre I Bandung, “ paparnya.
        Pujian yang disampaikan Komisi IV DPR RI disambut baik Wali Kota Bandung,"Apresiasi dari Komisi IV saya ucapkan terima kasih, Ini memang upaya kita untuk membantu masyarakat miskin. Dan ini memang tugas pemerintah memberikan kesejahteraan dan perlindungan untuk masyarakat," paparnya.
        Dalam sambutannya Dada mengatakan 96,61% kebutuhan pangan Kota Bandung selama ini sangat tergantung kepada pasokan daerah lain, ia merencanakan membeli lahan pertanian diluar Kota Bandung karena tidak memadainya luas Kota Bandung sebagai sebagai lumbung cadangan pangan daerah, “Program raskin juga bersentuhan dengan ketahanan pangan, menjamin kesinambungan pasokan pangan dari luar serta memaksimalkan lahan pertanian yang terbatas, tugas kita menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau, salah satunya dengan merencanakan pembelian sawah diluar kota bandung seluas 100 Ha, Kita telah membeli seluas 6 Ha berlokasi di Kelurahan Cisurupan, “ Paparnya,
       Selain subsidi untuk raskin, kata Dada, pihaknya juga memiliki program Bawaku Makmur, Bawaku Kesehatan, Bawaku Pendidikan, Bawaku Pangan, dan lain-lain. Sebab, kata Dada, rakyat miskin tidak hanya membutuhkan raskin saja, "Rakyat miskin bukan butuh beras saja, tapi semuanya. Program Bawaku itu bagian dari menyelesaikan kemiskinan sesuai 14 kriteria BPS, antara lain dia tidak mempunyai rumah yang layak kita selesaikan dengan bawaku rumah kumuh" jelas Dada.
      Menurut Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR RI. Ir. H. E. Herman Khaeron M.Si, kegiatan panja untuk melakukan pemantauan lapangan diperlukan sebagai dasar untuk membuat rekomendasi terhadap Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) dan Bulog. Edwandi

Read More