Bandung, INA-INA. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Provinsi Jawa Barat, Hj. Ida Hernida, SH., M.Si, membenarkan bahwa memang sudah ada pemenang lelang untuk pengadaan mobil operasional yang akan digunakan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, sebagaimana sebagaimana diberitakan di media massa.
Namun demikian, karena Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. Irfan Suryanagara menolak untuk menggunakan kendaraan operasional tersebut, maka sekretariat dewan akan melakukan langkah agar lelang tersebut dapat dibatalkan.
Sekretar is DPRD Provinsi Jawa Barat mengatakan hal tersebut, ketika menjawab sejumlah pertanyaan sejumlah wartawan sejumlah media cetak dan elektronik, di ruang kerjanya.(8/4)
Menurut Ida Hernida, terkait kemungkinan adanya sanksi akibat pembatalan tersebut, bisa saja saja terjadi. Namun demikian, hingga saat ini baru akan mempelajari kira- kira, apa sanksinya.
" Saya masih mempelajari dulu dampak dari pembatalan lelang tersebut. Saya berharap pemenang lelang bisa memahami dan memaklumi situasi dan kondisi yang ada yang mengakibatkan dibatalkannya lelang tersebut, katanya serius.
Menurut Ida, kejadian ini bisa dikatakan force majeur, dan sejauh ini pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pemenang lelang dan sama sekali tidak mengharapkan ada efek yang tidak menyenangkan terkait pembatalan ini.
"Masalah ini telah menjadi berita nasional dan dengan peristiwa yang terjadi, saya yakin pihak-pihak yang berkepentingan dpat memahami", katanya.
Menjawab pertanyaan wartawan mengenai anggaran, yang semula akan digunakan untuk pembelian mobil tersebut, menurut Ida, semuanya akan menjadi Silpa dan dikembalikan ke kas daerah. Disebutkan, pengadaan kendaraan dinas di DPRD Provinsi Jawa Barat dilakukan dalam tiga tahap sejak tahun 2010.
Sementara itu, ketika ditanyakan mengenai status kendaraan dinas yang telah digunakan oleh sebagian anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, menurut Ida Hernida, status semua kendaraan tersebut adalah pinjam pakai. Artinya biaya pemeliharaan, bensin, kerusakan bahkan asuransi ditanggung sendiri oleh anggota masing-masing. Karena itulah menurut Ida, ada anggota yang memang menolak untuk mendapat jatah kendaraan tersebut dan merasa lebih baik menggunakan kendaraan sendiri.
Dijelaskan pula, Untuk fasilitas Ketua DPRD sendiri, menurut Ida, sampai saat ini memang belum pernah mendapatkan kendaraan yang baru. Selain menggunakan kendaraan dinas yang lama, untuk kegiatan operasionalnya kadang-kadang menggunakan kendaraan pribadi artinya untuk BBM ataupun pemeliharaan ditanggung sendiri. Tim R
Namun demikian, karena Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. Irfan Suryanagara menolak untuk menggunakan kendaraan operasional tersebut, maka sekretariat dewan akan melakukan langkah agar lelang tersebut dapat dibatalkan.
Sekretar
Menurut Ida Hernida, terkait kemungkinan adanya sanksi akibat pembatalan tersebut, bisa saja saja terjadi. Namun demikian, hingga saat ini baru akan mempelajari kira- kira, apa sanksinya.
" Saya masih mempelajari dulu dampak dari pembatalan lelang tersebut. Saya berharap pemenang lelang bisa memahami dan memaklumi situasi dan kondisi yang ada yang mengakibatkan dibatalkannya lelang tersebut, katanya serius.
Menurut Ida, kejadian ini bisa dikatakan force majeur, dan sejauh ini pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pemenang lelang dan sama sekali tidak mengharapkan ada efek yang tidak menyenangkan terkait pembatalan ini.
"Masalah ini telah menjadi berita nasional dan dengan peristiwa yang terjadi, saya yakin pihak-pihak yang berkepentingan dpat memahami", katanya.
Menjawab pertanyaan wartawan mengenai anggaran, yang semula akan digunakan untuk pembelian mobil tersebut, menurut Ida, semuanya akan menjadi Silpa dan dikembalikan ke kas daerah. Disebutkan, pengadaan kendaraan dinas di DPRD Provinsi Jawa Barat dilakukan dalam tiga tahap sejak tahun 2010.
Sementara itu, ketika ditanyakan mengenai status kendaraan dinas yang telah digunakan oleh sebagian anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, menurut Ida Hernida, status semua kendaraan tersebut adalah pinjam pakai. Artinya biaya pemeliharaan, bensin, kerusakan bahkan asuransi ditanggung sendiri oleh anggota masing-masing. Karena itulah menurut Ida, ada anggota yang memang menolak untuk mendapat jatah kendaraan tersebut dan merasa lebih baik menggunakan kendaraan sendiri.
Dijelaskan pula, Untuk fasilitas Ketua DPRD sendiri, menurut Ida, sampai saat ini memang belum pernah mendapatkan kendaraan yang baru. Selain menggunakan kendaraan dinas yang lama, untuk kegiatan operasionalnya kadang-kadang menggunakan kendaraan pribadi artinya untuk BBM ataupun pemeliharaan ditanggung sendiri. Tim R
Posts
0 komentar:
Post a Comment